SEJARAH HUKUM ISLAM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1             Latar Belakang

Islam adalah ajaran yang menyeluruh dan terperlu, ia mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dalam urusan-urusan keduniaan maupun yang menyangkut hal-hal keakhiratan. Pendidikan hal yang tidak terpisahkan dari ajaran islam, ia merupakan bagian terpadu dari ajaran Islam.

Sejarah pendidikan islam telah menunjukkan kepada kita bahwa sejak perkembangan Islam, pendidikan mendapat prioritas utama masyarakat muslim Indonesia.  Di samping besarnya arti pendidikan, kepentingan Islamisasi mendorong umat Islam melaksanakan pengajaran Islam kendati masih dalam sistem yang sederhana, di mana pengajaran diberikan dengan sistem halaqah yang dilakukan di tempat ibadah semacam mesjid, mushallah bahkan juga di rumah ulama.

Perkembangan pendidikan memotivasi dan mendorong para cendekiawan muslim (ulama) untuk membentuk lembaga organisasi keagamaan demi menyelamatkan umat dari ketertindasan dan kebodohan serta mengantar umat islam ke arah yang lebih layak dengan tatanan  nilai-nilai hukum Islam.

 

1.2            Rumusan Masalah

1.2.1      Sejarah hukum Islam pada zaman kerajaan

1.2.2      Sejarah hukum Islam pada zaman VOC

1.2.3      Sejarah hukum Islam pada zaman penjajahan

1.2.4      Sejarah hukum Islam pada zaman kemerdekaan

 

1.3             Tujuan

1.3.1      Mengetahui sejarah hukum Islam pada zaman kerajaan

1.3.2      Mengetahui sejarah hukum Islam pada zaman VOC

1.3.3      Mengetahui Sejarah hukum Islam pada zaman penjajahan

1.3.4     Mengetahui sejarah hukum Islam pada zaman kemerdekaan

 


 

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Sejarah hukum Islam pada zaman kerajaan

Perkembangan hukum islam Indonesia sebeluma abad ke 20 M, memang dalam wacana Syafi’iyah, hal ini terjadi karena proses islamisasi di Indonesia sejak abad 12 dan 13 merupakan saat saat dimana perkembangan hukum islam berada pada masa krisis dengan penutupan pintu ijtihad sebagai titik terendahnya,walaupun pada fase berikutnya banyak tokoh yang menggugat hal tersebut. Namun pada awal abad ke 20 muncul gerakan pembaharuan islam.

Pemikiran hukum islam di Indonesia dapat terlihat mulai Abad ke 17 M., Pemikiran ini berada dalam keseimbangan baru tasawuf-fiqh, dan wacana syafi’yah, hal ini terjadi karena  pemikiran hukum merupakan perwujudan dari gerakan pemikiran tasawuf yang telah dahulu ada dan akibat langsung dari keberadaan mazhab syafi’i yang dianut oleh penyebar islam pertama di Nusantara abad ke 12 dan 13 M. dua karakteristik espimologi inilah yang menjadi langgam yang menonjol bagi gerakan pemikiran hukum islam di Indonesia ketika itu. Tidak adanya karya yang dibilang original dan otentik yang terlahir daripara pemikir disebabkan oleh situasi yang kurang menguntungkan dari proses, waktu dan karakter islam pertama tersebut.

  1. Abad ke 17 M.

Sesuai dengan kebijakan Sultan Iskandar Muda Mahlota Alam Syah dan Sultan sesudahnya sangat antusias menndatangkan Ulama untuk usaha dakwahnya pada abad ke 17. Menurut catatan Qurais Shihab, setidaknya terdapat empat ulama besar yang berhasil memperkaya pemikiran keislaman di Indonesia mereka adalah Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumatranii, Nuruddin ar-Raniri dan Abdurrauf as-Sinkili.

  • Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Sumatrani

Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Sumatrani  adalah dua orang murid dan guru yang merupakan pelopor tasawuf Panteisme. Mereka cukup kuat pengaruhnya lewat karya tulisnya baik dalam bahasa arab maupun bahasa melayu. Dibawah pengaruh dan dominasi intelektual as-sumatrani sebagai mufti dan penasehat sultan, aliran panteisme tumbuh dan berkembang pesat. Namun dengan meninggalnya as-sumatrani dan juga sultan maka berakhirlah tasawuf panteisme (falsafati).

  • Nuruddin ar-Raniri

Seiring dengan naiknya Sultan iskandar II sebagai penguasa, Nuruddin ar-Raniri yang telah menjalin hubungan baik dengan sultan akhirnya diangkat menjadi mufti kerajaan, usaha pertama yang dilakukan adalah melancarkan kampanye pemberantasan terhadap apa yang disebut tasawuf wujudi. Melalui berbagai sarana baik melalui tulisan maupun diskusi ilmiah, ar-raniri mencoba berdebat dengan pengikut Hamzah Fansuri dan as-sumatrani. Dari sini kemudian ia mengeluarkan fatwa akan sesatnya paham panteisme, para pengikutnya murtad dan apabila tidak segera bertaubat maka menurut hukum, mereka halal di perangi. Fatwa yang dikeluarkan oleh ar-Raniri ini memiliki implikasi yang luar biasa dahsyatnya karya-karya Fansuri dan as-Sumatrani di bakar dan para pengikutnya dikejar-kejar dan dibunuh, termasuk saudara sultan sendiri.

Ar-Raniri sendiri sebenarnya lebih dikenal sebagai ahli tasawuf daripada ahli fiqh. Karyanya kurang lebih berjumlah 30 buku terutama menyangkut polemiknya dengan paham panteisme. Disamping itu iya juga dikenal sebagai penganut tarekat Qadariyah, Rifa’iyah dan al-audarusiyah. Keadaan ini menjadikan pemikiran hukum islamnya bernuansa sufistik dan pemikiran tasawufnya bernuansa fiqh. Dalam konteks demikian maka dapat di baca bahwa kritik-kritik tajamnya terhadap paham panteisme adalah semata mata diorientasikan untuk mengharmoniskan antara dimensi syariah dan tasawuf dalam ajaran agama.

Karya terbesar ar-Raniri adalah buku yang berjudul Shirath al-Mustaqim yang ditulis pada tahun 1634 M dan selesai pada 1644 M, terdapat beberapa pemikiran hukum yang menunjukkan adanya: tidak syahnya shalat seseorang jika menjadi makmum penganut paham panteisme, istinja harus menggunakan barang secara jelas tidak di larang oleh syara.’

  • Abdurrauf as-Sinkili

Abdurrauf as-Sinkili adalah seorang ulama yang berpikir meoderat, kompromis dan akomodatif. Petualangannya yang cukup lama di timur tengah (menetap di tanah Haramain selama 9 Tahun) telah membentuk karakter yang membedakan dirinya dengan ar-Raniri di antara 22 karyanya yang ditulis dalam bahasa arab dan melayu, terdapat sebuah karya penting dalam bidang hukum islam yaitu: Mir’at ath-Thullab Fi Tasyi al-Ma’rifah al-Ahkam asy-Syar’yah li al-Malik yang merupakan karya yang lahir atas permintaan sultan perempuan Aceh, Sayyidat ad-Din.  Sikap moderat as-Sinkili ternyata membuatnya gagap ketika harus menjawab pertanyaan tentang status hukum perempuan yang menjadi penguasa. Terlepas dari sikap moderat dan akomodatif yang dimilikinya, kenyataan ini mengundang kontroversi dan kritik tajam dari para pengamat. Azyumardi Azra misalnya, menuduh as-Singkili telah mengorbankan integritas intelektualnya, bukan hanya karena iya menerima perintah dari seorang wanita, melainkan karena hal itu ternyata tidak memecahkan masalah secara iqrar. Walaupun as-Sinkili juga tidak bisa keluar dari asas epistemology tasawuf sehingga ajarannya masuk katagori neosufisme, namun pemikiran hukumnya tampak fleksibel, partisipatoris dan jauh dari sifat konfrontatif.

  1. Abad ke 18 M.

Memasuki abad ke 18 M, tokoh tokoh yang cukup terkenal adalah:

  • Muhammad Arsyad al-Banjari

Dengan karyanya yang terkenal adalah Sabil al-Muhtadin li at-Tafaqquh fi Amr ad-Din. Karya ini merupakan anotasi dari kitab Shirath al-Mustaqim karya ar-Raniri. Kedudukannya sebgai kitab anotasi (syarah), merupakan satu phenomena tersendiri yang cukup menarik dicermati, bukan karena anotasinya banyak yang berbeda dengan kitab pertama tetapi didalamnya juga terdapat beberapa pemikiran yang futuristic, spekulatif dan dalam batas tertentu tidak berangkat dari realitas masyarakat banjar. Kitab Sabil al-Muhtadin di tulisnya pada tahun 1779 – 1781 M, tepatnya ketika kesultanan Banjar diperintah oleh Tahmidullah bin Sultan Tamjidullah. sebagai tokoh yang bukan saja ahli dalam memberikan fatwa hukum yang humanis, beliau juga seorang pakar ilmu falak. Al-Banjari telah memperbaiki beberapa arah kiblat masjid, diantaranya adalah masjid Jembatan Lima Jakarta, yang ia lakukan saat pulang dari mekkah dan singgah di Batavia pada tahun 1773 M.

  • Muhammad Zain bin Faqih Jalaludin Aceh

Muhammad Zain bin Faqih Jalaludin Aceh meninggalkan risalah kecil pemikiran hukum yaitu Kasyf al-Kiram fi bayan an-Nihayat fi Takbirat al-ihram, Faraid al-Qur’an dan Takhsish al-Fallah fi Bayan Ahkam ath-Thalaq wa an Nikah.

Secara umum dapat kita sarikan bahwa dinamika pemikiran hukum islam yang terjadi abad ke 17 dan 18 M disamping bernuansa sufistik, suasana dakwah agama turut mempengaruhi corak pemikiran hukum islam di Indonesia.

  1. Abad ke 19 M.

Pada abad ke 19 M, Indonesia banyak melahirkan pemikir yang diantarnya mempunyai reputasi dunia, diantanya:

  • Ahmad Rifa’i Kalisahak

Ahmad Rifa’I Kalisahak seorang ulama besar yang pernah tinggal di mekkah sekitar delapan tahun dan sekaligus pencetus gerakan rifa’iyah adalah Ahmad rifa’I Kalisahak (1786-1876 M). Beliau adalah seorang tokoh yang tidak saja mumpuni di bidang keilmuan islam, akan tetapi juga produktif dalam menuliskan gagasan-gagasannya tentang berbagai persoalan keislaman, karyanya berjumalh 53 judul, menjangkau hamper semua persoalan agama mulai dari akidah, syari’ah hingga tasawuf. Diantara karyanya dalam bidang hukum islam adalah Tarjuman, Tasyrihat al-Muhtaj, Nazham at Tasfiyah, Ahyan al-Hawaij, Asnhaf al-Miqshad dan Tabyin al-Islah. Pemikiran hukum islam Ahmad Rifai mempunyai karakter yang tidak jauh berbeda dengan para pemikir sebelumnya, yakni sekedar menyelaraskan doktrin aturan hukum islam yang tertuang dalam fiqh mazhab Syafi’I dengan realitas kehidupan saat itu. Pola yang digunakan adalah merekontruksikan doktrin yang ada dalam kitab fiqh mazhab Syafi’I dan membahasakannya dengan bahasa daerah Jawa dan melayu.

  • Nawawi al-Bantani

Beliau seorang ulama yang cukup produktif menulis yang lahir di Serang Banten pada tahu 1813 M dan meninggal pada tahun 1898. Salah satu karyana yang terpenting adalah kitab Uqud al-Lujain.

  • Muhammad Ibn ‘Umar

Yang lebih dikenal dengan sebutan Kyai Saleh Darat Semarang seorang Ulama besar yang pernah bermukim di mekkah, komitmen dan kepeduliannya sangat tinggi terhadap problematika keadaan masyarakat awam diantara 12 karyanya terdapat sebuah kitab yang menggambarkan komitmen keagamaannya yakni kitab yang berjudul Majmu at-Syariat al-Kafiyah li al-Awam. Kitab Jawa-Arab Pegon ini membicarakan hal kontekstual masalah hukum.

Dengan mencermati berbagai pemikir abad ke 17 – 19 M, bisa dikatakan tidak ada gelombang pemikiran dan tawaran konsep besar yang telah di hasilkan para pemikir tersebut. Secara metodelogis, mereka bahkan menegaskan pentingnya berpegang pada mazhab hukum yang telah ada, yang dalam tatataran tertentu bisa di nilai telah mematikan proses kerativitas seseorang dalam menetapkan hukum.

2.2 Sejarah hukum Islam pada zaman VOC

Cikal bakal penjajahan Belanda terhadap kawasan nusantara dimulai dengan kehadiran Organisasi Perdagangan Dagang Belanda di Hindia Timur, atau yang lebih dikenal dengan VOC. Sebagai sebuah organisasi dagang, VOC dapat dikatakan memiliki peran yang melebihi fungsinya. Hal ini sangat dimungkinkan sebab Pemerintah Kerajaan Belanda memang menjadikan VOC sebagai perpanjangtangannya di kawasan Hindia Timur. Karena itu disamping menjalankan fungsi perdagangan, VOC juga mewakili Kerajaan Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Tentu saja dengan menggunakan hukum Belanda yang mereka bawa. Dalam kenyataannya, penggunaan hukum Belanda itu menemukan kesulitan. Ini disebabkan karena penduduk pribumi berat menerima hukum-hukum yang asing bagi mereka. Akibatnya, VOC pun membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan.Kaitannya dengan hukum Islam, dapat dicatat beberapa “kompromi”yang dilakukan oleh pihak VOC, yaitu :

- Dalam Statuta Batavia yag ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC, dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama Islam.

- Adanya upaya kompilasi hukum kekeluargaan Islam yang telah berlaku di tengah masyarakat. Upaya ini diselesaikan pada tahun 1760. Kompilasi ini kemudian dikenal dengan Compendium Freijer.

- Adanya upaya kompilasi serupa di berbagai wilayah lain, seperti di Semarang, Cirebon, Gowa dan Bone.Di Semarang, misalnya, hasil kompilasi itu dikenal dengan nama Kitab Hukum Mogharraer (dari al-Muharrar). Namun kompilasi yang satu ini memiliki kelebihan dibanding Compendium Freijer, dimana ia juga memuat kaidah-kaidah hukum pidana Islam. Pengakuan terhadap hukum Islam ini terus berlangsung bahkan hingga menjelang peralihan kekuasaan dari Kerajaan Inggris kepada Kerajaan Belanda kembali. Setelah Thomas Stanford Raffles menjabat sebagai gubernur selama 5 tahun (1811-1816) dan Belanda kembali memegang kekuasaan terhadap wilayah Hindia Belanda, semakin nampak bahwa pihak Belanda berusaha keras mencengkramkan kuku-kuku kekuasaannya di wilayah ini. Bila ingin disimpulkan, maka upaya pembatasan keberlakuan hukum Islam oleh Pemerintah Hindia Belanda secara kronologis adalah sebagai berikut :
Pada pertengahan abad 19, Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan Politik Hukum yang Sadar; yaitu kebijakan yang secara sadar ingin menata kembali dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda. Atas dasar nota disampaikan oleh Mr. Scholten van Oud Haarlem, Pemerintah Belanda menginstruksikan penggunaan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan pribumi dalam hal persengketaan yang terjadi di antara mereka, selama tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum. Klausa terakhir ini kemudian menempatkan hukum Islam di bawah subordinasi dari hukum Belanda.Atas dasar teori resepsi yang dikeluarkan oleh Snouck Hurgronje, Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1922 kemudian membentuk komisi untuk meninjau ulang wewenang pengadilan agama di Jawa dalam memeriksa kasus-kasus kewarisan (dengan alasan, ia belum diterima oleh hukum adat setempat). Pada tahun 1925, dilakukan perubahan terhadap Pasal 134 ayat 2 Indische Staatsregeling (yang isinya sama dengan Pasal 78 Regerringsreglement), yang intinya perkara perdata sesama muslim akan diselesaikan dengan hakim agama Islam jika hal itu telah diterima oleh hukum adat dan tidak ditentukan lain oleh sesuatu ordonasi. Lemahnya posisi hukum Islam ini terus terjadi hingga menjelang berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di wilayah Indonesia pada tahun 1942.

Pengadilan agama dengan segala kekurangan dan kesederhanaan ada sesuatu yang tidak dapat dipungkiri yaitu berlakunya hukum Islam di Indonesia. Menurut Doktrin hukum hanya akan berlaku apabila ditopang oleh tiga pilar yaitu aparat hukum yang handal, peraturan hukum yang jelas, kesadaran hukum masyarakat yang tinggi, dengan tingginya kesadaran hukum masyarakat ketika itu walaupun dengan agak tersendat, mereka berhasil memancangkan tonggak sejarah.

Sejarah hukum pada zaman Hindia Belanda mengenai kedudukan hukum Islam dapat di bagi atas dua periode : pertama, penerimaan hukum Islam, yaitu periode berlakunya hukum Islam sepenuhnya bagi orang Islam. Apa yang telah berlaku sejak adanya kerajaan Islam di nusantara hingga zaman VOC, hukum kekeluargaan tetap di akui oleh Belanda. Kedua, periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat, teori ini menjadi hukum dasar dalam undang-undang dasar Hindia Belanda, oleh karena itu pada tahun 1929 hukum Islam dicabut dari lingkungan tata hukum Hindia Belanda. Belanda ingin menguatkan kekuasaannya di bumi Indonesia serta berusaha menjauhkan hukum Islam dari masyarakat Islam dengan dasar tersebut.

Vereenigde Oostindische Compagnie (Perserikatan Perusahaan Hindia Timur) atau VOC yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 adalah perusahaan Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Disebut Hindia Timur karena ada pula VOC yang merupakan perserikatan dagang Hindia Barat. Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan pertama yang mengeluarkan pembagian saham.

Meskipun sebenarnya VOC merupakan sebuah badan dagang saja, tetapi badan dagang ini istimewa karena didukung oleh negara dan diberi fasilitas-fasilitas sendiri yang istimewa. Misalkan VOC boleh memiliki tentara dan boleh bernegosiasi dengan negara-negara lain. Bisa dikatakan VOC adalah negara dalam negara.

VOC terdiri 6 Bagian (Kamers) di Amsterdam, Middelburg (untuk Zeeland), Enkhuizen, Delft, Hoorn dan Rotterdam. Delegasi dari ruang ini berkumpul sebagai Heeren XVII (XVII Tuan-Tuan). Kamers menyumbangkan delegasi ke dalam tujuh belas sesuai dengan proporsi modal yang mereka bayarkan delegasi Amsterdam berjumlah delapan.

Pada masa pendudukan VOC, sistem hukum yang diterapkan bertujuan untuk:

1) Kepentingan ekspolitasi ekonomi demi mengatasi krisis ekonomi di negeri Belanda;

2) Pendisiplinan rakyat pribumi dengan cara yang otoriter; dan

3) Perlindungan terhadap pegawai VOC, sanak-kerabatnya, dan para pendatang Eropa.

Hukum Belanda diberlakukan terhadap orang-orang Belanda atau Eropa. Sedangkan bagi pribumi, yang berlaku adalah hukum-hukum yang dibentuk oleh tiap-tiap komunitas secara mandiri. Tata pemerintahan dan politik pada zaman itu telah meminggirkan hak-hak dasar rakyat di nusantara dan menjadikan penderitaan yang mendalam terhadap rakyat pribumi di masa itu. Di Indonesia VOC memiliki sebutan populer Kompeni atau Kumpeni. Istilah ini diambil dari kata compagnie dalam nama lengkap perusahaan tersebut dalam bahasa Belanda.

Kedudukan VOC pada waktu itu :

  1. Sebagai pengusaha perniagaan
  2. Sebagai penguasa pemerintahan

guna menjaga kepeningan VOC di india belanda, tahun 1609 staten general (perwakilan rakyat), belanda memberikan kuasa kepada pengurus VOC untuk membentuk sendiri.

Adapun hukum yang ditetapkan pada waktu itu adalah adalah hukum VOC  yang terdiri dari unsur-unsur :

- hukum romawi

- asas-asa hukum belanda kuno

- statuta betawi

Statuta Betawi dibuat oleh Gubernur Jenderal Van Diemen yang berisikan kumpulan plakat-palakat dan pengumuman yang dikodifikasikan.
Menurut Van Vollenhoven : Kebijakan yang diambil oleh VOC dalam bidang hukum tersebut disebutnya “Cara mempersatukan hukum yang sederhana”
Dalam praktek/kenyataannya, peraturan yang diambil oleh VOC dalam bidang hukum tersebut tidak dapat dijalankan,sebab:

1. Ada hukum yang berlaku di dalam pusat pemerintahan VOC, yaitu dalam kota Betawi/Batavia.
2. Ada hukum yang berlaku di luar pusat pemerintahan VOC, yaitu di luar kota Betawi/Jakarta.
Menurut Utrecht :  Hukum yang berlaku untuk penduduk asli adalah hukum adat. kecuali untuk daerah Betawi/Jakarta Sebab

1.kesulitan sarana transportasi waktu itu.
2.kurangnya alat pemerintah.

Sebagai jalan keluarnya, maka dikeluarkan resolutie 21-12-1708
Sebagian Priangan (barat, tengah dan timur) diadili oleh Bupati dengan ombol-ombolnya dalam perkara perdata dan pidana menurut hukum adat.
Perhatian terhadap hukum adat pada masa ini sedikit sekali, tapi ada beberapa tulisan-tulisan baik perorangan maupun karena tugas pemerintahan, diantaranya :
1. Confendium (karangan singkat) dari D.W. Freijer
Memuat tentang peraturan hukum Islam mengenai waris, nikah dan talak.
2. Pepakem Cirebon.
Dibuat oleh Mr. P.C. Hasselar (residen Cirebon). Membuat suatu kitab hukum yang bernama “pepakem Cirebon” yang diterbitkan oleh Hazeu. Isinya merupakan kumpulan dari hukum adat Jawa yang bersumber dari kitab kuno antara lain : UU Mataram, Kutaramanawa, Jaya Lengkaran, dan lain-lain.
Dalam Pepakem Cirebon, dimuat gambaran seorang hakim yang dikehendaki oleh hukum adat :
a. Candra : bulan yang menyinari segala tempat yang gelap
b. Tirta : air yang membersihkan segala tempat yang kotor
c. Cakra : dewa yang mengawasi berlakunya keadaan
d. Sari : bunga yang harum baunya
Penilaian VOC terhadap hukum adat :
1.Hukum adat identik dengan hukum agama
2. Hukum adat terdapat dalam tulisan-tulisan yang berbentuk kitab hukum.
3.Penerapannya bersifat opportunitas (tergantung kebutuhan)
4. Hukum adat kedudukannya lebih rendah dari hukum Eropa.

Berikut ini para Pejuang Penentang VOC pada masa Kerajaan Islam :

1. Sultan Agung

Dari kerajaan Mataram, berjuang melawan VOC dengan me-lakukan serbuan ke Batavia sampai dua kali, tahun 1628 dan 1629.

2. Hitu Kakiali

Dari Ambonia, bdrjuang melawan Belanda sejak tahun 1635. Beliau tewas dalam pertempuran yang berlangsung tahun 1637 – 1638.

3. Telukabesi

Dari Ambonia, yang meneruskan perjuangan Hitukakiali hingga tahun 1646.

4. Saidi

Dari Ternate, yang berjuang melawan VOC selama enam tahun sejak tahun 1650. Akhirnya beliau tertangkap dan dihukum mati.

5. Pangeran Wijayakrama

Dari Jakarta, yang melawan VOC pada masa dipegang oleh JP. Coen. Pangeran Wijayakrama kalah sehingga Jakarta di- ubah namanya oleh JP. Coen menjadi Batavia tahun 1619.

6. Sultan Hasanuddin

Dari Makasar, berjuang melawan VOC tahun 1667 — 1669. Akhirnya beliau kalah dan terpaksa menandatangani Perjanjian Bongaya.

7. Trunajaya

Bangsawan dari Madura yang berhasil menguasai Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah yang menjadi wilayah Sunan Amangkurat II dari Mataram. Beliau mengadakan perlawanan terhadap VOC dari tahun 1674 – 1679.

8. Sultan Ageng Tirtayasa

Dari Banten, yang berjuang melawan VOC pada tahun 1682 – 1683. Akhirnya beliau tertangkap dan wafat tahun 1692.

9. Untung Surapati

Berasal dari Bali dan menjadi militer Kompeni hingga men-dapat pangkat letnan. Perlawanannya terhadap VOC sam- pai ke Kartasura dan akhirnya membentuk pemerintahan kecil di Pasuruan. Beliau berjuang mulai tahun 1685 hingga gugur di Bangil tahun 1706.

10. Mangkubumi

Dari Mataram, yang kemudian beliau bergelar Hamengkubua- na I setelah menjadi sultan di Yogyakarta. Perlawanannya terhadap Belanda dari tahun 1749 — 1757.

11. Sultan Nuku

Dari Tidore, berjuang melawam Belanda hingga dapat merebut kerajaan Tidore tahun 1779. Beliau adalah putera Sultan Jamaluddin dari Tidore.

12. Pattimura

Dari Saparua, yang berjuang melawan Pemerintahan Hindia Belanda sejak tahun 1817 bersama-sama dengan Christina Martha Tiahahu. Akhirnya beliau tertangkap dan dihukum mati di benteng Victoria.

13. Sultan Badaruddin

Dari Palembang, yang berjuang bersama-sama dengan adiknya yang bernama Nazamuddin melawan Belanda sejak tahun 1811 – 1825.

14. Pangeran Diponegoro

Beliau adalah seorang pangeran dari Kerajaan Mataram. Ke-benciannya terhadap Belanda mengakibatkan meletusnya Pe- rang Diponegoro dari tahun 1825 – 1830. Karena kelicikan Belanda akhirnya beliau ditangkap dan dibuang ke Menado lalu dipindahkan ke Makasar sampai wafat 18 Januari 1855.

15. lmam Bonjol

Dari Bonjol, Sumatera barat. Beliau berjuang melawan Belanda hingga berkobar Perang Padri tahun 1821 – 1837.

16. Teuku Umar

Beliau adalah pejuang dari Aceh yang meneruskan perjuangan Sultan Mahmud Syah melawan Belanda. Bersama- sama dengan Tengku Cik di Tiro, Panglima Polim, Cut Nya’ Din (isteri Teuku Umar) dan Cut Mutia, Teuku Umar terus berjuang mengobarkan perang Aceh dari tahun 1873 1904.

17. Pangeran Antasari

Dari Banjarmasin, yang berjuang melawan Belanda mulai tahun 1859. Pada bulan Oktober 1862 beliau wafat di Hulu Ta- weh. Namun perlawanan terhadap Belanda terus berjalan sampai tahun 1865.

18. Si Singamangaraja

Dari Tapanuli, yang berjuang melawan Belanda dari tahun 1878 i 1907. Akhirnya beliau gugur dalam pertempuran di Pakpak dan dimakamkan di Taruntung.

 

 

2.3 Sejarah hukum Islam pada zaman penjajahan

Pada masa penjajahan ini dibagi menjadi 2 masa, yakni masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang.

  1. 1.      Masa penjajahan Belanda.
    1. Rekayasa Kolonial tentang Berlakunya Hukum Islam di Indonesia.

Dengan bubarnya VOC pada pergantian abad ke-18, kekuasaan Indonesia secara resmi dipindahkan ke tangan pemerintah kolonial Belanda. Sejak pemerintahan kolonial Belanda berkuasa di Indonesia, sikapnya terhadap hukum Islam mulai berubah. Sikap yang semula toleran terhadap hukum Islam bagi pribumi, secara-berangsur-angsur mulai dibatasi. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Belanda karena mereka khawatir hukum Islam ini akan membentuk kekuatan tersendiri antara kaum pribumi yang akhirnya kekuatan itu dipakai untuk mencapai kemerdekaan. Oleh karena itu, pemerintah Belanda mulai membentuk berbagai peraturan dengan tujuan untuk menghilangkan hukum Islam yang berlaku di kalangan masyarakat.

Untuk membatasi ruang gerak ulama dalam mengembangkan hukum Islam, dikeluarkan Keputusan Raja tanggal 4 Februari 1859 No.78 yang menugaskan Gubernur Jenderal untuk mencampuri masalah agama. Bahkan harus mengawasi gerak gerik para ulama bila dipangdang perlu demi kepentingan ketertiban keamanan.[1] Pemerintah Belanda juga mengeluarkan ordinasi yang mengatur masalah ibadah haji lebih ketat dari sebelumnya. Hal ini diduga karena kekhawatiran pemerintah Belanda akan timbulnya pemberontakan.[2]

Bersamaan dengan berlakunya ordinasi tersebut, pemrintah Belanda juga tengah gencar-gencarnya melakukan kristenisasi, dengan tujuan agar para penduduk pribumi akan menjadi loyal terhadap pemerintahan Belanda. Namun, hal tersebut tidak berjalan dengan lancar. Yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat pribumi menjadi semakin bertambah tingkat ketaatannya terhadap hukum Islam.

Sejak tahun 1820 di dunia peradilan pemerintah Belanda sudah ikut campur tangan. Dalam instruksi bupati-bupati pada pasal 13, antara lain disebutkan bahwa perselisihan mengenai pembagian waris di kalangan rakyat hendaknya diserahkan pada para alim ulama Islam.[3]

Dalam Stbl 1835 No. 58 ditegaskan tentang wewenang  peradilan agama di Jawa dan Madura yang isinya perselisihan di antara orang Jawa dan Madura tentang p   `erkara perkawinanan dan pembagian harta benda dan sebagainya yang harus diputuskan menurut syariat Islam harus diselesaikan oleh ahli hukum Islam. Akan tetapi, segala persengketaan tersebut harus dibawa ke pengadilan biasa. Pengadilan itulah yang akan menyelesaikan perkara itu dengan mengingat putusan ahli agama dan supaya putusan itu dijalankan. Waktu itu, peradilan agama belum terbentuk sebagai lembaga institusi, melainkan masih bersifat perorangan, ketika para hakim dipegang oleh penghulu/ahli agama.[4]

Peradilan agama menjadi suatu institusi setelah diputuskan oleh raja Belanda No. 24 tertanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Stbl 1882 No. 152, tentang pembentukan peradilan agama di Jawa dan Madura. [5]

  1. Pengaruh Politik Islam Snouck Hurgronje Terhadap perkembangan Hukum Islam di Tanah Air.

Kedatangan Cristan Snouck Hurgronje (1857-1936),  seorang penasehat pemerintah Hindia Belanda sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan hukum Islam pada masa-masa berikutnya. Dia juga membuat tesis yang dikenal dengan teori Receptie yang berisi bahwa hukum yang berlaku di kedua daerah itu yakni hukum adat, bukan hukum Islaam. Dalam hukum adat itu memang telah masuk pengaruh hukum Islam.[6]

Di samping menggencarkan teori Receptienya, Snouck juga menerapkan sikap politik Islmnya yang mempersempit peluang bagi orang Islam untuk bangkit menyingkirkan penjajah. Sikap politik itu sebagai berikut:[7]

i.      Dalam bidang ibadah, pemerintah Hindia Belanda memberikan kebebasan kepada orang Islam Indonesia untuk meakukannya sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah.

ii.      Dalam urusan mu’amalah, pemerintah Hinida Belanda harus menghormati lembaga-lembaga yang telah ada sambil memberikan kesempatan kepada orang-orang Islam beralih ke lembaga-lembaga Belanda secara berangsur-angsur.

iii.      Dalam bidang politik, pemerintah Hindia Belanda tidak member peluang kepada orang-orang Islam untuk melakukan gerakan Islam.

Kebijaksanaan berikutnya, pendidikan Islam di sekolah-sekolah diawasi dengan ketat, karena pemberontakan para petani di Banten ditengarai sebagai gerakanyang dimotori oleh para haji dan guru agama. Akhirnya terjadilah pemburuan terhadap guru agama di Pulau Jawa.[8]

Kebijaksanaan pemerintah Belanda di bidang hukum Islam selalu diarahkan pada upaya pelumpuhan dan penghambatan bagi pelaksanaan hukum Islam di Indonesia antara lain:[9]

  1. Tidak memasukkan masalah hudud dan qishas dalam lapangan hukum pidana.
  2. Ajaran Islam yang menyangkut hukum tata Negara tidak boleh diajarkan.
  3. Mempersempit hukum Mu’amalah yang menyangkut hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Khusus hukum kewarisan diusahakan tidak berlaku.

Namun, meskipun hal tersebut diberlakukan oleh pemerintah Belanda akan tetapi masyarakat tetap berbondong-bondong membawa perkaranya kepada keadilan beragama sehingga keberadaan peradilan agama tersebut tetap terjamin. Begitu juga dengan masalah waris, meskipun secara resmi pengadilan agama sudah kehilangan wewenangnya sejak tahun 1937.

Mengingat putusan masalah waris ini tidak berada di dalam kewenangan pengadilan agama, maka jalan keluar yang ditempuh yakni memajukan fatrwa tersebut ke pengadilan negeri untuk mendapatkan pengukuhan sebagai suatu akta perdamaian. Pelaksana fatwa waris di dalam masyarakat berjalan cukup efektif.[10]

  1. Gerakan Pembaru Islam

Karena penjajahan Belanda tersebut akhirnya muncullah kelompok-kelompok masyarakat Islam yang berjuang untuk menegakkan hukum Islam dan juga unutk merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Dalam bidang sosial, muncullah gerakan-gerakan sosial dengan tujuan utama untukmenegakkan hukum Islam yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah. Di antara gerakan sosial pembaru Islam adalah sebagai berikut:

a.            Sekolah Adabiyah

b.            Jami’at Al-Khair

c.            Al-Irsyad

d.            Muhammadiyah

e.            Persatuan Islam (Persis)

f.            Nahdlatul Ulama.

Gerakan pembaru Islam bukan hanya dibidang sosial, namun juga ada gerakan politik yang memiliki tujuan utama disamping  untuk menegakkan hukum Islam, tetapi juga merebut kembali kemerdekaan bangsa Indonesia yang sudah direbut oleh para penjajah (Belanda). Berikut ini adalah beberapa gerakan pembaru Islam di bidang politik antara lain:

  1. Serikat Islam
  2. Persatuan Muslimin Indonesia
  3. Partai Islam Indonesia
  4. Majelis Islam A’la Indonesia

 

  1. 2.      Masa penjajahan Jepang.

Pada tahun 1942 Belanda meninggalkan bumi Indonesia sebagai akibat dari pecahnya perang pasifik. Kedatangan Jepang mula-mula disambut dengan senang hati dan penuh harapan oleh bangsa Indonesia, termasuk sebagian besar umat Islam.

Sebagai aggressor, baik Belanda maupun Jepang sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin mengeksploitasi umat Islam sebagai penduduk mayoritas untuk mempercepat maksud mereka menguasai bumi nusantara ini. Akan tetapi, keduanya memiliki kebijakan yang berbeda, terutama dalam menghadapi hukum Islam dan para pelaku hukum Islam. [11]

Berbeda dengan kebijakan Belanda yang tidak memberi peluang terhadap orang-orang Islam untuk bergerak dalam bidang politik, hukum, dan peradilan dengan berbagai peraturan yang telah dibuat. Kebijakan Jepang yang ditempuh adalah dengan merangkul pemimpin Islam untuk diajak bekerjasama. Karena itu, para pemimpin Islam banyak yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan latihan-latihan militer. Hal itu sangat menguntungkan umat Islam dan bangsa Indonesia. Kebijakan Jepang yang lain adalah mengakui kembali organisasi-organisasi Islam yang sebelumnya dibekukan.

Kebijakan Jepang untuk merestui dan mengesahkan berdirinya berbagai organisasi Islam ini memiliki tujuan politik untuk kepentingan jajahannya. Namun, di sisi lain hal ini adalah peluang bagi organisasi-organisasi Islam untuk menyebarkan hukum Islam kepada para anggotanya. Yang pada akhirnya terbentuklah pengajian-pengajian baik di langgar, masjid, maupun lapangan yang biasanya mendatangkan para kiai terkenal.[12]

Kemudian pada masa menjelang kemerdekaan, Jepang membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia) untung menyusun UUD Negara, para pemimpin Islam menuntut agar ditegaskan bahwa Negara yang akan dibentuk harus mendukung kedudukan (hukum) Islam. Namun tuntutan ini ditolak, akhirnya disetujui rumusan kompromi yang dituangkan dalam Piagam Jakarta.[13]

Dalam piagam Jakarta, wakil dari golongan Islam yang hanya terdiri dari 20% dari keseluruhan anggota BPUPKI setidaknya berhasil member tambahan rumusan sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Namun dalam pembentukan PPKI (Panitia Pesiapan Kemerdekaan Indonesia) rumusan sila tersebut gagal dipertahankan yang akhirnya berganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun, golongan Islam menganggap kata tersebut sebagai nama lain dari Tauhid menurut Islam.

 

2.4 Sejarah hukum Islam pada zaman kemerdekaan

        Perjuangan umat Islam yang amat panjang dan penuh pengorbanan akhirya telah berhasil membentuk suatu Negara yang merdeka. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB, bertempat di jalan Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta, kemerdekaan Replubik Indonesia diproklamasikan. Dari rangkaian sejarah perjuangan umat Islam, baik yang dilakukan secara individu maupun melalui organisasi sosial politik, karena peranan umat Islam sangat besar dalam mewujudkan kemerdekaan. Karena itu para pemimpin Islam yang ada di lembaga perwakilan menginginkan agar Negara merdeka yang telah terbentuk memberikan tempat yang terhormat bagi berlakunya hukum islam. Namun, kelompok umat Islam waktu itu tidak berhasil mewujudkan keinginannya, bahkan dapat dikatakan mengalami suatu kekalahan.

Kekalahan kelompok umat Islam dalam percaturan politik, khususnya dalam penentuan dasar Negara, tidak membuat kelompok umat Islam kecil hati dan putus asa untuk memperjuangkan tegaknya hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia. Melalui berbagai kesempatan, meskipun kadang kala mengalami suasana ketegangan (konflik), kelompok umat Islam selalu berupaya agar asas-asas Islam tetap menjadi landasan baik bagi kehidupan kenegaraan maupun kehidupan kenegaraan maupun kehidupan kemasyarakatan.

Dalam waktu kurun waktu tahun 1945-1950 merupakan kesempatan yang sangat baik bagi umat Islam untung berjuang, karena saat itu dinilai sebagai suatu periode yang secara relative terdapat persatuan dan perjuangan. Momentum baik itu digunakan oleh kelompok Islam untuk berjuang menegakkan hukum Islam di dalam tata hukum Indonesia.. langkah konkretnya yakni pada tanggal 7-8 November 1945 melalui sebuah kongres umat Islam di Yogayakarta dibentuklah sebuah partai politik Islam dengan nama Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia). Kehadirin Masyumi mendapat dukungan dan sambutan yang luar biasa dari umat Islam, karena partai tersebut dianggap mewakili aspirasi seluruh umat Islam di berbagai organisasi dan perorangan.

Dilihat dari segi tujuan dan gerak langkahnya, sebenarnya telah terbukti Masyumi mengarahkan masyarakat untuk membangun di berbagai sector kehidupan dengan tetap berlandaskan pada asas-asas agama. Peran Masyumi dalam hukum Islam sangatlah berarti. Bukan saja mengusahakan berlakunya hukum Islam dalam kehidupan perorangan, kemasyarakatan, dan kenegaraan tetapi juga melakukan pembaharuan hukum Islam yang ada disesuaikan dengan konteks kebutuhan zamannya.

Meskipun para tokoh Masyumi telah melakukan pembaharuan di bidang hukum Islam, namun pada waktu itu belum mampu mempengaruhi legislative untuk membentuk hukum positif (islam). Di dalam perkembangannya, partai Masyumi yang memiliki peran penting dalam penegakkan hukum Islam di Indonesia ini mengalami perpecahan. Bulan Juli 1947 PSII meninggalkan Masyumi kemudian disusul dengan keluarnya NU pada tahun 1952, dan menyatakan perubahan organisasinyaa dari jam’iyyah (gerakan sosial keagamaan) menjadi partai politik yang berdiri sendiri.

Namun keluarnya NU dari Msyumi dan berubah menjadi partai politik, tidak mengubah perjuangan keduanya untuk menegakkan hukum Islam di bumi nusantara.

Kemudian periode awal kemerdekaan ini, hukum Islam mendapatkan dukungan dari struktur pemerintahan, yaitu dengan lahirnya departemen agama pada tahun 1946. Tujuan dan tugas departemen agama memang tidak hanya menngani masalah-masalah yang menyangkut ajaran agama Islam. Namun, dari rumusan tujuannya terlihat bahwa selain tugas-tugas yang bersifat umum (menyangkut semua agama di Indonesia) secara khusus menangani masalah-masalah keimanan.

Pada waktu itu Hazairin seorang ahli hukum Islam dan hukum adat dari Universitas Indonesia berpendapat bahwa untuk mengembangkan hukum Islam di Indonesia menjadi hukum positif melalui undang-undang kemungkinan amat ssulit, karena konstelasi politik yang ada dalam lembaga pembentuk undang-undang (pada waktu itu) tidak memungkinkan memproduksi hukum Islam.

Hukum islam merupakan bagian dari agama islam yang pelaksanaanya diatur berdasarkan syari’at islam. Syari’at sebagaimana dijelaskan pada lembaran awal, adalah mengatur mengatur mengenai hubungan manusia dengan tuhan dan manusia dengan sesama. Oleh karena hukum tidak mengenal pengaturan lahiriyah antara manusia dengan tuhan ( ibadat ) bila dilihat dari ilmu fiqh, maka yang dapat dimasukkan kedalam hokum islam itu adalah bagian muammalat dari syariat.

 

 


 

BAB III

PENUTUP

 

3.1 Kesimpulan

Dengan mencermati berbagai pemikir abad ke 17 – 19 M, bisa dikatakan tidak ada gelombang pemikiran dan tawaran konsep besar yang telah di hasilkan para pemikir tersebut. Secara metodelogis, mereka bahkan menegaskan pentingnya berpegang pada mazhab hukum yang telah ada, yang dalam tatataran tertentu bisa di nilai telah mematikan proses kerativitas seseorang dalam menetapkan hukum.

Sebagai sebuah organisasi dagang, VOC dapat dikatakan memiliki peran yang melebihi fungsinya. Hal ini sangat dimungkinkan sebab Pemerintah Kerajaan Belanda memang menjadikan VOC sebagai perpanjangtangannya di kawasan Hindia Timur. Karena itu disamping menjalankan fungsi perdagangan, VOC juga mewakili Kerajaan Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Tentu saja dengan menggunakan hukum Belanda yang mereka bawa.Dalam kenyataannya, penggunaan hukum Belanda itu menemukan kesulitan. Ini disebabkan karena penduduk pribumi berat menerima hukum-hukum yang asing bagi mereka. Akibatnya, VOC pun membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan.Kaitannya dengan hukum Islam, dapat dicatat beberapa “kompromi” yang dilakukan oleh pihak VOC, yaitu:1.  Dalam Statuta Batavia yag ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC, dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama Islam.
2.  Adanya upaya kompilasi hukum kekeluargaan Islam yang telah berlaku di tengah masyarakat. Upaya ini diselesaikan pada tahun 1760. Kompilasi ini kemudian dikenal dengan Compendium Freijer.3. Adanya upaya kompilasi serupa di berbagai wilayah lain, seperti di Semarang, Cirebon, Gowa dan Bone.

Pada zaman penjajahan, perkembangan hukum Islam dibagi menjadi dua fase. Fase penjajahan Belanda dan Jepang. Pada masa penjajahan Belanda, hukum Islam ditekan agar tidak bisa berkembang di kalangan masyarakat karena pemerintah Belanda takut jika hukum Islam terus berkembang maka akan menjadi faktor timbulnya pemberontakan. Namun, masyarakat tetap menggunakan hukum Islam untuk menyelesaikan masalah mereka karena hukum Islam sudah mempengaruhi kebudayaan penduduk Indonesia. Bahkan pada zaman penjajahan belanda ini banyak muncul organisasi-organisasi pembaru Islam yang menentang kebijakan Belanda berbeda lagi pada fase kedua (Masa Penjajahan Jepang), hukum Islam di sini justru berkembang pesat. Karena pmerintah Belanda ingin mencari bala bantuan untuk mempercepat tujuannya dengan merangkul para ulama untuk diajak bekerja sama dalam mensukseskan tujuan Jepang.

Perjuangan umat Islam yang amat panjang dan penuh pengorbanan akhirya telah berhasil membentuk suatu Negara yang merdeka. Dari rangkaian sejarah perjuangan umat Islam, baik yang dilakukan secara individu maupun melalui organisasi sosial politik, karena peranan umat Islam sangat besar dalam mewujudkan kemerdekaan. Karena itu para pemimpin Islam yang ada di lembaga perwakilan menginginkan agar Negara merdeka yang telah terbentuk memberikan tempat yang terhormat bagi berlakunya hukum islam. Namun, kelompok umat Islam waktu itu tidak berhasil mewujudkan keinginannya, bahkan dapat dikatakan mengalami suatu kekalahan. Kekalahan kelompok umat Islam dalam percaturan politik, khususnya dalam penentuan dasar Negara, tidak membuat kelompok umat Islam kecil hati dan putus asa untuk memperjuangkan tegaknya hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia. Melalui berbagai kesempatan, meskipun kadang kala mengalami suasana ketegangan (konflik), kelompok umat Islam selalu berupaya agar asas-asas Islam tetap menjadi landasan baik bagi kehidupan kenegaraan maupun kehidupan kenegaraan maupun kehidupan kemasyarakatan.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

-          http://nawar-paloh-blogspot.com/2011/10/hukum-islam-sesudah-kemerdekaan.html

-          http://artikelkomplit2011.blogspot.com/2011/11/perkembangan-hukum-islam-di-indonesia.html

-          Utus Hardiono,2002,sejarah peradaban islam.

-          Sumitro, S.H., MH.,  Warkum. 2005. Perkembangan Hukum Islam, Malang: Bayumedia Publishing

-          Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia, (Jokjakarta: LKIS, 2005.)

-          http://pusat-hukum.blogspot.com/2011/01/sejarah-perkembangan-hukum-islam-di.html

-          http://nawar-paloh-blogspot.com/2011/10/hukum-islam-sesudah-kemerdekaan.html

 

 

 

 


[1] Sumitro, S.H., MH.,  Warkum. 2005. Perkembangan Hukum Islam, hal. 36. Malang: Bayumedia Publishing.

[2] Ibid. hal 37

[3] Ibid. hal 40

[4] Loc. cit

[5] Loc. cit

[6] Ibid. hal 42

[7] Ibid. hal 44

[8] Loc. cit

[9] Ibid. hal 46

[10] Ibid. hal 49

[11] Ibid. hal 82

[12] Ibid. hal 88

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Find Cheap Cell Phones at iFreeCellPhones.com. | Thanks to Palm Pre Blog, Video Game Music and Car Insurance