1. A. Pengertian Hakim

Pengertian hakim dari segi bahasa, hakim mempunyai dua arti, yaitu:

Pertama:

واضع الأحكام و مثبتها و منشئها و مصدرها.

Artinya:

“Pembuat hokum, yang menetapkan, memunculkan sumber lain”.

Kedua:

الذي يدرك الأحكام و يظهرها و يعرفها و يكشف عنها.

artinya:

“Yang menemukan, menjelaskan, memperkenalkan dan menyingkapkan”.

Defenisi hukum syar’I adalah: “Titah allah yang berhubungan dengan tingkah laku” (Amir Syarifuddin, hal :347).

Hakim adalah persoalan yang penting dalam ushul fiqh, sebab berkaitan dengan pembuat hukum dalam syariat islam, atau pembentuk hokum syara’, yang mendatangkan pahala bagi pelakunya dan dosa bagi pelanggarnya. Dalam ilmu ushul fiqh hakim juga disebut sebagai syari’.

Disepakati bahwa wahyu adalah sumber syariat. Adapun sebelum datangnya wahyu, para ulama memperselisihkan masalah peranan akal dalam menentukan baik buruknya sesuatu, sehingga orang yang berbuat baik buruknya sesuatu, sehingga orang yang berbuat baik diberi pahala, dan orang yang berbuat buruk dikenai sanksi.

Dari pengertian pertama  tentang hakim di atas, dapat diketahui bahwa hakim adalah Allah SWT. Dia-lah pembuat hukum dan satu-satunya sumber hukum yang dititahkan kepada seluruh mukallaf. Dalam islam tidak ada syariat kecuali dari Allah SWT. Baik yang berkaitan dengan hukum-hukum taklifi (wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah) maupun yang berkaitan dengan hukum wadh’I (sebab, syarat, halangan, sah, batal, fasid, azimah, dan rukhsah). Menurut kesepakatan para ulama, semua hukum di atas bersumber dari Allah SWT melalui Nabi SAW, maupun hasil ijtihad dari para mujtahid sebagai teori istimbat, seperti qiyas, ikma’ dan metode istimbat lainnya untuk menyingkap hukum dari Allah SWT. Dalam hal ini para ulama ushul fiqh menetapkan kaidah:

لا حكم إلا لله

Artinya:

“Tidak ada hukum kecuali bersumber dari Allah”.

Dari pemahaman kaidah tersebut para ulama ushul fiqh mendefinisikan hukum sebagai titah Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pemilihan maupun wadh’i.[1] Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-qur’an:

Sesungguhnya tidak ada hukum kecuai bagi Allah ان الحكم إلا لله (الأنعام 56, يوسف 67)ِ[2]

Tentang kedudukan Allah sebagai satu-satunya pembuat hukum dalam pandangan islam tidak ada perbedaan pendapat dikalangan umat islam. Masalahnya adalah Allah sebagai pembuat hukum berada dalam alam yang berbeda dengan manusia yang akan menjalankan hukum itu. Apakah manusia secara pibadi dapat mengenal hukum Allah itu atau hanya dapat mengenalnya melalui perantara yang ditentukan Allah untuk itu, dalam hal ini adalah Rasul. Mengenai masalah ini terdapat pendapat di kalangan para ulama:

  1. Pendapat mayoritas ulama Ahlussunnah mengatakan bahwa satu-satunya yang dapat mengenalkan hukum Allah kepada manusia adalah Rasul melalui wahyu yang diturunkan Allah kepadanya. Sebagai kelanjutan dari pendapat ini adalah bila tidak ada Rasul yang membawa wahyu maka tidak ada hukum Allah, dan manusiapun tidak akan mengetahuinya. Manurut paham iniseorang manusia data dianggap atuh dan ingkar kepada Allah, mandapat pahala atau berdosa bila telah datang Rasul membawa wahyu Allah dan belum ada hal-hal yang demikian sebelum datangnya Rasul.
  2. Kalangan ulama kaum Mu’tazilah yang berpendapat bahwa Rasulullah adalah manusia satu-satunya yang berhak mengenalkan hukum Allah kepada manusia. Meski demikian, seandainya Rasul belum datang mengenalkan hukum Allah kepada manusia, tetapi melalui akal yang diberikan Allah kepada manusia, ia mampu mengenal hukum Allah itu. Atas dasar pendapat ini, bahwa sebelum datangnya Rasul pembawa hukum Allah itu, manusia telah dianggap patuh atau ingkar kepada Allah dan telah dianggap berhak mendapatkanbalasan (pahala dan dosa).

Kedua pendapat ini sepakat dalam penempatan Rasul sebagai pembawa hukum Allah dan Rasu sebagai orang yang berhak mengenalkan hukum Allah kepada manusia. Dengan datangnya Rasul pembawa hukum itu, maka berlakulah taklif.

Perbedaan pendapat di antara dua kelompok ini terletak pada adanya taklif sebelum datangnya Rasul. Kelompok Ahlussunnah menetapkan tidak adanya taklif sebelum datangnya Rasul, karena jika semata-mata dengan akal, manusia tidak mungkin mengenal hukum Allah. Sedangkan ulama Mu’tazilah berpendapat adanya taklif sebelum datangnya Rasul karena akal manusia dapat menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan manusia atas penilaian itu maka akal mendorong manusia untuk melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Hal ini berarti bahwa akal manusia dapat menyuruh manusia untuk berbuat dan tidak berbuat. Inilah yang dimaksud dengan taklif itu.[3]

Sedangkan mengenai dengan apa manusia dapat mengetahui hukum Allah, apakah dari syara’ atau dengan akal yang dapat mengetahui hukum sebelum diutusnya Rasul? Maka inilah pembahasan tentang perbuatan baik dan buruk menurut akal. Terdapat beberapa aliran tentang masalah ini:

  1. Aliran Asyariah pengikut Abu Hasan Al-asyary (324 H). Bahwa perbuatan baik dan buruk merupakan syariat dan akal tidak mampu mengetahui hukum-hukum Allah dalam perbuatan orang mukallaf kecuali dengan perantara kitab dan Rasul. Karena akal-akal manusia mempunyai perbedaan yang jelas dalam menentukan perbuatan, kadang sebagian akal menganggap baik suatu perbuatan dan yang lainnya menganggap buruk. Maka dari itu semua yang diperintahkan oleh syara’ seperti iman, shalat, dan haji adalah perbuatan baik, dan yang dilarang oleh syari’ seperti kufur dan selain itu yang termasuk hal yang diharamkan adalah perbuatan buruk. Dan jangan mengatakan apa yang menurut akal baik di sisi Allah juga baik dan apa yang dianggap akal itu buruk di sisi Allah juga buruk yang kemudian orang yang berbuat baik akan diberi pahala dan yang berbuat buruk diberi sanksi.

Manusia tidak menjadi mukallaf dengan suatu perintah atau suatu larangan kecuali jika dakwah Rasul dan syariat dari Allah itu sampai kepadanya, dan tidak ada pahala atau sanksi, maka bagi manusia yang hidup dalam keadaan amat jauh dari manusia dan belum dampai dakwah Rasul kepadanya maka ia selamat dari mukallaf, sedangkan ahlu fatrah: yang hidup antara kefakuman 2 Rasul mereka selamat dari takif, dan mereka tidak mendapat pahala dan sanksi pula, berdasarkan firman Allah:

3 $tBur $¨Zä. tûüÎ/Éj‹yèãB 4Ó®Lym y]yèö6tR Zwqߙu‘ ÇÊÎÈ

Artinya: “Dan kami tidak akan meng’azab sebelum kami mengutus seorang rasul”.

  1. Aliran Mu’tazilah pengikut Wasil bin ‘Atha (131 H) dan Amr bin Ubaid (144 H), berpendapat bahwa perbuatan baik dan buruk adalah berasal dari akal, dan hal itu mungkin bagi akal untuk mengetahui hukum-hukum Allah tentang perbuatan orang yang mukallaf dengan sendirinya tanpa harus perantara dari kitab maupun Rasul, berdasarkan atas sesuatu manfaat dan mudharat pada perbuatan itu. Dan sesuatu yang dianggap oleh akal itu baik maka itulah yang dituntut bagi Allah dan pelakunya akan mendapat pahala, sedangkan yang dianggap buruk maka itu wajib ditinggalkan dan pelakunya akan mendapat sanksi.

Setiap manusia yang tidak sampai kepadanya dakwah Rasul dan syariat-syariat Allah, mereka adalah orang-orang mukallaf yang diarahkan oleh akal mereka. Maka mereka melakukan perbuatan apa yang menurut akal mereka baik, dan meninggalkan sesuatu yang menurut akal mereka buruk. Karena orang yang berakal dapat mengetahui baiknya kejujuran, menepati janji, amanah dan syukur nikmat dan dapat mengetahui buruknya kebohongan, ingkar janji, khianat, dan kufur nikmat.

  1. Aliran Maturdiyah pengikut Abi Manshur Al-maturidi (333 H) dan sebagian ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa perbuatan baik dan buruk berasal dari akal tidak bergantung kepada syara’, akan tetapi akal dapat melakukannya, berdasarkan kepada perbuatan yang khusus dan utama. Sesuatu yang menurut akal baik maka itu baik dan yang menurut akal itu buruk maka itu buruk.  Akan tetapi tidak harus hukum-hukum Allah tentang perbuatan mukallaf itu sama seperti apa yang diketahui akal tentang baik dan buruk suatu perbuatan karena akal itu terkadang salah.[4]