DAFTAR ISI

Kata Pengantar
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang …………………………………………………………………… 2
1.2 Rumusan Masalah ……………………………………………………………… 2
1.3 Tujuan Penulisan ……………………………………………………………….. 3
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Kaidah Sosial ……………………………………………………. 4
2.2 Jenis-jenis Kaidah Sosial ……………………………………………………. 8
2.3 Perbedaan antara Kaidah Hukum
dengan Kaidah-kaidah Sosial lainnya …………………………………… 15
2.4 Relevansi antara kaidah hukum
dengan kaidah sosial lainnya ……………………………………………… 17
2.5 Contoh Kaidah Sosial yang
Dijadikan Hukum Nasional ………………………………………………… 18
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan …………………………………………………………………………. 23
DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………………………. 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Dalam masyarakat terdapat berbagai golongan dan aliran. Namun, walaupun golongan dan aliran itu beranekaragam dan masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, akan tetapi kepentingan bersama harus mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat itu.
Adapun orang yang memimpin kehidupan bersama yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat ialah peraturan hidup.
Agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan aman dan tentram tanpa gangguan, maka bagi tiap manusia perlu adanya suatu tata (orde = ordnung). Tata ini berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Tata itu lazim disebut Kaedah (berasal dari bahasa arab) atau Norma (berasal dari bahasa latin) atau Ukuran-Ukuran. Norma itu mempunyai dua macam isi, dan menurut isinya berwujud:
a. Perintah adalah keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik.
b. Larangan adalah keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.

1.2 Rumusan Masalah
1.2.1 Apa yang dimaksud dengan kaidah sosial?
1.2.2 Apa saja jenis-jenis Kaidah Sosial itu?
1.2.3 Bagaimana pemberlakuan Kaidah Sosial di Negara Indonesia ini?
1.2.4 Apa saja contoh Kaidah Sosial yang dijadikan hukum nasional?

1.3 Tujuan Penulisan
 Mengetahui dan memahami tentang pengertian dari Kaidah Sosial.
 Mengetahui macam-macam dari kaidah sosial.
 Tahu dan paham akan pemberlakuan dari Kaidah Sosial di Negara Indonesia ini.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Kaidah Sosial
Kaedah sosial pada hakikatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan. Hal ini telah dijelaskan oleh Purnadi Purbacaraka dan Soekanto bahwa Kaedah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperikelakuan atau sikap tindak dalam hidup.
Sifat kaidah sosial yaitu deskriptif, preskriptif dan normatif; sedangkan kaidah sosial itu terdiri dari kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Dalam masyarakat sifat hubungannya adalah saling membutuhkan, pengaruh mempengaruhi dan tergantung satu sama lain. Hidup bermasyarakat agar kepentingan pribadi dan sosial terpenuhi dan terlindungi. Kedamaian dalam masyarakat terealisasi apabila ada ketenteraman dan ketertiban. Perilaku yang biasa dilakukan dalam kurun waktu yang lama dan diterima masyarakat dapat menjadi kaidah. Kaidah hukum perumusannya tegas dan disertai sanksi yang tegas dan dapat dipaksakan oleh instansi resmi. Orang bunuh diri menggambarkan, bagi yang bersangkutan sanksi dari kaidah kesusilaan lebih berat dibanding sanksi yang berasal dari kaidah hukum.
Apa yang kita lihat sebagai suatu tatanan dalam masyarakat yaitu yang menciptakan hubungan-hubungan yang tetap dan teratur antara anggota-anggota masyarakat, sesungguhnya tidak merupakan suatu konsep yang tunggal yang kita lihat sebagai tatanan dari luar, pada hakikatnya di dalamnya terdiri dari suatu kompleks tatanan. Kita bias menyebut tentang adanya suatu tatanan yang terdiri dari sub-sub tatanan. Sub-sub tatanan itu ialah : kebiasaan, hukum dan kesusilaan. Dengan demikian, maka ketertiban yang terdapat dalam masyarakat itu didukung oleh ketiga tatanan tersebut, yaitu:
1. Tatanan Kebiasaan yang terdiri dari norma-norma yang dekat sekali kenyataan.Kaidah ini tidak lain diangkat dari dunia kenyataan juga. Apa yang biasa dilakukan orang-orang kemudian menjelma menjadi norma kebiasaan,melalui ujian keteraturan , keajegan dan kesadaran untuk menerimanya sebagai kaidah oleh masyarakat.
2. Tatanan Hukumyang berpegangan kepada tatanan yang mulai menjauh daari pegangan kenyataan sehari-hari. Namun, proses penjauhan dan pelepasan diri itu belum berjalan secara seksama. Pada proses pembuatan hokum ini kita mulai melihat,bahwa tatanan ini didukung oleh norma-norma yang secara sengaja dan sadar dibuat untuk menegakkan suatu jenis ketertiban tertentu dalam masyarakat.
Kehendak manusia merupakan faktor sentral yang memberikan ciri kepada tatanan hukum. Sebagai unsur pengambil keputusan, maka kehendak manusia ini bisa menerima dan juga bisa menolak.

Penerimaan secara ideal, filosofis.
HUKUM
Penerimaan secara sosiologis.

Bagan I

Dari bagan di atas dapat dilihat bahwa hukum itu harus mengambil keputusan berdasarkan otoritasnya sendiri,berpedoman kepada apa yang dikehendakinya sendiri.Hukum terikat pada dunia ideal dan kenyataan, oleh karenanya pada akhirnya ia harus mempertanggungjawabkan berlakunya dari kedua sudut yaitu ,tuntutan keberlakuan secara ideal filosaofis dan secara sosiologis.
3. Tatanan Kesusilaan yang sama mutlaknya dengan kebiasaan hanya saja dalam kedudukannya terbalik. Kalau tatanan kebiasaan mutlak berpegangan pada kenyataan tingkah laku orang-orang, maka kesusilaan justru berpegangan pada ideal yang masih harus diwujudkan dalam masyarakat. Ideal-lah yang merupakan tolak ukur tatanan ini bagi menilai tingkah laku anggota-anggota masyarakat.
Adapun perbedaan antara kesusilaan dan hukum terletak pada otoritas yang memutuskan apa yang akan diterima sebagai norma. Norma kesusilaan bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh kehendak manusia, melainkan yang tinggal diterima begitu saja olehnya. Berbeda dengan hukum, maka bagi tatanan kesusilaan tidak ada unsur-unsur yang harus diramu.
Ideal
Hukum
Kesusilaan

Kebiasaan Kenyataan
Bagan II
Sedangkan hukum mengikatkan diri kepada masyarakat sebagai basis sosialnya.Berarti ia harus memperhatikan kebutuham dan kepentingan-kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepadanya.Dalam rangka proses memberikan perhatian terhadap penciptaan keadilan dalam masyarakat serta memberikan pelayanan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat.Hukum tidak selalu bisa memberikan keputusannya dengan segera.ia membutuhkan waktu untuk menimbang-nimbang yang bias memaka waktu lama sekali.
Keadilan Filsafati
Kegunaan Sosiologis
Kepastian hukum Yuridis

Ketertiban masyarakat yang tampak dari luar itu, dari dalam didukung oleh lebih dari satu macam tatanan. Keadaan yang demikian itu memberikan pengaruhnya sendiri terhadap masalah efektifitas tatanan dalam masyarakat. Tetapi, dalam uraian di atas dapat diketahui bahwa masyarakat kita sesungguhnya merupakan suatu rimba tatanan, Karena di dalamnya tidak hanya terdapat satu macam tatanan. Sifat majemuk ini dilukiskan oleh Chambliss & Seidman sebagai berikut:
Semua kekuatan
Sosial dan pribadi

Norma Norma
Kegiatan
Penerapan sanksi

Semua kekuatan Sosial dan pribadi
Dari bagan tersebut tampak dari kekuatan sosial, yang tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Ke dalam “Kekuatan Sosial” ini termasuk kompleks tatanan lain yang telah dibicarakan. Dari arah panah-panah tersebut, dapat diketahui bahwa hasil akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. melainkan juga oleh kekuatan sosial lainnya, yang dalam rangka pembicaraan kita yang berarti kedua tatanan yang lain.

2.2 Jenis-jenis Kaidah Sosial
Norma-norma yang mengatur segala macam hubungan antar-individu dalam masyarakat ada 3 macam, yaitu sebagai berikut:
1. Kaidah Agama atau kaidah kepercayaan yaitu kaidah social yang asalnya dari Tuhan dan berisikan larangan-larangan, perintah-perintah dan anjuran-anjuran. Kaidah ini merupakan tuntunan hidup manusia untuk menuju ke arah yang baik dan benar. Kaidah agama mengatur tentang kewajiban-kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri. kaidah yang berpangkal pada kepercayaan adanya Yang Maha Kuasa. Pelanggaran terhadap kaidah agama berarti pelanggaran terhadap perintah Tuhan, yang akan mendapat hukum di akhirat kelak.
Agama dalam arti sempit adalah hubungan antara Tuhan dan manusia. Hubungan itu mengandung kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan,sebagai cinta terhadap Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Kewajiban-kewajiban itu benar-benar bersifat keagamaan sejati,yang karena isinya,diperbedakan baik dari kewajiban moril maupun dari kewajiban-kewajiban hukum. Tetapi hubungan antara Tuhan dan manusia, membawa juga kewajiban untuk menuruti kehendak Tuhan. Karena itu maka agama meliputi lapangan yang lebih luas daripada semata-mata hubungan antara Tuhan dan manusia.
Kaidah agama terbagi dua, yaitu agama wahyu (samawi, sama’i, langit) dan agama budaya. Agama Wahyu adalah suatu ajaran Allah yang berisi perintah,larangan,dan kebolehan yang disampaikan kepada umat manusia berupa wahyu melalui Malaikat dan Rasul-Nya. Sedangkan agama budaya adalah ajaran yang dihasilkan oleh pikiran dan perasaan manusia secara kumulatif.
Pada garis besarnya dan pada umumnya isi norma agama terdiri dari 3 hubungan, yakni: pertama peratura-peraturan yang memuat tata hubungan manusia dengan Tuhan secara vertical. Kedua, peraturan-peraturan yang memuat tata hubungan manusia dengan sesama manusia secara horizontal. Ketiga, peraturan-peraturan yang memuat tata hubungan manusia dengan alam sekitar.
Tujuan dari kaidah kepercayaan ialah untuk menyempurnakan hidup manusia dan melarang manusia berbuat jahat/dosa. Kaidah ini hanya membebani kewajiban menurut perintah Tuhan dan tidak memberi hak. Kaidah Agama merupakan tuntunan hidup manusia untuk menuju kepada perbuatan dan kehidupan yang baik dan benar. Ia mengatur tentang kewajiban-kewajiban manusia kepada Tuhan dan pada dirinya sendiri.
Contoh-contoh kaidah agama adalah sebagai berikut:
• jangan menyekutukan Allah.
• Laksanakan shalat.
• Hormati dan berbaktilah kepada ibu-bapakmu.
• Jangan berlaku zalim di muka bumi.
• Jangan membunuh.
• Jangan berbuat cabul.
• Dan lain-lain.

2. Kaidah Kesusilaan adalah kaidah/peraturan hidup yang berpangkal pada hati nurani manusia sendiri, yang membisikkan agar melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela, oleh karenanya kaidah kesusilaan bergantung pada setiap individu manusia masing-masing. Manusia itu berbuat baik atau berbuat buruk karena bisikan suara hatinya. Pelanggaran terhadap norma susila berarti melanggar perasaan baiknya sendiri yang berakibat penyesalan. Perbuatan yang tidak mengindahkan norma susila disebut asusila. Kaidah Kesusilaan ini ditujukan kepada sikap batin manusia, asalnya dari manusia itu sendiri,dan ancaman atas pelanggaran kaidah kesusilaan adalah dari batin manusia itu sendiri berupa rasa penyesalan. Oleh sebab itu kaidah kesusilaan bersifat Otonom, bukan meruppakan paksaan dari luar dirinya.
Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada manusia agar ia menjadi manusia yang sempurna. Hasil dari perintah dan larangan yang timbul dari norma kesusilaan itu pada manusia bergantung pada pribadi orang-seorang.Isi hatinya akan mengatakan perbuatan mana yang jahat. Hati nuraninya akan menentukan apakah ia akan melakukan sesuatu perbuatan. Misalnya: Hendaknya engkau berlaku jujur, hendaklah engkau berbuat baik terhadap sesama manusia, dll.
Kaidah ini merupakan kaidah yang tertua dan menyangkut kehidupan pribadi manusia,bukan dalam kualitasnya sebagai makhluk sosial. Kaidah Kesusilaan ini bertujuan agar manusia memiliki akhlak yang baik demi mencapai kesempurnaan hidup manusia itu sendiri. Penerapan sanksinya berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, bukan paksaan dari luar. Suara hati manusia menentukan perilaku mana yang baik dan perilaku mana yang tidak baik untuk dilakukan, sehingga kaidah kesusilaan ini bergantung pada pribadi manusia. Kaidah Kesusilaan mendorong manusia untuk berahklak mulia, juga melarang manusia mencuri, berbuat zina, dsb. Ia berasal dari dalam diri manusia sendiri, maka ancaman atas pelanggaran kaidah sosial adalah batin manusia.
Agar manusia menjadi makhluk sempurna maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mematuhi dan mentaati peraturan-peraturan yang bersumber dari hati sanubari. Akan tetapi tiap setiap yang keluar dari hari nurani dapat diakui sebagai norma kasusilaan, sebab hanya norma-norma kehidupan yang berupa bisikan hati sanubari (insan kamil) yang diakui dan diinsyafi oleh semua orang sebagai pedoman sikap dan perbuatan sehari-hari.kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada manusia agar menjadi manusia yang sempurna.
3. Kaidah kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul atau diadakan dalam suatu masyarakat, yang mengatur sopan santun dan perilaku dalam pergaulan hidup antar-sesama anggota masyarakat tertentu. Kaidah kesopanan ini didasarkan pada kebiasaan, kepantasan, atau kepatuhan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu kaidah kesopanan dinamakan pula kaidah sopan santun tata karma atau adat. Orang yang melakukan pelanggaran terhadap norma kesopanan akan dicela oleh sesame anggota masyarakatnya. Celaan itu tidak selalu dengan mulut, tetapi bisa dengan cara lain dan bentuk lain. Misalnya dibenci, dijauhi, dipandang tidak tahu tata karma, dll.
Landasan kaidah kesopanan adalah kepatutan, kepantasan, dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Oleh sebab itu kaidah kesopanan seringkali disamkan dengan kaidah sopan santun, tata karma, atau adat, walaupun ada pakar hukum yang tidak mau menyamakan pengertian kebiasaan dengan adat dan sopan santun. Kaidah ini ditujukan pada sikap lahir manusia (sama dengan kaidah hukum) yang ditujukan pada pelakunya agar terwujud ketertiban masyarakat dan suasana keakraban dalam pergaulan. Tujuannya, pada hakikatnya bukan pada manusia sebagai pribadi, melainkan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bersama dalam kelompok masyarakat.
Contoh-contoh kaidah kesopanan misalnya:
• Orang muda wajib menghormati orang yang lebih tua.
• Jika seseorang akan memasuki rumah orang lain harus minta izin lebih dahulu.
• Mempersilahkan duduk seorang wanita hamil yang berada dalam kendaraan umum yang sarat penumpang.
• Mengenakan pakaian pantas jika menghadiri pesta.
• Dan lain lain.

4. Kaidah Hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa Negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat Negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Kaidah hukum ditujukan kepada sikap lahir manusia atau perbuatan konkrit yang dilakukan oleh manusia. Kaidah hukum tidak mempersoalkan apakah apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikannya adalah bagaimana perbuatan lahiriah orang itu. Kaidah hukum tidak akan member sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, tetapi yang akan diberi sanksi oleh kaidah hukum adalah perwujudan sikap batin yang buruk itu menjadi perbuatan nyata atau perbuatan konkrit. Namun demikian kaidah hukum tidak hanya memberikan kewajiban saja tetapi juga memberikan hak. Asal mula dan sanksi bagi pelanggar kaidah hukum dating dari luar diri manusia maka heteronom sifatnya. Misalnya:
• Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (ps. 2 ayat 1 UU No. 1/1974).
• Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain tanpa hak, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (ps. 338 KUHP)
• Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lamalima tahun atau denda paling banyak enam puluh juta rupiah (ps. 362 KUHP).
• Dan lain-lain.

Ditinjau dari segi isinya kaidah hukum dapat dibagi dua, yaitu:
a. Kaidah hukum yang berarti perintah, yang mau tidak mau harus di ja;ankan atau di taati seperti misalnya ketentuan dalam pasal 1 UU no.1 tahun 1947 yang menentukan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membenmtuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.
b. Kaidah hukum yang berisi larangan , seperti yang tercantum dalam pasal 8 UU no.1 tahun 1974 mengenai larangan perkawinan antara dua orang laki-laki dan perempuan dalam keadaan tertentu.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH menggolongkan ke empat macam kaidah social di atas menjadi dua golongan yaitu:
a. Tata kaidah dengan aspek pribadi, termasuk kelompok ini adalah kaidah agama atau kepercayaandan kaidah kesusilaan.
b. Tata kaidah dengan aspek kehidupan antarpribadi, termasuk di dalamnya adalah kaidah kesopanan dan kaidah hukum.
Apabila diperhatikan tentang rumusan pengertian dan contoh-contoh masing-masing kaidah sosial tersebut mengandung arti adanya tingkatan mengenai sanksi yang diterima oleh pelanggar kaidah-kaidah sosial itu. Dan akan dipaparkan juga contoh-contoh lengkap dengan latar belakang, tujuan, akibat dan hukuman bagi pelanggar kaidah-kaidah sosial yang ada di Indonesia yang akan dijelaskan pada bab yang selanjutnya.
Kaidah agama atau kepercayaan sanksinya akan diterima oleh pelanggar kaidah ini nanti di akhirat, sehingga sanksi ini kurang berpengaruh kepada mereka yang tidak menganut agama atau kepercayyan tertentu. Kaidah kesusilaan sanksi-sanksinya akan dialami oleh pelanggarnya bila kemudian sadar bahwa ia melanggar kesusilaan, sehingga sanksi kaidah kesusilaanpun kurang berpengaruh bagi mereka yang tidak sadar akan perbuatannya.
Kaidah kesopanan sanksinya memang dapat dialami oleh pelanggar kaidah ini, karena mereka yang melanggar kaidah kesopanan akan dikucilkan oleh masyarakat di mana mereka bertempat tinggal. Namun bagi mereka yang tidak perduli akan sanksi demikian tidak akan terpengaruh oleh sanksi tersebut sehinggga perbuatan mereka tidak akan diperbaiki.
Oleh karena ketiga kaidah sosial tersebut di atas sanksinya kurang tegas maka kurang dapat menjamin ketertiban dan keteraturan masyarakat. Oleh karena itu sangat diperlukan kaidah hukum. Masalah yang diatur dalam kaidah hukum lebih lengkap jika dibandingkan dengan hal-hal yang diatur dalam ketiga kaidah sosial lainnya. Sanksi dari kaidah hukum relativ lebih tegas dan dapat dipaksakan oleh penguasa, sehingga kaidah sosial terakhir ini diharapkan dapat menjamin terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dengan adanya kaidah hukum diharapkan keamanan dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan.

2.3 Perbedaan antara Kaidah Hukum dengan Kaidah-kaidah Sosial lainnya.
Adapun perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya dapat dilihat dari beberapa sudut, yaitu sebagai berikut:
 Tujuan
Kaedah hukum bertujuan untuk menciptakan tata tertib masyarakat dan memberi perlindungan terhadap manusia beserta kepentingannya.
Kaidah agama, kaidah kesusilaaan bertujuan untuk memperbaiki pribadi manusia agar menjadi manusia baik.
Kaidah kesopanan bertujuan untuk menertibkanmasyarakat agar tidak ada korban.
 Isi
Kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban (atributif dan normatif). Mengatur tingkah laku dan perbuatan lahir manusia di dalam hukum akan dirasakan puas kalau perbuatan manusia itu sudah sesuai dengan peraturan hukum.
Kaidah agama, kaidah kesusilaan hanya memberikan kewajiban saja (normatif), dan berisi aturan yang ditujukan kepada sikap batin manusia.
Kaidah kesopanan juga hanya memberikan kewajiban saja, yang isi aturannya ditujukan kepada sikap lahir manusia.
 Asal usul sanksinya
Kaidah hukum asal-usul sanksinya berasal dari luar dan dipaksakan oleh kekuasaan dari luar diri manusia (heteronom), yaitu alat perlengkapan negara.
Kaidah agama asal-usul sanksinya berasal dari luar dan dipaksakan oleh kekuasaan dari luar diri manusia (heteronom), yaitu dari Tuhan.
Kaidah kesusilaan asal-usul sanksinya berasal dari diri sendiri dan dipaksakan oleh suara hati masing-masing pelanggarnya (otonom).
Kaidah kesopanan asal-usul sanksinya juga berasal dari kekuasaan luar yang memaksa, yaitu masyarakat.
 Sanksi
Kaidah hukum sanksinya dipaksakan oleh masyarakat secara resmi.
Kaidah agama sanksinya dipaksakan oleh Tuhan.
Kaidah kesusilaan sanksinya dipaksakan oleh diri sendiri.
Kaidah kesopanan sanksinya dipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi.
 Sasarannya
Kaidah hukum dan kaidah kesopanan sasaran aturannya ditujukan kepada perbuatan konkret (lahiriah).
Kaidah agama dan kaidah kesusilaan sasaran aturannya ditujukan kepada sikap batin.
Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya dapat digambarkan dalam bagan seperti berikut:

Kaidah Agama Kaidah Kesusilaan Kaidah Kesopanan Kaidah Hukum
Tujuan - Umat manusia
- Penyempurnaan manusia
- Mencegah manusia menjadi jahat - Perilaku yang konkrit
- Ketetiban masyarakat
- Menghindari jatuhnya korban
Sasaran Aturan yang ditujukan kepada sikap batin Aturan yang ditujukan kepada perbuatan konkrit
Asal Usul Dari Tuhan Dari diri sendiri Kekuasaan luar yang memaksa
Sanksi Dari Tuhan Dari diri sendiri Dari masyarakat secara tidak resmi Dari masyarakat secara resmi
Isi Memberi kewajiban Memberi kewajiban Memberi kewajiban Memberi kewajiban dan hak

2.4 Relevansi antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya.
Didalam pembahsan ini akan dikemukakan dua sifat dari hubungan kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya, yaitu hubungan yang bersifat positif dan yang bersifat negatif.
Yang dimaksud dngan hubungan yang bersifat positif yaitu suatu hubungan yang salinga mempengaruhi dan memperkuat diantara keduanya. Secara sederhana dapat kita ambil contoh sebagai berikut:
Pertama, hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah agama. Di dalam hal ini akan terlihat adanya hubungan yang erat diantara keduanya. Contoh kaidah agama yang menunjang tercapainya tujuan kaidah hukum. Jika manusia mematuhi kaidah agama, maka tidak akan ada manusia yang mempunyai sikap batin yang buruk hingga merencanakan perbuatan yang jahat. Dampak positifnya hubungan antara anggota masyarakat menjadi aman, tertib dan adil. Dengan demikian tujuan kaidah hukum akan tercapai. Sebaliknya jika sejak awal manusia itu jahat, maka manusia akan gampang melakukan pelanggaran terhadap kaidah hukum, dan apabila diketahui aparat penegak hukum maka kemungkinan besar ia akan menerima sanksi hukum. Lalu kemungkinan ia akan taubat dan apabila orang itu telah bertaubat maka sikap batinnya akan berubah mnjadi baik yang pada akhirnya ia akan patuh terhadap perintah Tuhan. Dengan demikian kaidah hukum mendukung tercapainya kaidah agama.
Kedua, hubungan antarakaidah hukum dan kaidah kesusilaan. Kedua kaidah ini mempunyai hubungan yang erat, sebab keduanya saling melengkapi. Contohnya apabila suara hati setiap pribadi manusia menghendaki agar manusia itu selalu berbuat yang baik, maka pribadi manusia sebagai anggota masyarakat cenderung akan baik pula sehingga akan terjalin kehidupan masyarakat yang tertib dan damai. Dengan demikian tujuan hukum demi mewujudkan masyarakat yang tertib dan damai akan tercapai sebaliknya apabila seseorang pribadinya cenderung tidak baik, maka ia akan cenderung melakukan perbuatan yang tidak baik. Apabila pribadi yang tidak baik itu terwujud melalui perbuatan melanggar hukum, seharusnya ia mendapat sanksi yang tegas berupa hukuman. Disinilah letak hubungan yang saling melengkapi dan saling menunjang demi tercapainya tujuan masing-masing kaidah hukum dan kaidah kesusilaan.
Ketiga, hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. Kedua kaidah ini mempunyai hubungan yang saling mengisi dan saling melengkapi. Contohnya apabila anggota masyarakat dapat menerapkan kaidah kesopanan, maka ia akan berlaku dan bersikap sopan terhadap siapapun. Dampak positifnya setiap orang akan saling menghargai dan tidak saling mengganggu sehingga kehidupan masyarakar akan tertib dan damai pada akhirnya tujuan kaidah hukum akan tercapai. Sebaliknya apabila seseorang selalu melanggar kesopanan, kemungkinan besar dirnya akan dikucilkan. Keterasingannya dapat saja mengiring dia ke arah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan dia dapat dihukum. Dengan demikian, kaidah hukum juga dapat mendukung tercapainya kaidah kesopanan.
Disamping hubungan yang positif tadi terdapat pula hubungan hukum dengan kaidah lainnya yang bersifat negatif. Istilah negatif dapat dartikan sebagai hubungan yang saling melemahkan atau bertentangan. Contohnya dalam salah satu agama saling membunuh itu dilarang, sebab ada anggapan bahwa mencabut nyawa seseorang itu adalah hak Tuhan bukan hak manusia. Akan tetapi dalam hukum perang dan undang-undang wajib militer menghancurkan dan membunuh musuh dibolehkan bahkan diharuskan.

2.5 Contoh-Contoh Kaidah Sosial yang Berlaku di Indonesia
 Larangan merokok di tempat umum dan bagi anak- anak.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menggagas perlunya suatu Undang-undang (UU) menyangkut larangan merokok bagi anak-anak karena peredaran rokokdi Indonesia semakin tidak terkendali.”Para perokok pemula semakin berusia muda,” kata Sekretaris KPAI Hadi Supeno di Magelang, Sabtu Pada Tahun 1970, katanya, perokok pemula berusia 15 tahun, tahun 2004 berusia tujuh tahun sedangkan sekarang berusia antara 5 tahun hingga 9 tahun.Ia mengatakan, hingga saat ini Indonesia merupakan satu-satunya negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Asia yang belum meratifikasi “Framework on Tobacco Control”.Pada Tahun 1993, katanya, sebanyak 192 negara anggota WHO menetapkan konvensi pengendalian tembakau. Hingga saat ini sebanyak 137 negara telah meratifikasinya sedangkan lainnya termasuk Indonesia belum meratifikasi.”Akibatnya peredaran rokok di Indonesia tidak terkendali, dan itu berbahaya bagi anak-anak,” katanya.Ia mengatakan, hasil penelitian KPAI perokok aktif di Indonesia sekitar 141,4 juta orang sedangkan jumlah penduduk Indonesia sekitar 220 juta orang. Cina dengan penduduk sekitar 1,2 miliar jiwa, perokoknya sekitar 300 juta.
Ia mengatakan, sekitar 80 persen dari total perokok Indonesia itu warga miskin dengan penghasilan sekitar Rp20 ribu per hari. Sebanyak 2.846 tayangan di semua stasiun televisi di Indonesia selama 1 tahun,katanya, disponsori rokok, sedangkan 1.350 kegiatan nasional juga disponsori rokok.Total produksi rokok pada tahun 1970 sekitar 33 miliar batang sedangkan tahun 2006 sekitar 230 miliar batang.”Akibatnya sekitar 43 juta anak usia hingga 18 tahun terancam penyakit mematikan,”katanya.
Ia menyatakan pentingnya pemerintah menekan perokok guna mencegah pengaruh buruk rokok bagi anak-anak.Negara-negara maju seperti, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat berhasil menekan angka perokok secara signifikan. Tetapi di Indonesia justru mengalami peningkatan pesat.Menurut dia, kebijakan pemerintah tidak mampu mengendalikan peredaran rokok karena rokok menjadi sumber pembiayaan pembangunan. Tahun 2007 cukai rokok mencapai sekitar 57 Triliun.
Selain itu, katanya, Kementerian Perindustrian menjadikan rokok sebagai industry utama yang menyangga industri nasional, bahkan akan terus dikembangkan hingga tahun 2020. “Seharusnya jangan produksi rokok yang dinaikan tetapi cukai rokok yang dinaikan sehingga rokok menjadi barang mahal dan tidak bisa dicapai anak-anak,” katanya. Pemerintah, katanya, juga harus segera meratifikasi konvensi pengendilan tembakau karena di dalamnya mengatur larangan iklan rokok. Ia juga mengatakan, rancangan amandeman undang-undang tentang kesehatan yang dalam pembahasan saat ini antara lain mengatur larangan rokok bagi anak-anak. “Merokok bagi anak mengganggu pertumbuhan jaringan tubuhnya,” katanya. Hingga saat ini KPAI melakukan survei tentang rokok, menggalang kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat antirokok, melakukan lobi dengan berbagai pihak terkait, serta menggalang aliansi dengan pemangku kepentingan atas larangan merokok bagi anak, kata Hadi Supeno.
Jadi dari kutipan diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa merokok lebih banyak bahayanya dari pada manfaatnya. Sehingga sekarang telah diterbitkan undang-undang yang melarang untuk merokok ditempat umum dan bagi anak- anak kecil.
Sebagai contoh adalah kejadian di Surabaya dimana seorang penumpang para pemilik jasa angkutan umum dipaksa oleh pemda agar memaksa turun orang/ penumpang yang merokok didalam bis sedangkan sebenarnya merokok adalah bukan sebuah larangan akan tetapi kalau menurut kaidah sosial merokok di tempat umum dan anak- anak kecil yang merokok itu kurang etis sehingga terkesan tidak baik akan tetapi sekarang kaidah social tersebut telah diubah menjadi peraturan dalam hukum nasional.
 Larangan meminta- minta
Pengemis sering kali kita jumpai di beberapa jalan di ibu kota atau daerah- daerah lainnya akan tetapi sekarang telah dikeluarkan undang- undang tentang larangan memberi apapun kepada para pengemis dengan alas an tidak mendidik dan sebagainya sebagaimana Dikutip dari republika.co.id dan beberapa sumber lainnya,baru – baru ini terdapat berita yang mengejutkan, Bersadarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, pada pasal 40 huruf c disebutkan setiap orang atau badan dilarang memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil. Berikut ini adalah kutipannya di pasal 40, yang menjerat pemberi sedekah. Setiap orang atau badan dilarang
a. Menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil.
b. Menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil.
c. Membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.
Sedangkan ketentuan pidananya tercantum di Pasal 61. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 3 huruf i, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 huruf a, Pasal 1 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 huruf a, huruf e, huruf h, Pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 17 ayat (2), ayat (3), Pasal 19 huruf b, Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 25 ayat
(2), ayat (3), Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 38 huruf a, huruf b, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 huruf a, hurufc, Pasal 51, Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 57 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
Dalam hal ini sama juga dengan permasalahandalam rokok. Mengemis atau mengamen sebenarnya bukan lah pekerjaan yang melanggar hokum, akan tetapi dengan berjalannya waktu demi keteriban bersama akhirnya diberlakukan larangan memberi pengamen atau pengemis dalam hokum nasional.
 Larangan membuang sampah disembarang tempat.
Pasal 25 UU Pengelolaan Sampah menyebutkan, masyarakat dapat memperoleh kompensasi dari pemerintah jika mengalami kerugian akibat pengelolaan sampah yang buruk. Bentuk kompensasi dapat berupa direlokasi, pemulihan lingkungan, serta biaya kesehatan dan pengobatan.
UU Pengelolaan Sampah juga mengatur larangan membuang sampah sembarangan.Warga masyarakat yang melanggar dapat dikenai hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun. “Sejak diberlakukannya UU ini, masyarakat tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ada hukumannya,” kata Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Pengelola Sampah, Syamsul Bachri, Rabu (8/4).
UU tersebut juga mewajibkan setiap pelaku usaha meminimalkan pengunaan bahan baku yang menghasilkan sampah. Pelaku usaha agar sedapat mungkin menggunakan bahan baku yang sampahnya dapat didaur ulang atau mudah diurai oleh alam.
Selain itu, UU Pengelolaan Sampah melarang pembuangan sampah di tempat terbuka. UU ini mewajibkan pengelola sampah membuang sampah di tempat pembuangan terakhir. Hal ini termasuk pelayanan pengelolaan sampah terhadap masyarakat.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Dari semua penjelasan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa banyak sekali- aturan- aturan, norma- norma ataupun kaidah- kaidah yang dapat dijadikan sebagai seumber dari hukum nasional. Karena bagaimanapun semua aturan atau hukum nasional berasal dari kebiasaan masyarakat.
Dan sebuah hukum suatu negara tidaklah dapat berjalan apabila tidak sesuai dengan karakter dan sifat- sifat masyarakat dari suatu negara tersebut, karena dalam hal ini masyarakat merupakan objek dari hukum tersebut.
Disamping itu ada beberapa hukum adat / kaidah sosial yang telah benar- benar disahkan oleh pemerintah menjadi sebuah hukum tetulis di Negara Indonesia.
Diantaranya adalah larangan mengenai masalah rokok, untuk saat ini pemerintah telah menetapkan pasal akan larangan merokok di tempat umum dan bagi anak- anak. Selain itu tentang masalah peminta- minta yang sering kita jumpai dijalan- jalan, beberapa perda saat ini telah mengesahkan bahwa dilarang memberi peminta- minta dijalanan. Begitu juga dengan masalah sampah, pemerintah telah mengeluarkan hukum tertulis mengenai pengelolaan sampah.
Akan tetapi semua itu tidaklah bisa berjalan apabila kita sebgai masyarakat yang menjdi subyek hukum tersebut tidak mematuhi hukum- hukum tersebut. Kesadaran akan hukum sangat diperlukan dalam melancarkan proses penegakan hukum di Indonesia, demi mewujudkan ketertiban dan kenyamanan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

• Mas, Marwan. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
• Syahrani, Riduan. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
• Machmudin, Dudu Duswara. Pengantar Ilmu Hukum (sebuah sketsa). Bandung: Refika Aditama, 2003.
• Sudarsono. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
• Apeldoorn, L.J. Van. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
• Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
• Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
• Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum .Cetakan keenam. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
• Daliyo, J.B., S.H. dkk. Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.
• Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Ilmu Hukum. Yogyakarta: Lyberty, 1986.

“Sesungguhnya engkau berada pada akhlaq yg agung ”

Muqoddimah Melihat perkembangan terakhir ummat Islam di Indonesia tergambar dgn jelas betapa merosotnya akhlaknya sebagian ummat Islam. Dekadensi moral terjadi terutama dikalangan remaja. Sementara pembendungannya masih berlarut-larut dan dgn konsep yg tidak jelas.

Rusaknya moral ummat tidak terlepas dari upaya jahat dari pihak luar ummat yg dgn sengaja menebarkan berbagai penyakit moral dan konsepsi agar ummat loyo dan berikutnya tumbang. Sehingga yg tadinya mayoritas menjadi minoritas dalam kualitas. Keadaan semakin buruk ketika pihak aparat terlibat dan melemahnya peran ulama` dan tokoh masyarakat.

Padahal nilai suatu bangsa sangat tergantung dari kualitas akhlak-nya seperti dikemukakan penyair Mesir Syauki Bik “Suatu bangsa sangat ditentukan kualita akhlak-nya jika akhlak sudah rusak hancurlah bangsa tersebut.”

Hampir semua sektor kehidupan ummat mengalami krisis akhlak. Para mengalami pertikaian internal dan merebutkan vested interest dan jarang terkooptasi oleh kekuasaan yg dzalim. Para ulama`nya mengalami kemerosotan moral sehingga tidak lagi berjuang utk kepentingan ummat tetapi hanya kepentingan sesaat; mendukung status quo. Para pengusahanya melarikan diri dari tanggung jawab zakat infaq dan sedekah sehingga kedermawanan menjadi macet dan tidak jarang berinteraksi dgn sistem ribawi serta tidak mempedulikan lagi cara kerja yg haram atau halal. Para siswa dan mahasiswa terlibat banyak kasus pertikaian narkoba dan kenakalan remaja lainnya.

Kaum wanita muslimah terseret jauh kepada peradaban Barat dgn slogan kebebasan dan emansipasi yg berakibat kepada rusaknya moral mereka maka tak jarang mereka menjadi sasaran manusia berhidung belang dan tak jarang dijadikan komoditi murahan . Dan berbagai macam lapisan masyarakat muslim termasuk persoalan kaum miskin yg kurang sabar sehingga menjadi obyek garapan pihak lain termasuk seperti bentuk nyatanya pemurtadan semisal kristenisasi.

Pengertian akhlak Secara etimotogi bahasa akhlak dari akar bahasa Arab “khuluk” yg berarti tabiat muruah kebiasaan fithrah naluri dll . Secara epistemologi Syar’i berarti seperti dikatakan Al Ghozali akhlak adl sesuatu yg menggambarkan tentang perilaku seseorang yg terdapat dalam jiwa yg baik yg darinya keluar perbuatan secara mudah dan otomatis tanpa terpikir sebelumnya. Dan jika sumber perilaku itu didasari oleh perbuatan yg baik dan muliayang dapat dibenarkan oleh akal dan syariat maka ia dinamakan akhlak yg mulia nammun jika sebaliknya maka ia dinamakan akhlak yg tercela

Memang perlu dibedakan antara akhlak dan moral. Karena akhlak lbh didasari oleh faktor yg melibatkan kehendak sang pencipta sementara moral lbh penekanannya pada unsur manusiawinya. Sebagai contoh mengucapkan selamat natal kepada non muslim secara akhlak tidak dibenarkan tetapi secara moral itu biasa-biasa saja.

Sentral Akhlak Akhlak secara teoritis memang indah tapi secara praktek memerlukan kerja keras. Oleh krn itu Allah SWT mengutus Nabi SAW-Nya utk memberi contoh akhlak mulia kepada manusia.Pekerjaan itu dilakukan oleh Nabi SAW sebaik mungkin sehingga mendapat pujian dari Allah SWT “Sesungguhnya engkau berada pada akhlak yg agung “. Bahkan Rasulullah SAW sendiri bersabda “Aku diutus utk menyempurnakan Akhlak“. Lebih dari itu beliau menempatkan muslim yg paling tinggi derajatnya adl yg paling baik akhlaknya. “Sesempurna-sempurna iman seseorang mukmin adl mereka yg paling bagus akhlaknya

Maka tak heran Aisyah mendiskripsikan Rasulullah SAW sebagai Al Qur`an berjalan ; “Akhlak Rasulullah SAW adl Al Qur`an“.

Cakupan Akhlak Mulia Dimensi akhlak dalam Islam mencakup beberapa hal yaitu ;

    Akhlak kepada Allah SWT dgn cara mencintai-Nya mensyukuri ni’mat-Nya malu kepada-Nya utk berbuat maksiat selalu bertaubat bertawakkal takut akan adzab-Nya dan senantiasa berharap akan rahmat-Nya.
    Akhlak kepada Rasulullah SAW dgn cara beradab dan menghormatinya mentaati dan mencintai beliau menjadi kaumnya sebagai perantara dalam segala aspek kehidupan banyak menyebut nama beliau menerima seluruh ajaran beliau menghidupkan sunnah-sunnah beliau dan lbh mencintai beliau daripada diri kita sendiri anak kita bapak kita dll.
    Akhlak terhadap Al Qur`an dgn cara membacanya dgn khusyuk tartil dan sesempurna mungkin sambil memahaminya menghapalnya dan mengamalkannya dalam kehidupan riil.
    Akhlak kepada makhluk Allah SWT mulai diri sendiri orangtua kerabat handaitaulan tetangga dan sesama mukmin sesuai dgn tuntunan Islam.
    Akhlak kepada orang kafir dgn cara membenci kekafiran mereka tetapi tetap berbuat adil kepada mereka berupa membalas kekejaman mereka atau memaafkannya dan berbuat baik kepada mereka secara manusiawi selama hal itu tidak bertentangan dgn syariat Islam dan mengajak mereka kepada Islam.

Akhlak terhadap makhluk lain termasuk kepada menyayangi binatang yg tidak mengganggu menjga tanaman dan tumbuh-tumbuhan dan melestarikannya dll.

Krisis Akhlak Apabila norma-norma akhlak mulia tidak dijalankan dgn baik bahkan cenderung dilanggar maka akan terjadi apa yg dinamakan krisis akhlak. Sebagai contoh kami kemukakan data-data terjadinya perusakan akhlak terutama kepada para remaja berupa narkoba shabu-shabu putow heroin ganja ecstasi morphin dll. Sasarannya mulai dari anak-anak sekolah dasar sampai perguruan tinggi dari pengangguran sampai artis. Pengaruh buruk yg diperoleh adl dapat merusak hati dan otak meskipun pada tahap awal sipecandu merasa segar gembira fly tidak tidur dan merasa berani. Police watch Indonesia suatu LSM yg memantau keterlibatan polisi dalam jaringan penyimpangan menyebutkan bahwa 42% kasus narkoba terjadi dijakarta 58% terjadi diJawa Barat Bali Jawa Tengah Yogyakarta Jawa Timur dan Sumatra Barat.

Jakarta Barat kawasan terbesar kasus narkoba krn dikawasan itu banyak terdapat tempat maksiat sisanya di Jakarta Pusat Jakarta Utara dan Jakarta Timur . Bahkan telah merambat kekota-kota kecil dan kampung-kampung.

Pembentengan dari krisis Akhlak Tentunya ummat Islam tidak berjaya kalau melepaskan ajaran Islam dalam kehidupan mereka. Makanya mereka harus kembali menghidupkan Islam sebagaimana yg telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya Imam Malik pernah meriwayatkan Artinya “Tidaklah berjaya akhir dari ummat ini melainkan berpegang dgn apa yg dipegang generasi pertama“.

Kita harus kembali menghidupkan masjid sebagai pusat kegiatan ummat Islam. Memperkuat daya tahan rumah tangga dari ancaman dekadensi moral termasuk film-film ysng bobrok menjaga disiplin dan keamanan sekolah serta memberikan lingkungan materi agama yg cukup serta menjaga daya tahan lingkungan masyarakat dari berbagai arus perusakan dan penyesatan sekaligus mengaktifkan pemerintah utk membentengi masyarakat dari berbagai bentuk kemaksiatan.

Category: akhlak  One Comment