PERAN PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009


oleh: Khoirul Hidayah

Email: khoirul.hidayah@yahoo.co.id

Abstraksi

Era globalisasi secara tidak langsung telah meningkatkan pembangunan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan. Perempuan dan anak adalah bagian warga Negara  yang mempunyai dampak secara langsung terjadinya pencemaran. Perempuan yang terganggu kesehatannya akibat lingkungan hidup yang tidak sehat akan berakibat secara tidak langsung terhadap kesehatan anak sebagai generasi penerus bangsa. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Hidup (UUPPLH) telah memberikan perubahan yaitu bersifat demokratis, memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah dan lebih mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam memberikan kontrol terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Peran perempuan secara implisit di jelaskan dalam pasal 70 tentang peran masyarakat. Peran perempuan dalam perlindungan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat berupa pengawasan sosial dan peran perempuan dalam pembuatan kebijakan Lingkungan Hidup melalui lembaga legislative. Kuota perempuan 30 persen dalam DPR/DPRD memberikan peluang keikutsertaan perempuan dalam Rencana Penyusunan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)  dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Kata Kunci: Peran Perempuan, Pengelolaan Lingkungan Hidup, UUPPLH

Pendahuluan

Peningkatan pembangunan melalui kegiatan investasi baik penanaman modal dalam negeri maupun asing mulai  jaman orde baru sampai era reformasi telah mempunyai dampak positif bagi peningkatan perekonomian di Indonesia. Peningkatan pembangunan tidak serta merta memberikan dampak positif pada lingungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah salah satu bentuk dampak negatif dari kegiatan pembangunan.

Indonesia adalah Negara yang menganut paradigma pembangunan berbasis Negara (state based development) dimana pemerintah menguasai dan mengeksploitasi kekayaan alam untuk meningkatkan pendapatan dan devisa Negara. Implementasi paradigma pembangunan tersebut selanjutnya diiringi dengan kebijakan pembangunan instrument hukum yang bercorak represif, mengabaikan hak-hak masyarakat, dan menggusur keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara. Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi telah mengabaikan hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Perempuan dan anak adalah bagian warga Negara  yang mempunyai dampak secara langsung akibat pencemaran. Perempuan yang terganggu kesehatannya akibat lingkungan hidup yang tidak sehat akan berakibat secara tidak langsung terhadap kesehatan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Realita menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus kerusakan lingkungan, perempuan dan anak-anak menjadi kelompok dan golongan yang lebih berisiko dan berpotensi mengalami  penderitaan lebih dibandingkan dengan kelompok dan golongan yang lain.[1] Kelompok dan golongan tersebut lebih rentan menjadi korban karena secara tradisional mereka telah menjadi sasaran proses dan  perlakuan diskriminasi. Doktrin hukum Hak Asasi Manusia (HAM) mengkategorisasikan  kelompok dan golongan ini dengan sebutan kelompok rentan dan tidak beruntung (vulnerable and disadvantage groups).[2]

Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) melalui laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) 2006 mencatat bahwa telah terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup pada tahun 2006 disebabkan karena terjadi peningkatan polutan secara signifikan di media air dan udara. Selain itu, terjadi juga peningkatan kasus pencemaran limbah domestik dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).[3] Seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan di bidang industri dan pemanfaatan sumber daya alam, maka kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, selanjutnya pemerintah mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup.

Berikut ini akan diuraikan tentang peran perempuan yang dapat dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut perspektif Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembahasan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pasal1) diartikan sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Berikut ini  adalah tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut undang-undang perlindungan dan pengelolaan hidup:

a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup

b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia

c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem

d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup

f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan

g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari

hak asasi manusia

h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam  secara bijaksana

i.  mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Hak Asasi Perempuan Atas Lingkungan Hidup yang Sehat[4]

Kesadaran mengenai hubungan antara HAM dengan lingkungan dipicu oleh tingginya laju perusakan lingkungan secara global yang diakibatkan oleh pertumbuhan industri yang cepat di bidang kehutanan, kelautan, energi, dan pertambangan. Perusakan ini pada gilirannya memustahilkan penikmatan atau pemenuhan HAM, yang tidak hanya terbatas pada hak-hak ekonomi, social, dan budaya, tetapi juga mencakup hak-hak sipil dan politik.[5] Berdasarkan doktrin hukum HAM internasional, menurut Karel Vasak, hak atas lingkungan hidup merupakan salah satu hak yang termasuk dalam kategori generasi ketiga di mana yang mendapatkan perlindungan tidak hanya hak yang bersifat individu tetapi juga hak-hak kolektif. Paul Sieghart mengidentifikasi sedikitnya 6 (enam) golongan hak-hak kolektif, yaitu : (i) hak atas penentuan nasib sendiri; (ii) hak atas perdamaian dan keamanan internasional; (iii) hak untuk menggunakan kekayaan dan sumber daya alam; (iv) hak atas pembangunan; (v) hak kaum minoritas, dan (vi) hak atas lingkungan hidup. [6] Perkembangan terkini, berdasarkan Konvensi HAM Wina 1993, tidak terdapat lagi perbedaan kategorisasi HAM berdasarkan perkembangan  generasi, kepentingan yang dilindungi, maupun dikotomi antara hak-hak sipil dan politik dengan hak-hak ekonomi, social, dan budaya karena HAM pada prinsipnya saling terkait (interdependence) dan tidak dapat dipisahkan (indivisible). Draft Deklarasi HAM dan Lingkungan Hidup Pasal 2, bagian 1 menyatakan :[7]

All persons have the right to secure, healthy, and ecologically sound environment. This right and other human rights, including civil, cultural, economic, political, and social rights, are universal, interdependent, and indivisible.

Meskipun hak atas lingkungan tidak secara spesifik dirumuskan secara hukum dalam instrument internasional HAM, oleh karena itu keberadaan hak atas lingkungan dihadirkan dengan membuat penafsiran yang luas terhadap isi dari hak atas hidup (right to life) dengan merujuk pada survey R.G. Ramcharan yang mencoba  melihat keterkaitan antara hak atas hidup dengan hak atas lingkungan  :[8]

Threats to the environment or serious environmental hazard my threaten the lives of large groups of  people  directly; the connection between the rights to life and the environment is an obvious one… A discussion of the interrelationship between the two rights should, however, go beyond this…(and) may be summarized in the following proposition : (i) There is a strict duty upon States, as well as upon the international community as a whole, to take effective measures to prevent and safeguard of human being; (ii) every states, as  well as the UN, should establish and operate adequate monitoring and early-warning system to detect hazard or threats before actually occur; (iii) the right to life, as an imperative norm, takes priority above economic considerations and should, in all circumstances, be accorded priority; (iv) States and other responsible entities (corporations or individuals) may be criminally or civilly responsible under international law for causing serious environmental hazard posing grave risks to life.

Dalam kerangka pemenuhan dan perlindungan hak perempuan, maka  instrument hukum HAM internasional menjadi pijakan karena hak asasi perempuan merupakan bagian dari HAM secara umum.[9] Keberadaan hak atas lingkungan sebagai salah satu hak sudah tercakup pada pasal 28 Deklarasi Universal HAM dan Pasal 12 (b) Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Meskipun formulasinya terbilang sangat abstract. [10] Untuk itu hak atas lingkungan harus diinterpretasikan secara luas sebagai hak untuk memperoleh mutu atau kondisi lingkungan yang baik dan sehat, dalam arti tidak dibatasi hanya menyangkut obyek ruang berupa bumi, air, dan udara. Namun hak atas lingkungan hidup harus menegaskan pula penjaminan yang meliputi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan bagi subyek lingkungan hidup. [11]

Meskipun hak atas lingkungan hidup dalam instrument hukum HAM tidak  diatur dan diformulasikan secara khusus, namun hukum nasional telah mengakui hak atas lingkungan hidup secara expressive verbis, malahan telah menjadi bagian hak konstitusional setiap warga Negara Indonesia.  Pasal 28 H UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. [12] Karena hak atas lingkungan telah mendapatkan tempat secara yuridis baik di tingkat internasional maupun nasional, maka hak atas lingkungan merupakan hak yang justiciable dan enforceability. Artinya hak ini merupakan hak hukum yang apat dieksaminasi melalui prosedur  institusi peradilan baik di level domestic maupun internasional.

Perempuan dalam Pengelolaan Hidup

Persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan secara structural, berakar dari system budaya patriarkis yang membuat hubungan laki-laki dan perempuan tidak setara. Hal ini sangat nampak pada kebijakan yang tidak berpihak pada perempuan dan semakin lemahnya peran Negara untuk melindungi warganya akibat tekanan globalisasi. Dalam sector ekonomi, Negara lebih memberikan perlindungan kepada pemilik modal daripada menjaga sumber daya alam dan mensejahterakan perempuan.  Perempuan secara sistematis telah dikondisikan untuk tidak berpeluang memikirkan wilayah public dan mengambil keputusan yang sebenarnya juga menentukan keberlangsungan hidupnya, serta tidak mempunyai posisi sebagai pengambil keputusan bersama untuk sector public.

Berdasarkan persoalan-persoalan perempuan tersebut, maka berkumpullah perempuan dalam Temu Nasional Aktivis Perempuan Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2006 di Asrama Pondok Haji Jakarta, sebagai ajang konsolidasi gerakan perempuan untuk menciptakan sinergi antar organisasi perempuan sebagai peneguhan terhadap apa yang telah diperjuangkan selama ini. Temu Nasional Aktivis Perempuan Indonesia telah menghasilkan 12 Agenda khusus gerakan perempuan untuk tahun 2006-2011. Salah satu agenda yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah agenda tentang perempuan dan Sumber Daya Alam (SDA) yang meliputi[13]:

  1. Mengintegrasikan isu SDA dalam gerakan social lain
  2. Mengkampanyekan hak asasi perempuan dalam pengelolaan SDA
  3. Pengelolaan SDA berbasis komunitas yang responsive gender (misalnya petani, nelayan,dll)
  4. Menuntut tanggung jawab Negara dan korporasi yang merusak lingkungan hidup dan melanggar hak asasi perempuan dan adapt.
  5. Menolak pembayaran utang luar negeri yang bersumber dari eksploitasi SDA.
  6. Advokasi kebijakan dan kasus pengelolaan SDA.

Menurut Vandana Shiva[14]dalam perjuangan menyelamatkan lingkungan, perempuan adalah korban sekaligus tokoh penggeraknya yang langsung berhadapan dengan kelompok penguasa (penindas). Konsep ecofeminisme Shiva yaitu menawarkan pandangan atau jalan keluar tentang masalah kehidupan manusia dan alam di masa mendatang. Ekofeminisme seperti dalam buku Reclaim The Earth menawarkan analisis relasi perempuan dan alam dan bagaimana perempuan sepanjang masa telah melindungi alam.[15] Bagi Indonesia sebuah Negara yang tingkat kemiskinan dan kerusakan potensi alamnya sama-sama luar biasa pada satu dimensi, dan lemahnya posisi perempuan terutama pada dimensi kemiskinan, gagasan Shiva akan menjadi wacana bagi pengambil kebijakan untuk memperhatikan peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Peran Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut UU No. 32 Tahun 2009

Peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana menjadi agenda tahun 2006-2011 temu nasional perempuan, maka diharapkan ada keikutsertaan perempuan dalam pengambilan kebijakan terkait masalah pengelolaan lingkungan hidup.

Seiring dengan berkembangnya isu hak asasi manusia, demokrasi, lingkungan hidup, dan kesetaraan gender, maka sedikit banyak telah mempengaruhi pemikiran pemerintah dan kalangan organisasi non pemerintah di Negara maju maupun di Negara berkembang untuk meningkatkan manajemen pengelolahan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Prinsip keadilan merujuk  pada kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus direncanakan, dilaksanakan, dimonitoring, dan dievaluasi secara berkelanjutan, agar dapat memenuhi kepentingan pelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup dan juga kepentingan inter antar generasi maupun untuk keadilan gender. Prinsip inilah yang ingin dipenuhi oleh pemerintah melalui perubahan undang-undang linkungan hidup yaitu Undang-Undang No. 32 tahun 2009.

Jika kita meninjau UU No. 32 Tahun 2009, maka tidak ada pasal yang menunjukkan pasal yang secara langsung menyebutkan perempuan sebagai subyek dalam lingkungan hidup. Peran perempuan dalam lingkungan hidup dapat ditunjukan tersirat di dalam pasal 70 tentang peran masyarakat, yang menyebutkan bahwa:

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan pemikiran yang sama dan seluas-luasnya

untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Peran masyarakat dapat berupa:

a. pengawasan sosial;

b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau

c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:

a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;

c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;

d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan

e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan pasal tersebut, maka beberapa hal yang dapat dilakukan perempuan adalah sebagai berikut:

  1. 1. Peran Perempuan dalam Pengawasan Sosial

Perempuan sebagai bagian dari masyarakat harus mampu ikut berperan dalam pengawasan timbulnya kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Pencemaran lingkungan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab harus juga menjadi perhatian kaum perempuan. Pemahaman  perempuan tentang lingkungan hidup merupakan pengetahuan yang wajib dimiliki oleh perempuan, sehingga perempuan dapat tanggap terhadap lingkungannya. Perempuan diharapkan dapat proaktif jika telah terjadi ketidakadilan dalam bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Melalui kelompok di luar pemerintah seperti NGO, perempuan dapat aktif mengawasi terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Perempuan adalah bagian dalam keluarga  yang mempunyai peran untuk menjadi pendidik sekaligus pelaku pertama yang memahami bagaimana menjaga kwalitas hidup melalui terciptanya lingkungan hidup yang sehat di lingkungan keluarga. Oleh sebab itu pemberdayaan perempuan tentang lingkungan hidup perlu diberikan kepada perempuan.

Berdasarkan beberapa penelitian tentang lingkungan (environmental sustainability) perempuan dapat berperan sebagai agent of change yang dapat merespons perubahan lingkungan dengan lebih baik daripada laki-laki karena sifat ‘memelihara’yang dimiliki perempuan.

Perempuan yang berposisi sebagai decision makers atau leader berperan penting untuk mendorong pengintegrasian perspektif perempuan dalam berbagai kebijakan terkait dengan pemanasan global dan perubahan iklim. Penyataan akan pentingnya perspektif gender telah muncul dalam the Hyogo Framework of Action sebagai hasil dari the World Conference on Disaster Reduction States yang diselenggarakan PBB pada  tahun 2005. Terdapat pernyataan yang  menyebutkan bahwa “a gender perspective should be integrated into all disaster risk management policies, plans and decision-making processes, including those related to risk assessment, early warning, information management, and education and training”.

Bentuk komitmen kaum perempuan adalah aktivitas kepedulian dalam menyelamatkan dan melestarikan fungsi lingkungan hidup, dengan mencegah pencemaran dan perusakan yang diakibatkan oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Di mana kegiatan tersebut secara langsung berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup. Beberapa perubahan perilaku dapat dilakukan misalnya, upaya mitigasi terhadap pemanasan global dengan penurunan emisi gas rumah kaca dan peningkatan kapasitas penyerapan karbon, melalui gerakan penanaman pohon, penyelamatan ozon melalui penggunaan kosmetik yang alami tanpa gas pendorong seperti misalnya hair spray dan parfum.

  1. 2. Peran Perempuan dalam Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah

Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol), kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30 persen, terutama untuk duduk di dalam parlemen. Kuota tersebut dapat membantu perempuan di dalam perannya ikut serta dalam pengambilan kebijakan.

Kuota perempuan dalam legislative telah memberi kesempatan pada perempuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. UUPPLH menunjukkan penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan pada penguatan demokrasi tersebut, maka perempuan dapat ikut berperan di dalam menentukan kebijakan lingkungan hidup melalui lembaga legislative di daerah. Melalui Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) bagian III UUPPLH dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (pasal 15 UU No.32 tahun 2009), perempuan dapat berperan ikut memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan di daerah harus didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan tidak berpotensi menimbulkan dampak risiko lingkungan hidup. Berikut ini Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam pasal 10 (4) UUPPLH:

RPPLH memuat rencana tentang:

a. pemanfaatan dan/atau pencadangan

sumber daya alam;

b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas

dan/atau fungsi lingkungan hidup;

c. pengendalian, pemantauan, serta

pendayagunaan dan pelestarian sumber daya

alam; dan

d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan

iklim.

Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diatur di dalam pasal 16 UU No. 32 tahun 2009:

KLHS memuat kajian antara lain:

a. kapasitas daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup untuk pembangunan;

b. perkiraan mengenai dampak dan risiko

lingkungan hidup;

c. kinerja layanan/jasa ekosistem;

d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi

terhadap perubahan iklim; dan

f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman

hayati.

Pasal tersebut menjadi pedoman bagi kebijakan lingkungan hidup di daerah dan dasar penyusunan rencana pembangunan. Peran perempuan dalam hal ini tentunya mampu ikut berperan dalam penyusunan rencana, program, atau kebijakan yang mengutamakan keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, dan responsive gender. Jumlah perempuan sebanyak 30 % di dalam DPR/DPRD diharapkan mampu memberikan suara dan melakukan monitoring terhadap kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah yang harus terintegrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan RPPLH dan KLHS .yang sudah dibuat oleh pemerintah dan  pemerintah daerah.

Kesimpulan

UUPPLH adalah bersifat menyempurnakan dari undang-undang sebelumnya..UU ini berorientasi pada peran seluruh elemen termasuk masyarakat untuk memandang kasus lingkungan sebagai problem bersama yang subtansial. Pemberian kewenangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah, telah memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sudah tidak lagi bersifat sentralistik.

Perempuan sebagai bagian dari masyarakat tentunya secara tidak langsung diberikan kesempatan untuk ikut terlibat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui partisipasi masyarakat, perempuan dapat menjadi pelopor dalam menjaga lingkungan dan kritis terhadap kebijakan pembangunan di daerah yang bersifat merusak lingkungan. Selain pengawasan social, melalui kuota 30 % perempuan dalam lembaga legislative juga dapat ikut berperan dalam penyususan RPPLH dan KLHS.

.Demikian undang-undang PPLH mengatur peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Meskipun tidak disebutkan secara jelas, namun melalui peran masyarakat perempuan dapat berpartisipasi baik mulai dari perencanaan, penyusunan program, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan lingkungan hidup.


Daftar Pustaka

Ifdhal Kasim, Hak atas Lingkungan Hidup dan Tanggung Gugat Korporasi Internasional, SUAR, Volume 5 No. 10 & 11 Tahun 2004

Jurnal perempuan no.42 tahun 2005, Mariana amiruddin, Vandana Shiva Pembangunan melahirkan Tunawisma di Kampung dunia

Jurnal Perempuan No. 48 Tahun 2006, Berita, Pengetahuan Perempuan

Makalah Adzkar Ahsinin, Ancaman Globalisasi terhadap Implementasi Hukum Lingkungan

Kompas, UU PPLH No.32 tahun 2009: Tonggak Baru Keberlanjutan LH, 14 Agustus 2010

Meentje Simatauw, Leonard Simanjuntak, Pantoro Tri Kuswardono, Gender & Pengelolaan Sumber Daya Alam : Sebuah Panduan Analisis, Yayasan PIKUL, 2001

M. Ridha Saleh, Ecoside : Politik Kejahatan lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Jakarta, Walhi, 2005

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif

Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

.


[1]Meentje Simatauw, Leonard Simanjuntak, Pantoro Tri Kuswardono, Gender & Pengelolaan Sumber Daya Alam : Sebuah Panduan Analisis, Yayasan PIKUL, 2001,  hal. 12

[2] Economic, Social, and Cultural Committee United Nations memasukan perempuan dan anak-anak sebagai kelompok rentan dan tidak beruntung

[3] Kompas, UU PPLH No.32 tahun 2009: Tonggak Baru Keberlanjutan LH, 14 Agustus 2010

[4] Makalah Adzkar Ahsinin, Ancaman Globalisasi terhadap Implementasi Hukum Lingkungan

[5] Tonggak terpenting dari tumbuhnya kesadaran tersebut termanifestasi dengan lahirnya deklarasi Stockholm 1972. Di sini untuk pertama kalinya masyarakat internasional mengakui bukan hanya saling keterkaitan antara lingkungan hidup dengan HAM, tetapi juga kaitannya dengan hak atas pembangunan.  Lihat Ifdhal Kasim, Hak atas Lingkungan Hidup. Op.cit 24

[6] Ridha Saleh, op. cit, hal. 34

[7] Ifdhal Kasim, Hak atas Lingkungan Hidup, loc. cit

[8] ibid

[9] Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) yang secara sui generis mengatur hak-hak perempuan menegaskan bahwa perempuan harus sejajar dengan laki-laki dalam pengakuan, penikmatan atau penggunaan HAM dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, social, budaya, dan sipil. Terkait dengan permasalahan hak atas lingkungan maka berdasarkan interpretasi  terhadap hak atas hidup, maka pemenuhan hak-hak  politik, sipil, ekonomi, social, dan  budaya menjadi conditio sina quanon.  Interpretasi ini diperlukan karena CEDAW tidak secara khusus mengatur hak perempuan atas lingkungan  dan memformulasikan hak atas lingkungan ke dalam pasal-pasalnya.

[10] Ifdhal Kasim, Hak atas Lingkungan Hidup dan Tanggung Gugat Korporasi Internasional, SUAR, Volume 5 No. 10 & 11 Tahun 2004, op. cit, hal. 25

[11] M. Ridha Saleh, Ecoside : Politik Kejahatan lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Jakarta, Walhi, 2005, hal. 31

[12] UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga mengaskan hal yang serupa khususnya ketentuan Pasal 9 (3) bagian hak atas hidup : Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lihat pula ketentuan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997, Pasal 5 (1) mengaskan kembali perlindungan tersebut.

[13] Berita, Jurnal Perempuan No. 48 Tahun 2006, Pengetahuan Perempuan, hal.129

[14] Tokoh ecofeminisme dari India

[15] Mariana amiruddin, Jurnal perempuan no.42 tahun 2005, Vandana Shiva Pembangunan melahirkan Tunawisma di Kampung dunia, hal 128