RSS Banner


TOKOH-TOKOH SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI DI DUNIA

Posted by: nita nurrachmawati atmasari  /  Category: Tak Berkategori

Masih banyak orang yang sulit membedakan antara sosiologi dan antropologi. Hal ini terjadi karena kedua ilmu tersebut sama-sama mempelajari masyarakat dan seringkali pembahasannya dicampuradukkan.[1] Pada dasarnya sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial dalam menjelaskan perilaku manusia. Sedangkan antropologi adalah ilmu yang mempelajari hasil karya, cipta, dan rasa manusia, yang didasarkan pada karsa dan ciri-ciri fisik manusia.

Seseorang yang mempelajari lebih dalam ilmu sosiologi biasanya disebut dengan sosiolog. Sedang seseorang yang mempelajari secara mendalam ilmu antropologi biasanya disebut dengan antropolog. Untuk dapat membedakan dan mempelajari kedua bidang tersebut, kita terlebih dahulu mempelajari para Sosiolog dan Antropolog yang berpengaruh agar kita dapat mengetahui teori-teori dari masing-masing tokoh sehingga memudahkan kita untuk mempelajari dan memahami ilmu sosiologi dan antropologi.

1. PEMIKIR ISLAM

Pemikir Islam tentang Sosiologi dan Antropologi Islam yang masyhur banyak sekali. Sosiolog Islam diantaranya adalah: Abu Dzar Al- Ghifari, Ibnu Kholdun, Selo Soemardjan, dan Hassan Hanafi. Sedangkan Antropolog Islam diantaranya adalah Koentjaraningrat dan Parsudi Suparlan.

  1. Sosiolog Islam

1)   Abu Dzar Al-Ghifari

Abu Dzar berasal dari Suku Ghiffar yang tinggal di daerah yang dilalui oleh kafilah-kafilah dagang. Sebelum masuk Islam dia adalah pemuka kelompok Ghifari. Dia seorang penganut ideologi yang bersedia untuk mati demi tegaknya kebenaran. Baginya kebenaran adalah mengatakan sesuatu yang hak dengan terus terang dan menentang yang batil. Dia adalah tokoh pembela kaum mustad’afin atau kaum yang tertindas, seorang Muslim yang komited, tegar, revolusioner, yang menyampaikan pesan persamaan, persaudaraan, keadilan, dan pembebasan. Dia melakukan demonstrasi-demonstrasi dan tunjuk perasaan menentang kedzaliman penguasa. Dia menyampaikan kontrol sosial, meminta kepada orang yang berkuasa untuk berlaku adil terhadap rakyat miskin yang telah kehilangan hak-haknya. Dia juga mendorong masyarakat untuk merebut hak mereka dan memberantas kemiskinan yang mendekatkan diri kepada kekufuran. [2]

2)   Ibnu Khaldun (1332-1406)

Sejarawan dan Bapak Sosiologi Islam ini berasal dari Tunisia. Ia keturunan dari Yaman dengan nama lengkapnya Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin Al Hasan. Namun, ia lebih dikenal dengan nama Ibnu Khaldun. Nama popular ini berasal dari nama keluarga besarnya, Bani Khaldun.

Ia lahir di Tunisia pada tanggal 27 Mei 1332. di tanah kelahirannya itu, ia mempelajari berbagai macam ilmu, seperti Syariat (Tafsir, Hadist, Tauhid, Fikih), Fisika dan Matematika. Sejak kecil, ia sudah hafal Al Quran. Saat itu, Tunisia menjadi pusat perkembangan ilmu di Afrika Utara.

Karya-karya besar yang lahir ditangannya, yaitu sebuah kitab yang sering disebut Al ‘Ilbar (Sejarah Umum), terbitan Kairo tahun 1284. Kitab ini terdiri atas 7 jilid berisi kajian Sejarah, yang didahului oleh Muqaddimah (jilid 1), yang berisi tentang pembahasan masalah-masalah sosial manusia.

Muqaddimah (yang sebenarnya merupakan pembuka kitab tersebut) popularitasnya melebihi kitab itu sendiri. Muqaddimah membuka jalan menuju perubahan ilmu-ilmu sosial. Menurut pendapatnya, politik tak bisa dipisahkan dari kebudayaan dan masyarakat dibedakan atas masyarakat kota dan desa. Dalam Muqaddimah ini pula Ibnu Khaldun menampakkan diri sebagai ahli Sosiologi dan Sejarah. Teori pokoknya dalam Sosiologi Umum dan Politik adalah konsep ashabiyah (solidaritas sosial). Asal-usul solidaritas ini adalah ikatan darah yang disertai kedekatan hidup bersama. Hidup bersama juga dapat mewujudkan solidaritas yang sama kuat dengan ikatan darah. Menurutnya, solidaritas sosial itu sangat kuat terlihat pada masyarakat pengembara, karena corak kehidupan mereka yang unik dan kebutuhan mereka untuk saling Bantu. Relevansi teori ini misalnya dapat ditemukan pada teori-teori tentang konsiliasi kelompok-kelompok sosial dalam menyelesaikan konflik tantangan tertentu. Relevansi teori Khaldun, misalnya juga dapat ditemukan dalam teori Ernest Renan tentang kelahiran bangsa. Tantangan yang dihadapi masyarakat pengembara dalam teori Khaldun tampaknya, meski tidak semua, pararel dengan “kesamaan sejarah” embrio bangsa dalam teori Ernest Renan. Kebutuhan untuk saling Bantu mengatasi tantangan ini juga memiliki relevansi dalam kajian-kajian psikologi sosial terutama berkenaan dengan kebutuhan untuk mengikatkan diri dengan orang lain atau kelompok sosial yang lazim disebut afiliasi.[3]

Karya Ibnu Kholdul yang lain adalah Kitab al-‘Ibar, wa Diwan al-Mubtada’ wa al-Khabar, fi Ayyam al-‘Arab wa al-‘Ajam wa al-Barbar, wa man Asharuhum min dzawi as-Sulthani al-‘Akbar. (Kitab Pelajaran dan Arsip Sejarah Zaman Permulaan dan Zaman Akhir yang mencakup Peristiwa Politik Mengenai Orang-orang Arab, Non-Arab, dan Barbar, serta Raja-raja Besar yang Semasa dengan Mereka), yang kemudian terkenal dengan kitab ‘Ibar, yang terdiri dari tiga buku: Buku pertama, adalah sebagai kitab Muqaddimah, atau jilid pertama yang berisi tentang: Masyarakat dan ciri-cirinya yang hakiki, yaitu pemerintahan, kekuasaan, pencaharian, penghidupan, keahlian-keahlian dan ilmu pengetahuan dengan segala sebab dan alasan-alasannya. Buku kedua terdiri dari empat jilid, yaitu jilid  kedua, ketiga, keempat, dan kelima, yang menguraikan tentang sejarah bangsa Arab, generasi-generasi mereka serta dinasti-dinasti mereka. Di samping itu juga mengandung ulasan tentang bangsa-bangsa terkenal dan negara yang sezaman dengan mereka, seperti bangsa Syiria, Persia, Yahudi (Israel), Yunani, Romawi, Turki dan Franka (orang-orang Eropa). Kemudian Buku Ketiga terdiri dari dua jilid yaitu jilid keenam dan ketujuh, yang berisi tentang sejarah bahasa Barbar dan Zanata yang merupakan bagian dari mereka, khususnya kerajaan dan negara-negara Maghribi (Afrika Utara).[4]

3)   Selo Soemarjan (1915 – 2003)

Prof. Dr. Kanjeng Pangeran merupakan seorang sosiolog yang mantan camat, kelahiran Yogyakarta 23 Mei 1915. Penerima Bintang Mahaputra Utama dari pemerintah ini adalah pendiri sekaligus dekan pertama Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan (kini FISIP-UI) dan dosen sosiologi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau dikenal sebagai Bapak Sosiologi Indonesia setelah tahun 1959, seusai meraih gelar doktornya di Cornell University, Amerika Serikat. Pada tanggal 30 Agustus 1994, beliau menerima gelar Ilmuwan Utama Sosiologi.[5] Menurut beliau, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari struktur sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jaringan antara unsure sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok, serta lapisan-lapisan sosial.[6] Karya-karya Beliau yang telah diterbitkan diantaranya adalah Social Changes in Yogyakarta (1962) dan Gerakan 10 Mei di Sukabumi (1963).

4)   Hassan Hanafi (1935 – …)

Hanafi dilahirkan pada tanggal 13 Februari 1935 di Kairo, berasal dari keluarga musisi. Pendidikannya diawali pada tahun 1948, tamat pendidikan tingkat dasar dan Madrasah Stanawiyah “Khalil Agha” Kairo dalam waktu empat tahun. Semasa itu, telah mengikuti berbagai diskusi pemikiran Ikhwan Al Muslimin dan tertarik pada pemikiran Sayyid Qutb tentang keadilan sosial dan Islam. Sejak itu, ia berkonsentrasi kepada pemikiran agama, revolusi, dan perubahan sosial.

Hasan Hanafi seorang pemikir keislaman yang sudah tidak asing lagi, didunia Arab khususnya yang sangat produktif. Ia menguasai tiga bahasa: Arab, Inggris, dan Prancis. Diantara karya-karya fundamentalnya adalah: Min Al-‘Aqidah Ila Al-Tsaurah (1988), Religious Dialogue Revolution: Essays Judaisn, Christianity and Islam (1977), dan La Phenomenologie de I’Exegese, Essei d’une hermeneutique Existentielle a partir du nouveau Testamenet (1966). Selain itu, Hanafi juga banyak menulis artikel di beberapa jurnal ilmiah berbahasa Arab, disamping mentahqiq teks-teks klasik Arab dan menterjemahkan beberapa buku tentang bahasa dan filsafat ke dalam Bahasa Arab.

Pemikiran Hanafi meliputi tiga model. Model pertama, adalah peranan Hanafi sebagai seorang Pemikir Revolutioner. Dia menganjurkan untuk memunculkan Al-Yassar Al Islami untuk mencapai Revolusi Tauhid. Model kedua, adalah sebagai Pembaharu Tradisi Pemikiran Klasik. Sebagai seorang reformis tradisi Islam, Hanafi adalah seorang rasionalis. Model ketiga, adalah sebagai Penerus Gerakan Al-Afghani (1838-1897). Al-Afghani adalah pendiri gerakan Islam modern yang disebut sebagai perjuangan melawan imperialisme Barat dan penyatuan dunia Islam. Hanafi pun melalui Al-Yassar Al-Islami, juga menyebutkan hal yang sama.[7]

  1. Antropolog Islam

1)   Koentjaraningrat

Koentjaraningrat lahir di Yogyakarta tahun 1923. Beliau lulus Sarjana Sastra Bahasa Indonesia Universitas Indonesia pada tahun 1952. mendapat gelar MA dalam antropologi dari Yale University (Amerika Serikat) tahun 1956, dan gelar Doktor Antropologi dari Universitas Indonesia pada tahun 1958. Sebelum menjalani pensiun tahun 1988, ia menjadi gurubesar Antropologi pada Universitas Indonesia. Beliau pernah pula menjadi gurubesar luar biasa pada Universitas Gajah Mada, Akademi Hukum Militer, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, dan pernah diundang sebagai gurubesar tamu di Universitas Utrecht (Belanda), Universitas Columbia, Universitas Illinors, Universitas Ohio, Universitas Wisconsin, Universitas Malaya, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Paris, dan Center for South East Asian Studies, Universitas Kyoto. Penghargaan ilmiah yang diterimanya adalah gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Utrecht (1976) dan Fukuoka Asian Cultural Price (1995).

Menurut beliau, dalam menentukan dasar-dasar dari antropologi Indonesia, kita belum terikat oleh suatu tradisi sehingga kita masih dapat memilih serta mengkombinasikan berbagai unsur dari aliran yang paling sesuai yang telah berkembang di negara-negara lain, dan diselaraskan dengan masalah kemasyarakatan di Indonesia.[8] Karya-karyanya yang telah diterbitkan antara lain Atlas Etnografi Sedunia, Pengantar Antropologi, dan Keseragaman dan Aneka Warna Masyarakat Irian Barat.

2)   Parsudi Suparlan

Prof. Parsudi Suparlan adalah seorang Antropolog Nasional, ilmuwan sejati, yang berjasa menjadikan Antropologi di Indonesia memiliki sosok dan corak yang tegas sebagai disiplin ilmiah, yang tak lain adalah karena pentingnya penguasaan teori. Beliau lulus Sarjana Antropologi dari Universitas Indonesia tahun 1964. Kemudian menempuh jenjang MA lulus pada tahun 1972 dan PhD lulus tahun 1976 di Amerika Serikat. Beliau mencapai gelar Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia tahun 1998. Menurut beliau, antropologi merupakan disiplin ilmu yang kuat, karena pentingnya teori, ketajaman analisis, ketepatan metodologi, dan tidak hanya sekedar mengurai-uraikan data. Selain itu, juga pentingnya pemahaman yang kuat mangenai konsep kebudayaan dan struktur sosial.[9]

2. PEMIKIR BARAT

Sosiolog dan Antropolog Barat yang cukup berpengaruh, dalam mengembangkan ilmu Sosiologi dan Antropologi juga sangat banyak. Sosiolog Barat diantaranya adalah Auguste Comte, Pierre Guillaurne Frederic Le Play, Karx Mark, Herbert Spencer, Ferdinand Tonnies, Emile Durkheim, Max Weber, dan Charles Horton Cooley. Sedangkan Antropolog Barat diantaranya adalah Clifford Geertz dan James Danandjaja.

  1. Sosiolog Barat

1)   Auguste Comte (1798 – 1857)

Tokoh yang kemudian dikenal sebagai bapak pendiri aliran positivisme dalam ilmu-ilmu sosial ini lahir pada tanggal 19 Januari 1798 di Montpellir, Prancis. Auguste Comte dikenal sebagai The Father of Sociology karena sumbangannya dalam memperkenalkan istilah sosiologi dalam bukunya yang berjudul Cours de Philosophy Positive. Beliau berpendapat bahwa sejarah manusia adalah mengikuti satu susunan yang mematuhi hukum tertentu. Evolusi masyarakat akan disertai dengan kemajuan yang mewujudkan perkembangan intelektual. Comte dikenal karena telah memperkenalkan hokum Law of Human Progress.

Dalam bukunya yang berjudul Cours de Philosophy Positive yang terdiri atas enam jilid, ia mengemukakan pendapatnya tentang perkembangan pikiran manusia yang terdiri atas tiga tahap. Pertama tahap teologis, yaitu pengetahuan manusia didasarkan pada kepercayaan akan adanya penguasa adikodrati yang mengatur dan menggerakkan gejala-gejala alam. Kedua tahap metafisis, yaitu pengetahuan manusia berdasar pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip abstrak yang menggantikan kedudukan kuasa-kuasa adikodrati. Metafisika merupakan pengetahuan puncak masa ini. Ketiga tahap positif, yaitu pengetahuan manusia berdasar atas fakta-fakta. Berdasar observasi dan dengan menggunakan rasionya, manusia pada tahap positif ini dapat menentukan relasi-relasi persamaan dan atau urutan yang terdapat pada fakta-fakta. Pengetahuan positif adalah pengetahuan yang tertinggi kebenarannya yang dicapai oleh manusia.[10]

2)   Pierre Guillaurne Frederic Le Play (1806 – 1882)

Le Play, seorang Perancis, adalah salah seorang ahli ilmu pengetahuan kemasyarakatan  terkemuka abad ke-19. Dia berhasil mengenalkan suatu metode tertentu di dalam meneliti dan menganalis gejala-gejala sosial yaitu dengan jalan mengadakan observasi terhadap fakta-fakta sosial dan analisis induktif. Kemudian dia juga menggunakan metode case study dalam penelitian-penelitian sosial.

Penelitian-penelitiannya terhadap masyarakat menghasilkan dalil bahwa lingkungan geografis menentukan jenis pekerjaan, dan hal ini mempengaruhi organisasi ekonomi, keluarga serta lembaga-lembaga lainnya. Keluarga merupakan objek utama dalam penyelidikan. Dia berkeyakinan bahwa anggaran belanja suatu keluarga merupakan ukuran kuantitatif bagi kehidupan keluarga sekaligus menunjukkan kepentingan keluarga tersebut. Akhirnya dikatakan bahwa organisasi sosial keluarga sepenuhnya terikat pada anggaran keluarga tersebut. Karya-karyanya yang telah diterbitkan antara lain European Workers (1855), Social Reform in France (1864), The Organization of the Family (1871), dan The Organization of Labor (1872).[11]

3)   Karx Mark (1818 – 1883)

Karl Mark lahir di Trier, Jerman pada tahun 1818 di keluarga Yahudi. Mark lebih dikenal sebagai seorang tokoh sejarah ekonomi, ahli filsafat, dan aktivis yang mengembangkan teori sosialisme marxisme, daripada sebagai seorang perintis sosiologi. Meskipun demikian, sebenarnya Mark merupakan seorang tokoh sosiologi yang memberi sumbangan tentang stratifikasi sosial dan konflik. Pemikiran Mark pun diarahkan pada perubahan sosial besar yang melanda Eropa Barat sebagai dampak perkembangan pembagian kerja, khususnya yang terkait dengan kapitalisme. Menurut Mark perkembangan pembagian kerja dalam kapitalisme menumbuhkan dua kelas yang berbeda, yaitu kelas yang terdiri atas orang yang menguasai alt produksi (kaum bourgeoisie) dan kelas yang terdiri atas orang yang tidak memiliki alat produksi (kaum proletar).[12]

4)   Herbert Spencer (1820 – 1903)

Herbert Spencer lahir di Inggris pada tahun 1820. selain bidang matematika dan pengetahuan alam yang ia tekuni, ia juga tertarik menekuni bidang ilmu sosial. Ia mengemukakan sebuah teori tentang evolusi masyarakat dan membaginya menjadi tiga sistem, yaitu sistem penahan, pengatur, dan pembagi. Sistem penahan berfungsi untuk memberikan kecukupan bagi kelangsungan hidup masyarakat. Sistem pengatur berperan memelihara hubungan antar sesama anggota masyarakat dan dengan masyarakat lain. Sistem pembagi dapat dilihat wujudnya dalam proses evolusi yang semakin maju. Ia memandang ketiga sistem itu dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan sebuah negara. Paham evolusi dari Spencer meyakini bahwa masyarakat akan berubah dari masyarakat yang homogen dan simpel, kepada masyarakat yang heterogen dan kompleks, selaras dengan kemajuan masyarakat. Spencer melihat bahwa masyarakat bukan sebagai satu kelompok individu tetapi sebagai satu organisme yang hidup dan mempunyai berbagai keinginan. Hasil karya Herbert Spencer antara lain Social Statics (1850), The Study of Sociology (1873), dan Descriptive Sociology (1874).[13]

5)   Ferdinand Tonnies (1855 – 1936)

Tonnies dilahirkan di Frisia, Oldenswart, Jerman. Dia adalah anak dari suatu keluarga petani kaya. Dia menganjurkan sosiologi untuk mengarah ke positivistik dengan penggunaan data statistik. Sumbangannya kepada sosiologi adalah tentang pengelompokan dalam masyarakat, dimana terdapat dua kelompok dalam masyarakat, yaitu:

a)    Gemeinschaft yang digambarkan dengan kehidupan bersama yang intim, pribadi, dan ekslusif. Bersifat organik dan tradisional. Suatu keterikatan yang dibawa sejak lahir, yang terbagi atas:

(1)     Gameinschaft by Blood, yang mengacu pada ikatan-ikatan kekerabatan.

(2)     Gameinschaft by Place, yang mengacu pada kedekatan letak tempat tinggal.

(3)     Gameinschaft by Mind, yang mengacu pada kebersamaan di masyarakat masing-masing, namun masih tetap mandiri.

b)   Gesellschaft adalah kehidupan publik dalam kebersamaan di masyarakat namun masing-masing tetap mandiri. Gesellschaft lebih bersifat struktur mekanik modern.[14]

6)   Emile Durkheim (1858 – 1917)

Durkheim yang memiliki nama lengkap David Emile Durkheim, dilahirkan pada tanggal 15 April 1858 di Epinal ibu kota bagian Vorges, Lorraine Prancis bagian timur. Durkheim dikenal dengan teori solidaritas atau konsensus sosialnya. Teorinya ini tidak terlepas dari berbagai peristiwa dan skandal yang ia saksikan di Prancis.

Teori Durkheim yang lain adalah gagasannya mengenai kesadaran kolektif (conscience collective) dan gambaran kolektif (representation collective). Gambaran kolektif adalah simbol-simbol yang memiliki makna yang sama bagi semua anggota sebuah kelompok dan memungkinkan mereka untuk merasa satu sama lain sebagai anggota-anggota kelompok. Gambaran kolektif adalah bagian dari isi kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif mengandung semua gagasan yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat dan menjadi tujuan atau maksud kolektif.  Karya Durkheim dapat disebutkan antara lain, De la Division du Travail Social: Etude des Societes Superieur (1893), Le Suicide: Etude de Sociologique (1877) yang mengupas soal bunuh diri dalam tinjauan sosiologi serta sebuah karya mengenai sosiologi agama berjudul Les Formes Elementaires de la vie Religique en Australie (1912).[15]

7)   Max Weber (1864 – 1920)

Max Weber seorang sosiolog, ahli ekonomi, sekaligus ahli ilmu politik dari Jerman. Ia menghabiskan waktunya untuk mengajar di beberapa tempat, antara lain di Berlin, Freiburg, Munich, dan Heidelberg. Salah satu minat besar Weber adalah keinginannya untuk mengembangkan metodologi bagi ilmu-ilmu sosial. Karya-karyanya sangat memberikan pengaruh terhadap para ahli ilmu sosial abad dua puluh. Dalam analisis sosiologis ia mengajukan apa yang disebutnya sebagai “idea types”, yakni model umum dari situasi sejarah yang dapat dipakai sebagai dasar pembandingan antarmasyarakat. Ia melawan para penganut Marx ortodoks saat itu yang mengatakan bahwa ekonomi merupakan faktor yang penting dan sangat menentukan dalam kehidupan sosial.

Weber menekankan peran nilai-nilai religius, ideologi, dan pemimpin kharismatik dalam memelihara kondisi masyarakat. Dalam karyanya, Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (1920) ia mengembangkan suatu tesis mengenai keterkaitan yang erat antara gagasan asketis sebagaimana dikembangkan dalam Calvinisme dan kemunculan lembaga-lembaga kapitalis. Ia merupakan tokoh yang cukup berpengaruh dalam penggunaan statistik sosiologi dalam studi kebijakan ekonomi. Diantara karyanya yang lain adalah Wirtschaft und Gesellschaft (Ekonomi dan Masyarakat) serta General Economic History.[16]

8)   Charles Horton Cooley (1864 – 1929)

C. H. Cooley lahir di Michigan, Amerika Serikat. Pada mulanya, dia belajar teknik mesin elektro, kemudian dia juga belajar ekonomi. Setelah lulus akademis dia bekerja di pemerintahan seperti di Departemen Komisi Pengawas, kemudian juga di Kantor Sensus. Pada tahun 1892, dia menjadi dosen ilmu ekonomi, politik, serta sosiologi di Universitas Michigan. Cooley tergolong dalam sosiolog interaksionisme simbolik klasik. Sumbangannya kepada sosiologi tentang sosiologi dan interaksi. Menurutnya, diri (self) seseorang berkembang melalui interaksi dengan orang lain lewat analogi diri yang melihat cermin (looking glass self), yaitu diri seseorang memantulkan apa yang dirasakannya sebagai tanggapan masyarakat terhadapnya. Cooley juga memperkenalkan konsep primary group, yaitu kelompok yang ditandai oleh pergaulan dan kerja sama, serta tatap muka yang intim.[17]

Cooley dalam mengemukakan teorinya terpengaruh oleh aliran romatik yang mengidamkan kehidupan bersama, rukun, dan damai, sebagaiman dijumpai pada masyarakat-masyarakat yang masih bersahaja. Dia prihatin melihat masyarakat-masyarakat modern yang telah goyah norma-normanya, sehingga masyarakat-masyarakat bersahaja merupakan bentuk ideal yang terlalu berlebih-lebihan kesempurnaannya. Hasil karyanya antara lain uman Nature and Social Order (1902), Social Organization (1909), dan Social Process (1918).[18]

  1. Antropol Barat

1)   Clifford Geertz (1926 – 2006)

Profesor Clifford Geertz adalah seorang tokoh antropologi asal Amerika Serikat. Beliau dijuluki sebagi Tokoh Antropologi Segala Musim. Hal ini dikarenakan pemikirannya yang selalu mengikuti zaman. Karyanya yang berjudul The Religion of Java adalah suatu karya yang berciri kuat structural-fungsionalisme klasik. Geertz juga diakui sebagai salah satu pembuka jalan bagi pemikiran postmodernisme dalam ilmu-ilmu sosial. Hampir dalam setiap karya dan perbincangan teori antropologi di dunia mengutip karya-karyanya, sekalipun perbincangan tersebut mengkritik/kontra dengan pemikirannya. Salah satu pemikirannya yang mengandung relevasi dan merefleksikan kondisi masyarakat dan kebudayaan kota masa kini adalah tesis tentang involusi pertanian yang dapat dilacak dalam buku Agricultural Involution, The Process of Ecological Change in Indonesia (1963).[19]

2)   James Danandjaja (1934 – …)

James Danandjaja dilahirkan di Jakarta 13 April 1934. Beliau adalah tokoh Folklor Nusantara yang pertama. Bagian budaya yang bernama folklor itu berupa bahasa rakyat, ungkapan tradisional, teka-teki, legenda, dongeng, lelucon, nyanyian rakyat, seni rupa, dan lain sebagainya. Ilmu tentang folklor ia perkenalkan kepada mahasiswa jurusan Antropologi FISIP Universitas Indonesia sejak tahun 1972. pada mata kuliah tersebut, para mahasiswa antara lain ditugasinya mengumpulkan berbagai folklor di tanah air. Hasil pengumpulan itulah, antara lain yang ia gunakan untuk bukunya. Ia mendapatkan Master dari Universitas Berkeley tahun 1971 dengan karya tulis yang kemudian diterbitkan sebagai buku, An Annotated Bibliography of Javanese Folklore. Gelar Doktor dalam bidang Antropologi Psikologi ia peroleh dari Universitas Indonesia tahun 1977, dengan disertasi Kebudayaan Petani Desa Trunyan di Bali. Buku lain karya Jimmi adalah Pantomim Suci Betara Beratak dari Trunyan, Bali dan Upacara Lingkaran Hidup di Trunyan, Bali, serta Folklor Indonesia.[20]


[1] Niniek Sri Wahyuni dan Yusniati.  Manusia dan Masyarakat.  Jakarta: Ganeca Exact. 2004. hlm. 2.

[2] Abu Dzar Al Ghifari Jr. Abu Dzar: Legenda Ulung Penentang Kezaliman, (Online), (http://putraaceh.multiply.com, diakses 20 April 2008).

[3] Arif Rohman. Sosiologi. Klaten: PT Intan Pariwara. 2003. hlm. 109-110.

[4] Ibnu Khaldun dan Pemikirannya, (Online), (http://uin-suka.info, diakses 3 Mei 2008).

[5] Prof Dr KPH Selo Soemardjan, (Online), (http://www.solusihukum.com, diakses 20 April 2008).

[6] Niniek Sri Wahyuni dan Yusniati.  Manusia dan Masyarakat.  Jakarta: Ganeca Exact. 2004. hlm. 5.

[7] Zulfi Mubarak. Sosiologi Agama: Tafsir Sosial Fenomena Multi-Religius Kontemporer. Malang: UIN Malang Press. 2006. hlm. 241-244.

[8] Koentjaraningrat. Pengantar Antropologi I, cet. III. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2005. hlm. 6-7.

[9] Achmad Fedyani Saifuddin. 2007. Orbituari: Pendekar itu Telah Pergi, (Online), (http://cabiklunik.blogspot.com, diakses 20 April 2008).

[10] Arif Rohman. Sosiologi. Klaten: PT Intan Pariwara. 2003. hlm. 72.

[11] Soerjono Soekanto.  Sosiologi Suatu Pengantar.  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.  2005.  hlm. 401-402.

[12] Kamanto Sunarto. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004. hlm. 4.

[13] Arif Rohman. Sosiologi. Klaten: PT Intan Pariwara. 2003. hlm. 110.

[14] Priyo Sudarmanto. (Online), (http://yoyoksiemo.blogspot.com, diakses 20 April 2008).

[15] Arif Rohman. Sosiologi. Klaten: PT Intan Pariwara. 2003. hlm. 43.

[16] Ibid, hlm. 44

[17] Priyo Sudarmanto. (Online), (http://yoyoksiemo.blogspot.com, diakses 20 April 2008).

[18] Soerjono Soekanto.  Sosiologi Suatu Pengantar.  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.  2005.  hlm. 401.

[19] Kompas. 2006. Refleksi Pemikiran Geertz: Involusi Pertanian, Involusi Kita, (Online), (http://indobic.or.id, diakses 20 April 2008).

[20] James Danandjaja, (Online), (http://www.ghabo.com, diakses 3 Mei 2008).

ONTOLOGI DALAM FILSAFAT ILMU

Posted by: nita nurrachmawati atmasari  /  Category: Tak Berkategori

1. PENGERTIAN ONTOLOGI

Sebagai sebuah disiplin ilmu, filsafat tentu juga akan mengalami dinamika dan perkembangan sesuai dengan dinamika dan perkembangan ilmu-ilmu yang lain, yang biasanya mengalami percabangan. Filsafat sebagi suatu disiplin ilmu telah melahirkan tiga cabang kajian. Ketiga cabang kajian itu ialah teori hakikat (ontologi), teori pengetahuan (epistimologi), dan teori nilai (aksiologi).[1]

Pembahasan tentang ontologi sebagi dasar ilmu berusaha untuk menjawab “apa” yang menurut Aristoteles merupakan The First Philosophy dan merupakan ilmu mengenai esensi benda. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu On=being, dan Logos=logic. Jadi, ontologi adalah The Theory of Being Qua Being (teori tentang keberadaan sebagai keberadaan).[2]

Ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Membahas tentang yang ada, yang universal, dan menampilkan pemikiran semesta universal. Berupaya mencari inti yang temuat dalam setiap kenyataan, dan menjelaskan yang ada yang meliputi semua realitas dalam semua bentuknya.[3] Sedangkan Jujun S. Suriasamantri mengatakan bahwa ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan perkataan lain suatu pengkajian mengenai yang “ada”.[4]

Menurut Sidi Gazalba, ontologi mempersoalkan sifat dan keadaan terakhir dari kenyataan. Karena itu, disebut ilmu hakikat yang bergantung pada pengetahuan. Dalam agama, ontologi mempersoalkan tentang Tuhan.[5] Amsal Bakhtiar dalam bukunya Filsafat Agama I mengatakan ontologi berasal dari kata yang berwujud. Ontologi adalah teori/ilmu tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Ontologi tak banyak berdasar pada alam nyata, tetapi berdasar pada logika semata-mata.[6]

Jadi dapat disimpulkan bahwa:

  • Menurut bahasa, ontologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu On/Ontos=ada, dan Logos=ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu tentang yang ada.
  • Menurut islitah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani/konkret, maupun rohani/abstrak.

2. ALIRAN-ALIRAN ONTOLOGI

Dalam mempelajari ontologi muncul beberapa pertanyaan yang kemudian melahirkan aliran-aliran dalam filsafat. Dari masing-masing pertanyaan menimbulkan beberapa sudut pandang mengenai ontologi. Pertanyaan itu berupa “Apakah yang ada itu? (What is being?)”, “Bagaimanakah yang ada itu? (How is being?)”, dan “Dimanakah yang ada itu? (What is being?)”.[7]

  1. Apakah yang ada itu? (What is being?)

Dalam memberikan jawaban masalah ini lahir lima filsafat, yaitu sebagai berikut :

  1. Aliran Monoisme

Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa materi ataupun berupa ruhani. Tidak mungkin ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Haruslah salah satunya merupakan sumber yang pokok dan dominan menentukan perkembangan yang lainnya. Plato adalah tokoh filsuf yang bisa dikelompokkan dalam aliran ini, karena ia menyatakan bahwa alam ide merupakan kenyataan yang sebenarnya. Istilah monisme oleh Thomas Davidson disebut dengan Block Universe. Paham ini kemudian terbagi ke dalam dua aliran :

  • Materialisme

Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan ruhani. Aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. Menurutnya bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta.[8]

Aliran pemikiran ini  dipelopori oleh bapak filsafat yaitu Thales (624-546 SM). Ia berpendapat bahwa unsur asal adalah air, karena pentingnya bagi kehidupan. Anaximander (585-528 SM) berpendapat bahwa unsur asal itu adalah udara, dengan alasan bahwa udara merupakan sumber dari segala kehidupan. Demokritos (460-370 SM) berpendapat bahwa hakikat alam ini merupakan atom-atom yang banyak jumlahnya, tak dapat dihitung dan amat halus. Atom-atom itulah yang merupakan asal kejadian alam.[9]

  • Idealisme

Idealisme diambil dari kata “idea” yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa.[10] Aliran ini menganggap bahwa dibalik realitas fisik pasti ada sesuatu yang tidak tampak. Bagi aliran ini, sejatinya sesuatu justru terletak dibalik yang fisik. Ia berada dalam ide-ide, yang fisik bagi aliran ini dianggap hanya merupakan bayang-bayang, sifatnya sementara, dan selalu menipu. Eksistensi benda fisik akan rusak dan tidak akan pernah membawa orang pada kebenaran sejati.[11]

Dalam perkembangannya, aliran ini ditemui dalam ajaran Plato (428-348 SM) dengan teori idenya. Menurutnya, tiap-tiap yang ada di dalam mesti ada idenya yaitu konsep universal dari tiap sesuatu. Alam nyata yang menempati ruangan ini hanyalah berupa bayangan saja dari alam ide itu. Jadi, idelah yang menjadi hakikat sesuatu, menjadi dasar wujud sesuatu.[12]

  1. Aliran Dualisme

Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan roh, jasad dan spirit. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama azali dan abadi. Hubungan keduanya menciptakan kehidupan dalam alam ini.

Tokoh paham ini adalah Descartes (1596-1650 M) yang dianggap sebagai bapak filsafat modern. Ia menamakan kedua hakikat itu dengan istilah dunia kesadaran (rohani) dan dunia ruang (kebendaan). Ini tercantum dalam bukunya Discours de la Methode (1637) dan Meditations de Prima Philosophia (1641). Dalam bukunya ini pula, Ia menerangkan metodenya yang terkenal dengan Cogito Descartes (metode keraguan Descartes/Cartesian Doubt). Disamping Descartes, ada juga Benedictus de Spinoza (1632-1677 M), dan Gitifried Wilhelm von Leibniz (1646-1716 M).[13]

  1. Aliran Pluralisme

Aliran ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Religion dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas.

Tokoh aliran ini pada masa Yunani Kuno adalah Anaxagoras dan Empedocles, yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri dari empat unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Tokoh modern aliran ini adalah William James (1842-1910 M), yang mengemukakan bahwa tiada kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri, dan lepas dari akal yang mengenal.

  1. Aliran Nihilisme

Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Istilah nihilisme diperkenalkan oleh Ivan Turgeniev pada tahun 1862 di Rusia.

Doktrin tentang nihilisme sebenarnya sudah ada semenjak zaman Yunani Kuno, yaitu pada pandangan Gorgias (485-360 SM) yang memberikan tiga proposisi tentang realitas. Pertama, tidak ada sesuatupun yang eksis. Kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Tokoh lain aliran ini adalah Friedrich Nietzche (1844-1900 M). Dalam pandangannya dunia terbuka untuk kebebasan dan kreativitas manusia. Mata manusia tidak lagi diarahkan pada suatu dunia di belakang atau di atas dunia di mana ia hidup.

  1. Aliran Agnostisisme

Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda. Baik hakikat materi maupun hakikat ruhani. Kata agnostisisme berasal dari bahasa Grik Agnostos, yang berarti unknown. A artinya not, gno artinya know. Timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal.

Aliran ini dapat kita temui dalam filsafat eksistensi dengan tokoh-tokohnya seperti, Soren Kierkegaar (1813-1855 M) yang terkenal dengan julukan sebagai Bapak Filsafat Eksistensialisme, yang menyatakan bahwa manusia tidak pernah hidup sebagai suatu aku umum, tetapi sebagai aku individual yang sama sekali unik dan tidak dapat dijabarkan ke dalam sesuatu orang lain. Berbeda dengan pendapat Martin Heidegger (1889-1976 M), yang mengatakan bahwa satu-satunya yang ada itu ialah manusia, karena hanya manusialah yang dapat memahami dirinya sendiri. Tokoh lainnya adalah, Jean Paul Sartre (1905-1980 M), yang mengatakan bahwa manusia selalu menyangkal. Hakikat beradanya manusia bukan entre (ada), melainkan a entre (akan atau sedang). Jadi, agnostisisme adalah paham pengingkaran/penyangkalan terhadap kemampuan manusia mengetahui hakikat benda, baik materi maupun ruhani.[14]

  1. Bagaimanakah yang ada itu? (How is being?)

Apakah yang ada itu sebagai sesuatu yang tetap, abadi, atau berubah-ubah? Dalam hal ini, Zeno (490-430 SM) menyatakan bahwa sesuatu itu sebenarnya khayalan belaka. Pendapat ini dibantah oleh Bergson dan Russel. Seperti yang dikatakan oleh Whitehead bahwa alam ini dinamis, terus bergerak, dan merupakan struktur peristiwa yang mengalir terus secara kreatif.

  1. Di manakah yang ada itu? (Where is being?)

Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu berada dalam alam ide, adi kodrati, universal, tetap abadi, dan abstrak. Sementara aliran materilisme berpendapat sebaliknya, bahwa yang ada itu bersifat fisik, kodrati, individual, berubah-ubah, dan riil.[15]

3. MANFAAT MEMPELAJARI ONTOLOGI

Ontologi yang merupakan salah satu kajian filsafat ilmu mempunyai beberapa manfaat, di antaranya sebagai berikut:

  1. Membantu untuk mengembangkan dan mengkritisi berbagai bangunan sistem pemikiran yang ada.
  2. Membantu memecahkan masalah pola relasi antar berbagai eksisten dan eksistensi.
  3. Bisa mengeksplorasi secara mendalam dan jauh pada berbagai ranah keilmuan maupun masalah, baik itu sains hingga etika.[16]

Dari penjelasan tersebut, penyusun dapat menyimpulkan bahwa ontologi merupakan salah satu diantara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Pada dasarnya, ontologi membicarakan tentang hakikat dari sutu benda/sesuatu. Hakikat disini berarti kenyataan yang sebenarnya (bukan kenyataan yang sementara, menipu, dan berubah). Misalnya, pada model pemerintahan demokratis yang pada umumnya menjunjung tinggi pendapat rakyat, ditemui tindakan sewenang-wenang dan tidak menghargai pendapat rakyat. Keadaan yang seperti inilah yang dinamakan keadaan sementara dan bukan hakiki. Justru yang hakiki adalah model pemerintahan yang demokratis tersebut.

Dalam ontologi ditemukan pandangan-pandangan pokok pemikiran, yaitu monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan agnostisisme. Monoisme adalah paham yang menganggap bahwa hakikat asalnya sesuatu itu hanyalah satu. Asal sesuatu itu bisa berupa materi (air, udara) maupun ruhani (spirit, ruh). Dualisme adalah aliran yang berpendapat bahwa asal benda terdiri dari dua hakikat (hakikat materi dan ruhani, hakikat benda dan ruh, hakikat jasad dan spirit). Pluralisme adalah paham yang mengatakan bahwa segala hal merupakan kenyataan. Nihilisme adalah paham yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Dan agnostisisme adalah paham yang mengingkari terhadap kemampuan manusia dalam mengetahui hakikat benda.

Jadi, dapat disimpulakan bahwa ontologi meliputi hakikat kebenaran dan kenyataan yang sesuai dengan pengetahuan ilmiah, yang tidak terlepas dari perspektif filsafat tentang apa dan bagaimana yang “ada” itu. Adapun monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan agnostisisme dengan berbagai nuansanya, merupakan paham ontologi yang pada akhirnya menentukan pendapat dan kenyakinan kita masing-masing tentang apa dan bagaimana yang “ada” itu.


[1] Cecep Sumarna. Filsafat Ilmu dari Hakikat Menuju Nilai. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2006. hlm. 47.

[2] Amsal Bakhtiar. Filsafat Ilmu. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007. hlm. 132.

[3] Wibisono. Filsafat Ilmu. 2008. (Online), (http://cacau.blogsome.com, diakses 20 Maret 2008)

[4] Jujun S. Suriasumantri. Pengantar Ilmu dalam Perspektif, cet. VI. Jakarta: Gramedia. 1985. hlm. 5

[5] Sidi Gazalba. Sistimatika Filsafat Pengantar kepada Teori Pengetahuan, buku II, cet. I. Jakarta: Bulan Bintang. 1973. hlm. 106.

[6] Amsal Bakhtiar. Filsafat Agama I, cet. I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997. hlm. 169.

[7] M. Zainuddin. Filsafat Ilmu Perspektif Pemikiran Islam. Jakarta: Lintar Pustaka Publisher. 2006. hlm. 25.

[8] Sunarto. Pemikiran tentang Kefilsafatan Indonesia. Yogyakarta: Andi Offset. 1983. hlm. 70.

[9] Jujun S. Suriasumantri. Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1996. hlm. 64.

[10] Amsal Bakhtiar. Filsafat Ilmu. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007. hlm. 138.

[11] Cecep Sumarna. Filsafat Ilmu dari Hakikat Menuju Nilai. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2006. hlm. 48.

[12] Harun Nasution. Filsafat Agama. Jakarta: Bulan Bintang. 1982. hlm. 53.

[13] Amsal Bakhtiar. Filsafat Ilmu. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007. hlm. 142.

[14] Amsal Bakhtiar. Filsafat Ilmu. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007. hlm. 148.

[15] M. Zainuddin. Filsafat Ilmu Perspektif Pemikiran Islam. Jakarta: Lintas Pustaka Publisher. 2006. hlm. 26.

[16] Farina Anis. Ontologi Islam. 2007. (Online), (http://permenungan.multiply.com, diakses 20 Maret 2008).

PERSPEKTIF PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN MADIUN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Posted by: nita nurrachmawati atmasari  /  Category: Tak Berkategori


  1. A. PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan ekonomi bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan adanya batasan di atas maka pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.[1]

Dari definisi tersebut jelas bahwa pembangunan ekonomi mempunyai pengertian:

  1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara terus-menerus.
  2. Usaha untuk menaikkan pendapatan.
  3. Kenaikan pendapatan per kapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang.
  4. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya).

Jadi, pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses agar saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembanguna  ekonomi tersebut dapat dilihat dan dianalisis. Dengan cara tersebut bisa diketahui deretan peristiwa yang timbul dan akan mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya.

Selanjutnya pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita., karena kenaikan itu merupakan penerimaan dan timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Biasanya laju pertumbuhan ekonomi suatu Negara ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan GDP/GNP.

  1. B. PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses. Yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk meghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Pembangunan ekonomi daerah saat ini juga mulai bersifat otonom. Otonomi daerah menurut Kamus Besar Bahasa Indoenesia berarti hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penguatan otonomi daerah harus membuka harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam rambu-rambu yang disepakati bersama sebagai jaminan terselenggaranya social order. Di luar itu, pada prinsipnya tidak boleh ada pembatasan, khusunya dalam mobilitas faktor-faktor produksi. Otonomi juga memberikan peluang bagi persaingan sehat antar daerah, tentu saja dengan jarring-jaring pengaman, bagi tercapainya persyaratan minimum bagi daerah-daerah yang dipandang masih belum mampu menyejajarkan diri dalam suatu level of playing field.[2]

  1. C. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Istilah pembangunan ekonomi secara luas pada dasarnya adalah suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera. Menurut pendapat Profesor Goulet paling tidak ada tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami pembangunan yang paling hakiki. Ketiga komponen dasar tersebut adalah kecukupan (sustenance), jati diri (self-esteem), serta kebebasan (freedom). Ketiga hal inilah yang merupakan tujuan pokok yang harus digapai oleh setiap orang dan masyarakat melalui pembangunan. Ketiganya berkaitan secara langsung dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang paling mendasar, yang terwujud dalam berbagai macam manifestasi (bentuk) di hampir semua masyarakat dan budaya sepanjang jaman.[3]

Komponen pertama adalah kecukupan, yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia secara fisik. Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan sesorang. Kebutuhan dasar ini meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan.

Komponen universal yang kedua dari kehidupan yang serba lebih baik dan sejahtera adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu, dan seterusnya. Semua itu terangkum dalam satu istilah, yakni jati diri (self-esteem).

Nilai universal yang ketiga dan terakhir yang harus terkandung dalam makna pembangunan adalah konsep kemerdekaan manusia. Kebebasan atau kemerdekaan secara luas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek materiil dalam kehidupan ini. Kebebasan juga harus diartikan sebagai kebebasan terhadap ajaran-ajaran yang dogmatis. Kebebasan juga meliputi kemampuan individual atau masyarkat untuk memilih satu atau sebagian dari sekian banyak pilihan yang tersedia.

  1. D. KABUPATEN MADIUN
    1. 1. Gambaran Umum Kabupaten Madiun

Kabupaten Madiun merupakan salah satu Kabupaten dari 38 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur dengan luas 1.010,86 km2. Secara geografis letak Kabupaten Madiun berada pada 111°25¢45² – 111°51¢ Bujur Timur dan 7°12¢-7°48¢30² Lintang Selatan, diantara gunung Lawu dan gunung Wilis.[4] Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di utara, Kabupaten Nganjuk di timur, Kabupaten Ponorogo di selatan, serta Kota Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi di barat. Ibukotanya adalah Kecamatan Mejayan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2010. Sebagian gedung-gedung pemerintahan sudah berada di wilayah Caruban yang merupakan bagian dari Kecamatan Mejayan. Gedung lainnya akan dipindah secara bertahap dari Kota Madiun mulai tahun 2011.

Madiun dilintasi jalur utama Surabaya-Yogyakarta, dan kabupaten ini juga dilintasi jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa. Kota-kota kecamatan yang cukup signifikan adalah Caruban, Saradan, Dolopo, Dagangan dan Balerejo. Bagian utara wilayah Madiun berupa perbukitan, yakni bagian dari rangkaian Pegunungan Kendeng. Bagian tengah merupakan dataran tinggi dan bergelombang. Sedang bagian tenggara berupa pegunungan, bagian dari kompleks Gunung Wilis-Gunung Liman.

Kabupaten Madiun terdiri atas 15 kecamatan, yang terbagi dalam 206 terdiri dari 196 desa dan 8 kelurahan dengan kepadatan penduduk 651 jiwa/km². Dalam percakapan sehari-hari penduduk kabupaten Madiun menggunakan Bahasa Jawa dengan Dialek Madiun atau Dialek Mataraman yang lebih condong ke logat Surakarta/Solo. Sebagian besar wilayah Kabupaten Madiun terletak di dataran rendah dengan curah hujan sebesar 1.803,75 mm3

Potensi yang menonjol saat ini adalah pertanian padi, kedelai, palawija, perkebunan kakao, kopi, mangga, durian, rambutan dan produk hasil hutan dan produk olahan lainnya seperti kerajinan kayu jati dan lain sebagainya. Durian dan kakao banyak di budidayakan di Kecamatan Dagangan, dan Kecamatan Kare. Kebun Kopi dengan skala besar di budidayakan di Kandangan, Kecamatan Kare, yang merupakan peninggalan Belanda.[5]

  1. 2. Demografi Kabupaten Madiun

Berdasarkan data penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun per tanggal 20 Januari 2009, menyebutkan jumlah penduduk di Kabupaten Madiun pada tahun 2008 adalah  sebesar 769.497 orang.  Dari jumlah tersebut  yang berusia  7 – 12 tahun sebanyak 55345 orang, 28132 orang berusia  13 – 15 tahun , dan  39864 orang berusia  16 – 18 tahun.

Berdasarkan data tahun 2008 penduduk Kabupaten Madiun naik 1.033 orang (0,13 %). Sedangkan angka kelahiran bertambah sebesar  3.635 orang (0,47 %) dan angka kematian sebesar 2.861 orang (0,37 %), angka pendatang sebesar  3.970 orang (0,51 %) dan angka pindah sebesar 3.711 orang (0,48 %).  Kepadatan penduduk Kabupaten Madiun adalah 760 per km2 dengan kecamatan Geger sebagai kecamatan terpadat ( 1.840 jiwa per Km2) dengan jumlah penduduk sebesar 67.498 orang (8,77 %) sedangkan kecamatan Sawahan sebagai kecamatan terjarang (182 jiwa per Km2) dengan jumlah penduduk sebesar 26.497 orang (3,44 %).

No. Komponen Jumlah No Komponen Jumlah
1. Penduduk seluruh 769497 2. Penduduk 13 – 15  Tahun 28132
3 Penduduk 7 – 12 Tahun 55345 4. Penduduk 16 – 18 Tahun 39864
5. Angkatan kerja 386.537
a. Bekerja 341.378
b. Mencari  pekerjaan 45.259

  1. 3. Keadaan Geografis Kabupaten Madiun

Rencana  Umum Tata Ruang ( RUTR ) Kabupaten Madiun yang berwawasan ramah lingkungan  harus dijadikan pedoman perencanaan terpadu pembangunan, agar tatanan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya buatan (SDB) dapat dilakukan secara tepat guna, berdaya guna serta berhasil guna secara berkelanjutan.

Berhubungan dengan rencana umum tata ruang tersebut perlu diperhatikan beberapa hal yaitu :

  1. Lahan sawah beririgasi teknis tidak boleh dialih pungsikan atau dipinjamkan menjadi kawasan apapun.
  2. Kawasan budidaya dan Non budidaya serta kawasan lindung.

Faktor iklim yang mencakup antara lain aspek lamanya musim kemarau dan musim penghujan serta banyaknya curah hujan juga akan berpengarauh terhadap lingkungan seperti terhadap tingkat kesuburan lahan, kekeringan, banjir dan sebagainya, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara tidak langsung, faktor iklim juga akan mempengaruhi pendidikan.

Musim kemarau di Kabupaten Madiun biasanya pada bulan April sampai bulan Sebtember, sedangkan musim hujan terjadi bulan Oktober sampai bulan Maret, dan curah hujan rata adalah 135 mm, serta curah hujan teringgi  dan terendah masing-masing adalah 235 mm dan 30 mm.

  1. 4. Keadaan Sosial Budaya dan Agama

Adat istiadat yang sampai sekarang hidup di kalangan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut:

  1. Bersih desa, selamatan yang diselenggarakan oleh penduduk desa untuk meminta keselamatan bagi desanya masing masing.
  2. Tingkepan, yaitu mengadakan Upacara bagi ibu yang hamil 7 bulan untuk meminta berkah kepada Sang Pencipta agar persalinanya kelak berjalan lancar.
  3. Gotang royong cukup kuat

Gambaran keadaan keagamaan dapat diuraikan bahwa jumlah penduduk beragama Islam  sebanyak  764.446 orang  (99,34 %), Protestan  sebanyak  4.329 orang  (0,56 %), Katholik  637 orang  (0,08 %),  Hindu   sebanyak 47 orang  (0,006 %) dan Budha sebanyak 38 orang (0,004 %).

Untuk mengamalkan ibadahnya, pemeluk agama tersebut didukung oleh masjid,  mushalla 2.336 buah, gereja protestan 58 buah, gereja Katolik 6 buah, pura 0 buah dan 0 Vihara.

Variabel Jumlah Variabel Jumlah
Penduduk menurut agama 769.497 Orang Tempat Ibadah 2.402 Buah
a. Islam 764.146 Orang a. Mesjid/Musholla 2.336 Buah
b. Protestan 4.629 Orang b. Gereja Protestan 58  Buah
c. Katolik 637 Orang c. Gereja Katolik 6  Buah
d. Hindu 47 Orang d. Pura 1  Buah
e. Budha 38 Orang e. Vihara 1  Buah
Puskesmas Induk (TT) 25  Buah Puskesmas Pembantu 58  Buah
Rumah Sakit 3  Buah Balai Pengobatan 25 Buah

  1. E. KEADAAN EKONOMI KABUPATEN MADIUN

Bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan pengembangan kualitas SDM.

Komponen Jumlah

( RP. )

Komponen Jumlah

( Rp. )

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 27.439.735.253,67 Pendapatan per Kapita 5.030.000
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 7.972.000.000 Upah Minumum Regional (UMR) 500.000

Tingkat pendapatan suatu daerah dapat diukur antara lain dari pendapatan per kapita, penerimaan pajak bumi dan bangunan ( PBB ), pendapatan asli daerah (PAD) serta gambaran kualitatif tentang keadaan sandang, pangan dan perumahan masyarakat. Potensi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Madiun adalah sebesar Rp. 27.439.735.253,67,  penerimaan dari PBB sebesar RP. 7.972.000.000 dan rata-rata pendapatan per kapita adalah Rp.5.030.000 sedangkan UMR yang berlaku Rp. 500.000  ( lihat tabel).

Mengenai  keadaan  sandang, pangan dan perumahan dapat dijelaskan sebagai berikut :

  1. Produksi tanaman bahan makanan dari tahun ke tahun selalu meningkat rata-rata 5,52%
  2. Meningkatnya jumlah dan jenis industri dari tahun ke tahun mempengaruhi daya beli masyarakat akan sandang, pangan dan perumahan.
  3. Jumlah Surat Ijin Perdagangan (SIUP) naik 0,10% karena setelah krisis moneter, perekonomian di Indonesia sudah mulai bangkit.

Mata pencaharian penduduk adalah di sektor pertanian, perburuhan dan perikanan sebanyak 177.457 orang (30,8 persen ), di sektor pertambangan dan penggalian sebanyak 1.534 orang (0,27persen ), di sektor listrik, gas dan air sebanyak 6.512 orang (1,13persen ), di sektor bangunan sebanyak  998 orang  (0,17 persen ),  di  sektor  perdagangan  18.901 orang (3,29 persen ), di sektor perhubungan 50.923 orang (8,85 persen ), di sektor keuangan 6.102 orang (1,06 persen),  dan di sektor jasa lainnya 3.645 orang (0,63persen ).

Jenis komoditi ekspor selama ini terdaftar di Departemen Perindustrian dan Perdagangan  di Kabupaten Madiun terdapat 6 ( Enam ) Jenis yaitu :

a.         Industri Logam Dasar sebanyak  2 buah

b.         Aneka Industri sebanyak  4 buah

Jumlah Koperasi yang sudah berbadan hukum di Kab. Madiun sebanyak 255 dengan rincian KUD 15 ( lima belas ) buah, Koperasi Pegawai Negeri 80 buah, jenis koperasi lainnya 160 buah.

  1. F. PENGEMBANGAN EKONOMI KABUPATEN MADIUN MELALUI DANA PNPM MANDIRI

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur mengelurkan Rp 4,3 miliar dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan bagi 14 kecamatan yang ada, guna meningkatkan ekonomi masyarakat miskin. Alokasi dana kegiatan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ini berasal dari DIPA Tahun 2009 Kabupaten Madiun..

Masing-masing kecamatan ada di Kabupaten Madiun mendapatkan dana PNPM Mandiri, akan tetapi jumlah yang didapat tiap-tiap kecamatan tidaklah sama. Hal ini disebabakan adanya perbedaan jumlah warga sasaran yang dituju. Dari 14 kecamatan yang menerima dana PNPM Mandiri, Kecamatan Saradan, Balerejo, Pilangkenceng, Kare, Gemarang, Dagangan, Geger, dan Dolopo, masing-masing sebesar Rp 400 juta. Sedangkan Kecamatan Kebonsari dan Wungu masing-masing Rp 200 juta, dan Kecamatan Madiun, Mejayan, Sawahan, dan Wonoasri, masing-masing Rp180 juta.

PNPM Mandiri mempunyai karakteristik program tersendiri dibandingkan program pengentasan kemiskinan (taskin) sebelumnya. Program ini merupakan salah satu model kebijakan program yang berorientasi pada peningkatan partisipatisi aktif seluruh komponen masyarakat mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

Dengan demikian, masyarakat tidak lagi sebagai obyek tetapi subyek penanggulangan kemiskinan. Mereka dapat menentukan sendiri bentuk kegiatan sesuai kebutuhan, potensi dan kondisi daerahnya. Misalnya, kebutuhan akan pembangunan jembatan atau sarana transportasi, sarana kesehatan, sarana pendidikan ataupun kursus ketrampilan. Yang terpenting PNPM Mandiri dapat meningkatkan taraf hidup warga masyarakat.

Melalui dana PNPM Mandiri tersebut program penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja merupakan konsentrasi kebijakan utama dari Pemkab Madiun, dalam rangka mewujudkan peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat setempat. Terdapat tiga pilar pokok yang harus sinergi supaya pelaksanaan pembangunan berjalan lancar sesuai sasaran, yakni dukungan politik yang kuat, baik dari legislatif, eksekutif, ataupun seluruh pemangku kepentingan. Juga, adanya kebijakan yang disertai instrumen kebijakan seperti regulasi, institusi, mekanisme pendanaan, SDM, serta sosialisasi yang memadai, dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya dukungan masyarakat luas. [6]

  1. G. HUBUNGAN PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN MADIUN DENGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Telah dijalaskan sebelumnya bahwa pembangunan ekonomi daerah pada dasarnya adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk meghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Dengan adanya pembangunan ekonomi daerah inilah diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat. Indikator kesejahteraan masyarakat sendiri yang harus dipenuhi ada tiga, yaitu kecukupan (sustenance), jati diri (self-esteem), serta kebebasan (freedom).

Di era sekarang ini melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Madiun melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun. PNPM Mandiri Kabupaten Madiun berorientasi pada penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Alokasi dana PNPM Mandiri Kabupaten Madiun diutamakan untuk kegiatan ekonomi dan pembangunan di daerah pedesaan, khusunya yang tersalur melalui usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi.

Jadi, dengan adanya PNPM Mandiri masyarakat yang berpendapatan rendah, miskin, dan terbelakang, khusunya dalam kehidupan ekonominya dapat terdorong dan termotivasi membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berusaha untuk dapat mengembangkan diri dalam kehidupan.

Dalam hubungan ini, pembangunan pedesaan haruslah ditinjau dalam konteksnya yang jauh ke masa depan mengenai transformasi ekonomi dan struktur sosial, kelembagaan, hubungan, dan cara kerja di daerah pedesaan. Sasaran pembangunannya antara lain adalah penciptaan kesempatan kerja produktif yang lebih banyak, kesempatan berusaha yang lebih merata, distribusi pelayanan kesehatan, gizi dan perumahan yang lebih merata, dan kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pendidikan.[7]

BAB III

KESIMPULAN

Pembangunan ekonomi bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Jadi, pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses agar saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembanguna  ekonomi tersebut dapat dilihat dan dianalisis.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Kesejahteraan masyaraka dapat diukur dengan menggunakan tiga komponen dasar atau nilai inti. Ketiga komponen dasar tersebut adalah kecukupan (sustenance), jati diri (self-esteem), serta kebebasan (freedom). Ketiga hal inilah yang merupakan tujuan pokok yang harus digapai oleh setiap orang dan masyarakat melalui pembangunan. Ketiganya berkaitan secara langsung dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang paling mendasar, yang terwujud dalam berbagai macam manifestasi (bentuk) di hampir semua masyarakat dan budaya sepanjang jaman.

Kabupaten Madiun merupakan salah satu Kabupaten dari 38 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur dengan luas 1.010,86 km2. Secara geografis letak Kabupaten Madiun berada pada 111°25¢45² – 111°51¢ Bujur Timur dan 7°12¢-7°48¢30² Lintang Selatan, diantara gunung Lawu dan gunung Wilis. Jumlah penduduk di Kabupaten Madiun pada tahun 2008 adalah  sebesar 769.497 orang.  Dari jumlah tersebut  yang berusia  7 – 12 tahun sebanyak 55345 orang, 28132 orang berusia  13 – 15 tahun , dan  39864 orang berusia  16 – 18 tahun. Gambaran keadaan keagamaan dapat diuraikan bahwa jumlah penduduk beragama Islam  sebanyak  764.446 orang  (99,34 %), Protestan  sebanyak  4.329 orang  (0,56 %), Katholik  637 orang  (0,08 %),  Hindu   sebanyak 47 orang  (0,006 %) dan Budha sebanyak 38 orang (0,004 %).

Keadaan ekonomi Kabupaten Madiun dapat dilihat dari pendapatan per kapita, penerimaan pajak bumi dan bangunan ( PBB ), pendapatan asli daerah (PAD) serta gambaran kualitatif tentang keadaan sandang, pangan dan perumahan masyarakat. Potensi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Madiun adalah sebesar Rp. 27.439.735.253,67,  penerimaan dari PBB sebesar RP. 7.972.000.000 dan rata-rata pendapatan per kapita adalah Rp.5.030.000 sedangkan UMR yang berlaku Rp. 500.000.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan adalah program dari pemerintah Kabupaten Madiun guna meningkatkan ekonomi masyarakat miskin. Program ini merupakan salah satu model kebijakan program yang berorientasi pada peningkatan partisipatisi aktif seluruh komponen masyarakat mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

Hubungan antara PNPM Mandiri dengan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun yaitu masyarakat yang berpendapatan rendah, miskin, dan terbelakang, khusunya dalam kehidupan ekonominya dapat terdorong dan termotivasi membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berusaha untuk dapat mengembangkan diri dalam kehidupan.


[1] Lincolin Arsyad. 2004. Ekonomi Pembangunan. Cet. II. Yogyakarta: STIE YKPN. Hlm. 11.

[2] Faisal Basri. 2002. Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia. Jakarta: Erlangga. Hlm. 175.

[3] Michael P. Todaro. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga. Hlm. 21.

[4] http://ictdindikkabupatenmadiun.wordpress.com/2009/07/23/profil-pendidikan-kabupaten-madiun-tahun-20082009/

[5] http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Madiun

[6] http://www.koran-jakarta.com/berita-detail-terkini.php?id=3655

[7] Rustian Kamaluddin. 1999. Pengantar Ekonomi Pembangunan: dilengkapi dengan Analisis Beberapa Aspek Pembangunan Ekonomi Nasional. Ed. 2. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Hlm. 67.

KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN

Posted by: nita nurrachmawati atmasari  /  Category: Tak Berkategori


  1. A. BEBERAPA INDIKATOR KESENJANGAN DAN KEMISKINAN
    1. 1. Indikator Kesenjangan

Ada sejumlah cara untuk mrngukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang dibagi ke dalam dua kelompok pendekatan, yakni axiomatic dan stochastic dominance. Yang sering digunakan dalam literatur adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yaitu the generalized entropy (GE), ukuran atkinson, dan koefisien gini. [2]

Yang paling sering dipakai adalah koefisien gini. Nilai koefisien gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Bila 0 : kemerataan sempurna (setiap orang mendapat porsi yang sama dari pendapatan) dan bila 1 : ketidakmerataan yang sempurna dalam pembagian pendapatan.

0
x
Kurva Lorenz
Kumulatif presentase dari populasi

Yang mempunyai  pendapatan

Ide dasar dari perhitungan koefisien gini berasal dari kurva lorenz. Semakin tinggi nilai rasio gini, yakni mendekati 1 atau semakin jauh kurva lorenz dari garis 45 derajat tersebut, semakin besar tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan.

Ketimpangan dikatakan sangat tinggi apabilai nilai koefisien gini berkisar antara 0,71-1,0. Ketimpangan tinggi dengan nilai koefisien gini 0,5-0,7. Ketimpangan sedang dengan nilai gini antara 0,36-0,49, dan ketimpangan dikatakan rendah dengan koefisien gini antara 0,2-0,35.

Selain alat ukur diatas, cara pengukuran lainnya yang juga umum digunakan, terutama oleh Bank Dunia adalah dengan cara jumlah penduduk dikelompokkan menjadi tiga group : 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi dari jumlah penduduk. Selanjutnya, ketidakmerataan pendapatan diukur berdasarkan pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk dengan pendapatan rendah. Menurut kriteria Bank Dunia, tingkat ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan dinyatakan tinggi, apabila 40% penduduk dari kelompok berpendapatan rendah menerima lebih kecil dari 12% dari jumlah pendapatan. Tingkat ketidakmerataan sedang, apabila kelompok tersebut menerima 12% sampai 17% dari jumlah pendapatan. Sedangkan ketidakmerataan rendah, apabila kelompok tersebut menerima lebih besar dari 17% dari jumlah pendapatan.

  1. 2. Indikator Kemiskinan

Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda. Ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan (BPS, 1994). Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.[3]

Dengan kata lain, BPS menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) dan pendekatan Head Count Index. Pendekatan yang pertama merupakan pendekatan yang sering digunakan. Dalam metode BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan Head Count Index merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah batas yang disebut garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari 2 komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (food line) dan garis kemiskinan non makanan (non food line).

Untuk mengukur kemiskinan terdapat 3 indikator yang diperkenalkan oleh Foster dkk (1984) yang sering digunakan dalam banyak studi empiris. Pertama, the incidence of proverty : presentase dari populasi yang hidup di dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi perkapita dibawah garis kemiskinan, indeksnya sering disebut rasio H. Kedua, the dept of proverty yang menggambarkan dalamnya kemiskinan disuatu wilayah yang diukur dengan indeks jarak kemiskinan (IJK), atau dikenal dengan sebutan proverty gap index. Indeks ini mengestimasi jarak/perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis tersebut yang dapat dijelaskan dengan formula sebagai berikut :[4]

Pa = (1 / n) ∑i [(z - yi) / z]a

Indeks Pa ini sensitif terhadap distribusi jika a >1. Bagian [(z - yi) / z] adalah perbedaan antara garis kemiskinan (z) dan tingkat pendapatan dari kelompok keluarga miskin (yi) dalam bentuk suatu presentase dari garis kemiskinan. Sedangkan bagian [(z - yi) / z]a adalah presentase eksponen dari besarnya pendapatan yang tekor, dan kalau dijumlahkan dari semua orang miskin dan dibagi dengan jumlah populasi (n) maka menghasilkan indeks Pa.

Ketiga, the severity of property yang diukur dengan indeks keparahan kemiskinan (IKK). Indeks ini pada prinsipnya sama seperti IJK. Namun, selain mengukur jarak yang memisahkan orang miskin dari garis kemiskinan, IKK juga mengukur ketimpangan di antara penduduk miskin atau penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks ini yang juga disebut Distributionally Sensitive Index dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan.

  1. B. PENEMUAN EMPIRIS
  2. 1. Distribusi Pendapatan

Studi-studi mengenai distribusi pendapatan di Indonesia pada umumnya menggunakan data BPS mengenai pengeluaran konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Data pengeluaran konsumsi dipakai sebagai suatu pendekatan (proksi) untuk mengukur distrubusi pendapatan masyarakat. Walaupun diakui bahwa cara ini sebenarnya mempunyai suatu kelemahan yang serius, data pengeluaran konsumsi  bisa memberikan informasi yang tidak tepat mengenai pendapatan, atau tidak mencerminkan tingkat pendapatan yang sebenarnya.

Akan tetapi, karena pengumpulan data pendapatan di Indonesia seperti di banyak LCDs lainnya masih relatif sulit, salah satunya karena banyak rumah tangga atau individu yang bekerja di sektor informal atau tidak menentu, maka penggunaan data pengeluaran konsumsi rumah tangga dianggap sebagai salah satu alternatif.

Menjelang pertengahan tahun 1997, beberapa saat sebelum krisis ekonomi muncul, ingkat pendapatan per kepala di Indonesia sedah melebihi 1000 dolas AS, dan tingkat ini jauh lebih tinggi. Namun, apa artinya kalau hanya 10% saja dari jumlah penduduk di tanah air yang menikmati 90% dari jumlah PN. Sedangkan, sisanya 80% hanya menikmati 10% dari PN. Atau kenaikan PN selama masa itu hanya dinikmati oleh kelompok 10% tersebut, sedangkan pendapatan dari kelompok masyarakat yang mewakili 90% dari jumlah penduduk tidak mengalami perbaikan yang berarti.

Boleh dikatakan bahwa baru sejak akhir 1970-an, Pemerintah Indonesia mulai memperlihatkan kesungguhan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak itu aspek pemerataan dalam trilogi pembangunan semakin ditekankan dan ini didentifikasikan dalam delapan jalur pemerataan. Sudah banyak program-program dari pemerintah pusat hingga saat ini yang mencerminkan upaya tersebut, seperti program serta kebijkan yang mendukung pembangunan industri kecil, rumah tangga dan koperasi, Program Keluarga Sejahtera, Program KB, UMR, UMP, dan lain sebagainya.

Berikut adalah nilai rasio gini Indonesia menurut daerah perkotaan dan pedesaan mulai tahun 1990-1999.

Tahun Perkotaan Pedesaan Nasional
1990 0,34 0,25 0,32
1993 0,33 0,26 0.34
1994 0,35 0,26 0,34
1995 0,35 0,27 0,35
1996 0,35 0,27 0,36
1997 0,35 0,26 0,37
1998 0,33 0,26 0,32
1999 0,34 0,26 0,33

Yang menarik dari data susenas tersebut adalah bahwa ternyata krisis ekonomi tidak membuat ketimpangan dalam distribusi pendapatan menjadi tambah parah, bahkan kelihatannya cenderung menurun. Dan angka Indeks Gini di pedesaan selalu lebih rendah dari pada di perkotaan.

  1. 2. Kemiskinan

Di Indonesia, kemiskinan merupakan salah satu masalah besar. Terutama meliahat kenyataan bahwa laju pengurangan jumlah orang miskin di tanah air berdasarkan garis kemiskinan yang berlaku jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu sejak Pelita I hingga 1997 (sebelum krisis eknomi). Berdasarkan fakta ini selalu muncul pertanyaan, apakah memang laju pertymbuhan yang tingii dapat mengurangi tingkat kemiskinan atau apakahmemang terdapat suatu korelasi negatif yang signifikan antara tingkat pertumbuhan dan presentase jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan?.

Kalau dilihat data dari Asia dalam sstudinya Dealolikar dkk. (2002), kelihatannya memang ada perbedaan dalam presentase perubahan kemiskinan antara kelompok negara dengan leju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kelompoknegara dengan pertumbuhan yang rendah. Seperti China selama tahun 1994-1996 pertumbuhan PDB riil rata-rata per tahun 10,5%, tingkat penurunan kemiskinan per kapita selama periode tersebut sekitar 15,5%, yakni dari 8,4% ke 6,0% dari jumlah populasinya. Sedangkan, misalnya Bangladesh dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun hanya 3,1% selama 1992-1996, tingkat penurunan kemiskinannya per kapita hanya 2,5%. Ada sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bertambah walaupun ekonominya tumbuh positif.[5]

Seperti telah dibahas sebelumnya, banyak studi empiris yang memang membuktikan adanya suatu relasi trade off yang kuat antara laju pertumbuhan pendapatan dan  tingkat kemiskinan, namun hubungan negatif tersebut tidak sistematis. Namun, dari beberapa studi empiris yang pernah dilakukan, pendekatan yang digunakan berbeda-beda dan batas kemiskinan yang dipakai beragam pula, sehingga hasil atau gambaran mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan juga berbeda.

  1. C. KEBIJAKAN ANTI KEMISKINAN

Kebijakan anti kemiskinan dan distribusi pendapatan mulai muncul sebagai salah satu kebijakan yang sangat penting dari lembaga-lembaga dunia, seperti Bank Dunia, ADB,ILO, UNDP, dan lain sebagainya.

Tahun 1990, Bank Dunia lewat laporannya World Developent Report on Proverty mendeklarasikan bahwa suatu peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga front : (i) pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat karya yang menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi kelompok miskin, (ii) pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan, dan gizi), yang memberi mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi, (iii) membuat suatu jaringan pengaman sosial untuk mereka yang diantara penduduk miskin yang sama sekali tidak mamu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan perkembangan SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, konflik sosial, dan terisolasi secara fisik.

Untuk mendukung strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan perantaranya dapat dibagi menurut waktu, yaitu :

  1. Intervensi jangka pendek, berupa :
  2. Pembangunan sektor pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan
  3. Manajemen lingkungan dan SDA
  4. Pembangunan transportasi, komunikasi, energi dan keuangan
  5. Peningkatan keikutsertaan masyarakat sepenuhnya dalam pembangunan
  6. Peningkatan proteksi sosial (termasuk pembangunan sistem jaminan sosial)
    1. Intervensi jangka menengah dan panjang, berupa :
      1. Pembangunan/penguatan sektor usaha
      2. Kerjsama regional
      3. Manajemen pengeluaran pemerintah (APBN) dan administrasi
      4. Desentralisasi
      5. Pendidikan dan kesehatan
      6. Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan
      7. Pembagian tanah pertanian yang merata

[1] BPS, sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

[2] Tulus TH. Tambunan, Perekonomian Indonesia (Beberapa Permasalahan Penting), ……, hal. 95

[3] Mudrajad Kuncoro, Ekonomika Pembangunan; Teori, Masalah, dan Kebijakan, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN), 2006, hal. 115.

[4] Tulus TH. Tambunan, Perekonomian Indonesia (Beberapa Permasalahan Penting), ……, hal. 96

[5] Ibid. Hal. 117

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Posted by: nita nurrachmawati atmasari  /  Category: Tak Berkategori
  1. A. Distribusi PDB Nasional Menurut Provinsi

Distribusi PDB nasional menurut wilayah atau provinsi merupakan indikator terutama di antara indikator-indikator lain yang umum digunakan untuk mengukur derajat penyebaran dari hasil pembangunan ekonomi di suatu negara. PDRB yang relatif sama antarprovinsi memberi suatu indikasi bahwa distribusi PDB nasional relatif  merata anatarprovinsi, yang berarti kesenjangan ekonomi antar provinsi relatif kecil. Atau dapat dikatakan bahwa semakin besar perbedaan dalam pangsa PDB nasional antar provinsi, semakin besar ketimpangan dalam pembangunan ekonomi antar provinsi.

Untuk kasus Indonesia, data BPS mengenai PDRB dari 27 provinsi menunjukkan bahwa sebagian besar dari PDB nasional berasal dari provinsi-provinsi di pulau Jawa, khususnya provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Selama dekade 90-an, provinsi-provinsi tersebut menyumbang lebih dari 60% terhadap pembentukan PDB Indonesia. Di pulau Jawa sendiri terjadi ketimpangan, terutama antara Jakarta dan wilayah di luar Jakarta. DKI Jakarta dengan jumlah penduduk hanya sekitar 5% dari total populasi di Indonesia menikmati antara 15% hingga 16% dari PDB nasional, sedangkan Jawa Timur misalnya paling tinggi hanya sekitar 15% pada tahun 1996 dan 1997, atau Jawa Tengah sekitar 10%. Memang dilihat dari data BPS sejak 1990-an hingga saat ini dan dibandingkan dengan 1970-an dan periode sebelumnya, diperoleh suatu gambaran adanya dekonsentrasi dari DKI Jakarta ke daerah-daerah lain di sekitar DKI Jakarta. Hal ini tampaknya dipengaruhi oleh penyebaran kegiatan-kegiatan ekonomi, khususnya industri dan jasa, ke daerah Jabotabek yang masuk dalam kawasan Jawa Barat. Walaupun demikian, DKI Jakarta masih tetap merupakan pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia.[1]

Salah satu yang memperhatinkan adalah bahwa jika output agrerat dihitung tanpa migas, konstribusi PDB dari wilayah-wilayah yang kaya migas, seperti di DI Aceh, Riau, dan Kalimantan Timur lebih kecil lagi. Dilihat pada tahun 1995, DI Aceh menyumbang sekitar 3% terhadap PDB Indonesia; tanpa gas hanya menyumbang sekitar 50%. Ini artinya, 50%  dari perekonomian DI Aceh , relatif terhadap perekonomian nasional, tergantung pada sektor gas. Riau dan Kalimantan Timur juga demikian; dengan minyak, kedua provinsi tersebut pada tahun 1995 menyumbang sekitar 5% terhadap PDB Indonesia; tanpa minyak, peran dari masing-masing provinsi hanya 2% dan 2,9%. Pada tahun 2000, kontribusi output regional yang dihasilkan oleh DI Aceh dan Kaltim dengan dukungan sector migas terhadap PDB nasional menurun menjadi masing-masing 2,5 % dan 1,6 % ; sedangkan dari Riau meningkat menjadi 5, 4%. Hal ini member kesan bahwa sector migas bukan suatu jaminan bagi kinerja ekonomi dari suatu wilayah yang kaya akan migas.

TABEL

DISTRIBUSI PDRB DENGAN DAN TANPA MIGAS

MENURUT PROVINSI ATAS DASAR HARGA KONSTAN

1993 : 1995 -2000 (%)

Provinsi Dengan Migas Tanpa Migas
95 96 97 98 99 2000 95 96 97 98 99 2000
Aceh 3,0 2,8 2,7 2,8 2,6 2,5 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7 1,6
Sumut 5,8 15,8 5,8 5,9 6,0 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6
Sumbar 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2
Riau 5,6 4,9 4,8 5,2 5,3 5,4 2,0 2,1 2,2 2,5 2,5 2,6
Jambi 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Sumsel 3,3 3,3 3,3 3,5 3,6 3,7 3,1 3,1 3,1 3,3 3,3 3,2
Bengkulu 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Lampung 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,8 2.0 2,0 1,9
Jakarta 16,1 16,2 16,3 15,2 15,0 14,9 17,7 17,7 17,8 16,7 16,4 16,3
Jabar 16,6 16,5 16,7 15,6 15,7 15,8 17,4 17,3 17,3 16,1 16,4 16,6
Jateng 10,4 10,2 10,1 10,4 10,3 10,2 10,8 10,7 10,5 10,4 10,6 10,5
Yogyakarta 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Jatim 14,1 15,1 15,3 14,4 14,4 14,4 16,6 16,5 16,6 15,8 15,8 15,8
Kalbar 1,6 1,6 1,7 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 2,1 2,1 2,1
Kalteng 1,0 1,0 1,0 1,8 1,8 1,8 1,1 1,1 1,1 2,0 2,0 2,0
Kalsel 1,4 1,5 1,5 1,1 1,1 1,0 1,6 1,6 1,6 1,2 1,2 1,1
Kaltim 4,9 5,1 4,8 1,6 1,6 1,6 2,9 2,9 2,9 1,7 1,7 1,7
Sulut 0,9 0,9 0,9 5,4 5,6 5,5 1,0 1,0 1,0 3,2 3,3 3,1
Sulteng 0,6 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,6 0,6 0,6 1,0 1,1 1,1
Sulsel 2,5 2,3 2,3 2,6 0,6 0,6 2,6 2,5 2,5 0,6 0,7 0,7
Sultra 0,5 0,4 0,4 2,5 2,5 2,5 0,4 0,4 0,4 2,7 2,7 2,8
Bali 1,8 1,7 1,8 0,4 0,4 0,4 1,9 1,9 1,9 0,5 0,5 0,5
NTB 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2
NTT 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8
Maluku 0,8 0,7 0,7 0,8 0,6 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6
Irian Jaya 1,6 1,7 1,7 2,1 2,1 2,1 1,8 1,8 1,8 2,4 2,3 2,3
Semua Provinsi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Yang paling mencolok dari tabel tersebut adalah bahwa DKI Jakarta yang sama sekali tidak punya SDA memiliki saham PDB nasional jauh lebih besar dari pada DI Aceh, Riau,dan Kaltim. Satu hal yang pasti sebagai penyebabnya adalah bahwa perekonomian DKI Jakarta jauh lebih produktif dibandingkan perekonomian dari 3 provinsi yang kaya SDA tersebut karena DKI Jakarta memiliki SDM dan infrastruktur yang jauh lebih banyak dengan kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan yang ada di 3 provinsi tersebut. [2]

  1. B. PDRB rata-rata per kapita dan tren pertumbuhannya

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diukur dengan pendapatan rata-rata perkapita, maka distribusi PDB nasional menurut provinsi menjadi indikator yang tidak berarti dalam mengukur ketimpangan dalam pembangunan ekonomi regional jika tidak dikombinasikan dengan tingkat PDRB rata-rata per kapita.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Provinsi, 2004 – 2008 (Juta Rupiah)[3]
Provinsi 2004 2005 2006 2007* 2008**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Nanggroe Aceh Darussalam 50,357,261.97 56,951,611.99 69,353,346.00 71,093,359.40 73,530,749.71
Sumatera Utara 118,100,511.82 139,618,313.64 160,376,799.09 181,819,737.32 213,931,696.78
Sumatera Barat 37,358,645.93 44,674,569.24 53,029,587.57 59,799,045.30 70,614,210.04
Riau 114,246,373.66 139,018,996.15 167,068,188.89 210,002,560.30 276,400,129.95
Jambi 18,487,943.74 22,487,011.44 26,061,773.93 32,076,677.16 39,665,532.24
Sumatera Selatan 64,319,375.00 81,531,510.00 95,928,763.00 109,895,707.00 133,358,882.00
Bengkulu 8,104,896.00 10,134,450.00 11,397,004.00 12,820,320.84 14,446,963.62
Lampung 36,015,535.93 40,906,788.93 49,118,988.79 60,921,966.22 74,490,598.79
Kepulauan Bangka Belitung 11,796,550.11 14,171,629.64 15,920,528.75 17,895,016.56 21,720,598.13
Kepulauan Riau 36,736,621.25 40,984,738.06 46,216,076.08 51,826,271.88 58,585,996.29
Sumatera 495,523,715.42 590,479,619.09 694,471,056.11 808,150,661.98 976,745,357.55
DKI Jakarta 375,561,523.00 433,860,253.00 501,584,807.00 566,449,360.08 677,445,239.78
Jawa Barat 305,703,401.83 389,244,653.84 473,187,292.61 526,608,764.85 602,420,555.35
Jawa Tengah 193,435,263.05 234,435,323.31 281,996,709.10 312,428,807.09 362,938,708.25
DI. Yogyakarta 22,023,880.34 25,337,603.43 29,417,348.99 32,916,736.41 38,102,132.68
Jawa Timur 341,065,251.33 403,392,350.77 470,627,493.62 534,919,332.96 621,581,955.18
Banten 73,713,784.40 84,622,288.47 97,867,273.39 107,499,652.42 122,497,457.07
Jawa 1,311,503,103.95 1,570,892,472.83 1,854,680,924.71 2,080,822,653.81 2,424,986,048.30
Bali 28,986,595.66 33,946,467.53 37,388,484.90 42,336,424.40 49,922,604.45
Jawa & Bali 1,340,489,699.61 1,604,838,940.36 1,892,069,409.61 2,123,159,078.21 2,474,908,652.75
Kalimantan Barat 29,750,226.18 33,869,468.05 37,714,996.83 42,478,600.88 48,414,404.86
Kalimantan Tengah 18,299,981.57 20,983,169.93 24,480,038.35 27,920,072.34 32,350,804.30
Kalimantan Selatan 28,028,043.93 31,794,068.90 34,670,494.29 39,438,767.07 45,515,623.09
Kalimantan Timur 133,704,074.00 180,289,090.00 199,588,125.00 223,364,652.00 315,220,362.00
Kalimantan 209,782,325.68 266,935,796.87 296,453,654.47 333,202,092.29 441,501,194.25
Sulawesi Utara 15,727,748.98 18,763,479.10 21,216,490.91 24,081,132.16 27,842,985.89
Sulawesi Tengah 14,659,017.00 17,116,580.93 19,310,254.75 22,757,593.47 28,151,502.26
Sulawesi Selatan 44,744,532.59 51,780,442.52 60,902,823.80 69,271,924.57 85,143,191.27
Sulawesi Tenggara 10,267,955.37 12,981,046.47 15,270,350.75 17,953,074.41 22,173,885.37
Gorontalo 2,801,544.32 3,480,566.61 4,062,284.96 4,760,695.43 5,899,787.00
Sulawesi Barat 3,835,712.61 4,422,946.41 5,124,812.71 6,192,785.55 7,778,000.59
Sulawesi 92,036,510.87 108,545,062.03 125,887,017.88 145,017,205.58 176,989,352.38
Nusa Tenggara Barat 22,145,674.45 25,682,674.61 28,596,881.53 33,522,225.00 35,261,676.76
Nusa Tenggara Timur 13,004,160.01 14,810,472.10 16,904,073.23 19,136,982.17 21,621,835.44
Maluku 4,048,282.59 4,570,664.05 5,079,836.95 5,698,799.37 6,269,709.52
Maluku Utara 2,368,567.30 2,583,101.62 2,818,416.83 3,160,041.71 3,856,361.83
Papua Barat 6,576,536.76 7,913,776.80 8,945,539.50 10,369,836.11 12,471,605.76
Papua 24,842,903.74 43,615,319.21 46,895,228.87 55,380,453.41 54,733,627.98
Nusa Tenggara, Maluku & Papua 72,986,124.85 99,176,008.37 109,239,976.91 127,268,337.77 134,214,817.29
Kawasan Barat 1,836,013,415.03 2,195,318,559.45 2,586,540,465.72 2,931,309,740.19 3,451,654,010.30
Kawasan Timur 374,804,961.39 474,656,867.27 531,580,649.26 605,487,635.65 752,705,363.93
Jumlah 33 Provinsi 2,210,818,376.42 2,669,975,426.73 3,118,121,114.98 3,536,797,375.84 4,204,359,374.23
I n d o n e s i a 2,295,826,200.00 2,774,281,100.00 3,339,216,800.00 3,949,321,400.00 4,954,028,900.00
Catatan :
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Dari data tersebut dihasilkan bahwa pendapatan perkapita dan pertumbuhan dibandingkan provinsi-provinsi lain DKI Jakarta lebih tinggi. Kondisi ini memperihatinkan pada daerah-daerah yang pengekspor gas terbesar di dunia seperti DI Aceh termasuk dalam kategori wilayah pendapatan per kapita rendah, walaupun pertumbuhannya tinggi.

Dalam pendekatan PDRB per kapita banyak menggunakan variasi antar studi contohnya menganalisis ketimpangan antar Indonesia Kawasan Barat (IKB) dan Indonesia Kawasan Timur (IKT) dan perbedaan dalam ketimpangan anatar provinsi antara kedua kawasan tersebut dengan memakai indeks Williamson yang disebut weighted coefficient of variation (WCV). Indeks ini dapat dihitung dengan formula sebagai berikut :

WCV = [√∑(Yi - Y̅)2Ni/N]/Y̅

Dimana

Yi = Pendapatan per kapita provinsi i

Y̅ = Pendapatan per kapita nasional , atau rata-rata PDRB perkapita semua provinsi

Ni = Jumlah penduduk di provinsi i

N = Jumlah populasi nasional

Nilai indeks ini antara 0 dan 1. Bila mendekati 0 berarti distribusi PDB menurut provinsi sangat merata (atau variasi PDRB perkapita antar provinsi sangat kecil) dan sebaliknya bila mendekati 1 berarti tingkat disparitas sangat tinggi. Dengan memakai data PDRB tanpa migas untuk periode 1971 – 1993 hasil studinya tahun 1997 memperlihatkan bahwa tingkat ketimpangan ekonomi antar provinsi di IKB ternyata lebih rendah dibandingkan dengan ketimpangan ekonomi rata-rata di Indonesia. [4]

Indeks ketimpangan ekonomi daerah di IKB selain periode yang diteliti adalah antara 0,179 paling rendah hingga 0,392 paling tinggi. Di samping itu, sejak 1990 mulai terlihat adanya kecenderungan menurun. Sedangkan indeks ketimpangan untuk IKT berkisar antara terendah 0,396 hingga tertinggi 0,544 dan cenderung terus meningkat. Hasil study ini menandakan bahwa ketimpangan ekonomi di IKT lebih tinggi dan cenderung memburuk dibanding di IKB.

  1. C. Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita antar Provinsi

Pengeluaran konsumsi C rumah tangga (RT) per kapita provinsi merupakan salah satu indikator alternatif yang dapat dijadikan ukuran untuk melihat perbedaan dalam tingkat kesejahteraan penduduk antar provinsi. Hipotesisnya adalah sebagai berikut. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah, semakin tinggi pengeluaran C per kapita di daerah tersebut. Tentu dengan dua asumsi: sifat menabung (S) dari masyarakat tidak berubah (rasio terhadap PDRB tetap tidak berubah) dan pangsa kredit di dalam pengeluaran RT juga konstan. Tanpa kedua asumsi ini, tinggi rendahnya pengeluaran C RT tidak selalu mencerminkan tinggi rendahnya tingkat pendapatan per kapita daerah tersebut.

Dengan memakai data BPS mengenai pengeluaran riil C RT per kapita dari ECONIT (1999) menemukan adanya suatu polarisasi dalam distribusi C RT per kapita antar provinsi. Sebagian besar provinsi di Indonesia memilki tingkat C RT per kapita yang rendah, yang dapat dikatakan sebagai suatu refleksi dari kenyataan bahwa hanya sebagian kecil wilayah di Indonesia yang menikmati hasil pembangunan ekonomi. Penemuan ini juga didukung oleh laopran BPS (2001) yang disajikan dalam tabel. Walaupun dalam penghitungan mereka pengeluaran C riil perkapita telah disesuaikan untuk menjamin keterbandingan antar daerah dan antar waktu, namun tetap kelihatan adanya variasi antar provinsi laporan ini adalah bahwa provinsi-provinsi yang kaya SDA tidak selalu memilki tingkat pengeluaran C yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional; sedangkan tingkat penegeluaran C di Jakarta dan provinsi-provinsi lainnya di Jawa yang miskin SDA namun kaya SDM, di atas rata-rata nasional.[5]

Tabel Pengeluaran Konsumsi Riil Per Kapita (Rp 000): 1990, 1996, dan 1999

Provinsi 1990 1996 1999
Aceh 511 576 563
Sumut 559 577 569
Sumbar 572 587 577
Riau 563 579 580
Jambi 566 580 574
Sumsel 548 581 564
Bengkulu 565 581 577
Lampung 511 577 567
Jakarta 573 592 593
Jabar 565 592 584
Jateng 566 595 584
Yogyakarta 571 612 598
Jatim 568 594 579
Bali 568 609 588
NTB 548 580 566
NTT 417 544 577
Kalbar 482 571 571
Kalteng 507 579 565
Kalsel 562 587 577
Katim 557 586 578
Sulut 575 582 578
Sulteng 551 581 569
Sulsel 563 581 571
Sultra 473 569 572
Maluku 540 574 577
Irian Jaya 446 567 580
Indonesia 555 587 579
  1. D. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni derajad perkembangan manusia. IPM adalah suatu indeks komposisi yang didasarkan pada 3 indikator yakni, kesehatan, pendidikan yang dicapai, standar kehidupan. Ketiga unsur ini sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu provinsi untuk meningkatkan IPMnya. Nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi di provinsi tersebut.  Dalam perkataan lain, terdapat suatu korelasi positif antara nilai IPM dengan derajad keberhasilan ekonomi.[6]

Hasil penghitungan BPS yang disajikan dalam tabel menunjukkan bahwa DKI Jakarta berada pada tingkat teratas dalam pembangunan manusia dengan IPM tertinggi, walaupun selama periode yang diteliti terjadi penurunan, seperti yang dialami oleh banyak provinsi lainnya. Selain DKI Jakarta banyak juga prrovinsi lain yang IPMnya diatas tingkat nasional, yang dapat dikatakan sebagai provinsi-provinsi di Indonesia dengan pembangunan manusia yang relatif baik. NTB, NTT, Irian Jaya (Papua) dan Kalbar adalah provinsi-provinsi terburuk dalam pembangunan manusia.

IPM menurut Provinsi : 1996 dan 1999

Provinsi IPM Rangking
1996 1999 1996 1999
Aceh 69 65 9 12
Sumut 71 67 7 8
Sumbar 69 66 11 9
Riau 71 67 6 4
Jambi 69 65 10 11
Sumsel 68 64 15 16
Bengkulu 68 65 12 13
Lampung 68 63 16 18
Jakarta 76 73 1 1
Jabar 68 65 14 15
Jateng 67 65 17 14
Yogyakarta 72 69 2 2
Jatim 66 62 22 22
Bali 70 66 8 10
NTB 57 54 56 26
NTT 61 60 24 24
Kalbar 64 61 23 23
Kalteng 71 67 5 7
Kalsel 66 62 19 21
Katim 71 68 4 3
Sulut 72 67 3 6
Sulteng 66 63 18 20
Sulsel 66 64 21 17
Sultra 66 63 20 19
Maluku 68 67 13 5
Irian Jaya 60 59 25 25
Indonesia 68 64 0 0

Seperti yang telah dibahas diatas ada 3 unsur penting dari IPM, yakni : kesehatan, pendidikan, pendapatan. Kesehatan dapat diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, atau juga kesehatan dapat diukur dengan angka kematian bayi. Hipotesisnya adalah sebagai berikut,  semakin baik pemabnagunan ekonomi di suatu wilayah (semakin tinggi pendapatan riil rata-rata per kapita), semakin besar angka harapan hidup (rata-rata semakin lama umur seseorang), dan semakin rendah angka kematian bayi (per seribu kelahiran hidup) di wilayah tersebut. Pendidikan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama di sekolah. Hipotesisnya adalah sebagai berikut. Semakin baik pembangunan ekonomi di suatu provinsi semakin tinggi tingkat pendidikan rata-rata masyarakat atau semakin tinggi angka melek huruf (semakin rendah angka buta huruf) dan semakin lama rata-rata lama sekolah. Pendapatan diukur dengan tingkat pendapatan riil per kapita berdasarkan kemampuan belanja dari suatu nilai mata uang, atau tingkat pengeluaran C rata-rata per kapita. Hipotesisnya adalah bahwa semakin baik pembangunan ekonomi di suatu daerah semakin tinggi tingkat pendapatan riil masyarakat rata-rata per kapita yang berarti semakin baik standar hidup masyarakat di daerah tersebut.


[1] Tulus TH. Tambunan, Perekonomian Indonesia (Beberapa Permasalahan Penting),………..,hal 141

[2] Tulus TH. Tambunan, Perekonomian Indonesia (Beberapa Permasalahan Penting),………..,hal 142

[3] BPS, www.bps.go.id

[4] Tulus TH. Tambunan, Perekonomian Indonesia (Beberapa Permasalahan Penting),………..,hal 146

[5] Tulus TH. Tambunan, Perekonomian Indonesia (Beberapa Permasalahan Penting),………..,hal 162

[6] Tulus TH. Tambunan, Perekonomian Indonesia (Beberapa Permasalahan Penting),………..,hal 167