PERSPEKTIF PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN MADIUN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Posted by: nita nurrachmawati atmasari  /  Category: Tak Berkategori


  1. A. PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan ekonomi bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan adanya batasan di atas maka pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.[1]

Dari definisi tersebut jelas bahwa pembangunan ekonomi mempunyai pengertian:

  1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara terus-menerus.
  2. Usaha untuk menaikkan pendapatan.
  3. Kenaikan pendapatan per kapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang.
  4. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya).

Jadi, pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses agar saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembanguna  ekonomi tersebut dapat dilihat dan dianalisis. Dengan cara tersebut bisa diketahui deretan peristiwa yang timbul dan akan mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya.

Selanjutnya pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita., karena kenaikan itu merupakan penerimaan dan timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Biasanya laju pertumbuhan ekonomi suatu Negara ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan GDP/GNP.

  1. B. PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses. Yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk meghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Pembangunan ekonomi daerah saat ini juga mulai bersifat otonom. Otonomi daerah menurut Kamus Besar Bahasa Indoenesia berarti hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penguatan otonomi daerah harus membuka harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam rambu-rambu yang disepakati bersama sebagai jaminan terselenggaranya social order. Di luar itu, pada prinsipnya tidak boleh ada pembatasan, khusunya dalam mobilitas faktor-faktor produksi. Otonomi juga memberikan peluang bagi persaingan sehat antar daerah, tentu saja dengan jarring-jaring pengaman, bagi tercapainya persyaratan minimum bagi daerah-daerah yang dipandang masih belum mampu menyejajarkan diri dalam suatu level of playing field.[2]

  1. C. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Istilah pembangunan ekonomi secara luas pada dasarnya adalah suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera. Menurut pendapat Profesor Goulet paling tidak ada tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami pembangunan yang paling hakiki. Ketiga komponen dasar tersebut adalah kecukupan (sustenance), jati diri (self-esteem), serta kebebasan (freedom). Ketiga hal inilah yang merupakan tujuan pokok yang harus digapai oleh setiap orang dan masyarakat melalui pembangunan. Ketiganya berkaitan secara langsung dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang paling mendasar, yang terwujud dalam berbagai macam manifestasi (bentuk) di hampir semua masyarakat dan budaya sepanjang jaman.[3]

Komponen pertama adalah kecukupan, yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia secara fisik. Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan sesorang. Kebutuhan dasar ini meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan.

Komponen universal yang kedua dari kehidupan yang serba lebih baik dan sejahtera adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu, dan seterusnya. Semua itu terangkum dalam satu istilah, yakni jati diri (self-esteem).

Nilai universal yang ketiga dan terakhir yang harus terkandung dalam makna pembangunan adalah konsep kemerdekaan manusia. Kebebasan atau kemerdekaan secara luas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek materiil dalam kehidupan ini. Kebebasan juga harus diartikan sebagai kebebasan terhadap ajaran-ajaran yang dogmatis. Kebebasan juga meliputi kemampuan individual atau masyarkat untuk memilih satu atau sebagian dari sekian banyak pilihan yang tersedia.

  1. D. KABUPATEN MADIUN
    1. 1. Gambaran Umum Kabupaten Madiun

Kabupaten Madiun merupakan salah satu Kabupaten dari 38 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur dengan luas 1.010,86 km2. Secara geografis letak Kabupaten Madiun berada pada 111°25¢45² – 111°51¢ Bujur Timur dan 7°12¢-7°48¢30² Lintang Selatan, diantara gunung Lawu dan gunung Wilis.[4] Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di utara, Kabupaten Nganjuk di timur, Kabupaten Ponorogo di selatan, serta Kota Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi di barat. Ibukotanya adalah Kecamatan Mejayan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2010. Sebagian gedung-gedung pemerintahan sudah berada di wilayah Caruban yang merupakan bagian dari Kecamatan Mejayan. Gedung lainnya akan dipindah secara bertahap dari Kota Madiun mulai tahun 2011.

Madiun dilintasi jalur utama Surabaya-Yogyakarta, dan kabupaten ini juga dilintasi jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa. Kota-kota kecamatan yang cukup signifikan adalah Caruban, Saradan, Dolopo, Dagangan dan Balerejo. Bagian utara wilayah Madiun berupa perbukitan, yakni bagian dari rangkaian Pegunungan Kendeng. Bagian tengah merupakan dataran tinggi dan bergelombang. Sedang bagian tenggara berupa pegunungan, bagian dari kompleks Gunung Wilis-Gunung Liman.

Kabupaten Madiun terdiri atas 15 kecamatan, yang terbagi dalam 206 terdiri dari 196 desa dan 8 kelurahan dengan kepadatan penduduk 651 jiwa/km². Dalam percakapan sehari-hari penduduk kabupaten Madiun menggunakan Bahasa Jawa dengan Dialek Madiun atau Dialek Mataraman yang lebih condong ke logat Surakarta/Solo. Sebagian besar wilayah Kabupaten Madiun terletak di dataran rendah dengan curah hujan sebesar 1.803,75 mm3

Potensi yang menonjol saat ini adalah pertanian padi, kedelai, palawija, perkebunan kakao, kopi, mangga, durian, rambutan dan produk hasil hutan dan produk olahan lainnya seperti kerajinan kayu jati dan lain sebagainya. Durian dan kakao banyak di budidayakan di Kecamatan Dagangan, dan Kecamatan Kare. Kebun Kopi dengan skala besar di budidayakan di Kandangan, Kecamatan Kare, yang merupakan peninggalan Belanda.[5]

  1. 2. Demografi Kabupaten Madiun

Berdasarkan data penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun per tanggal 20 Januari 2009, menyebutkan jumlah penduduk di Kabupaten Madiun pada tahun 2008 adalah  sebesar 769.497 orang.  Dari jumlah tersebut  yang berusia  7 – 12 tahun sebanyak 55345 orang, 28132 orang berusia  13 – 15 tahun , dan  39864 orang berusia  16 – 18 tahun.

Berdasarkan data tahun 2008 penduduk Kabupaten Madiun naik 1.033 orang (0,13 %). Sedangkan angka kelahiran bertambah sebesar  3.635 orang (0,47 %) dan angka kematian sebesar 2.861 orang (0,37 %), angka pendatang sebesar  3.970 orang (0,51 %) dan angka pindah sebesar 3.711 orang (0,48 %).  Kepadatan penduduk Kabupaten Madiun adalah 760 per km2 dengan kecamatan Geger sebagai kecamatan terpadat ( 1.840 jiwa per Km2) dengan jumlah penduduk sebesar 67.498 orang (8,77 %) sedangkan kecamatan Sawahan sebagai kecamatan terjarang (182 jiwa per Km2) dengan jumlah penduduk sebesar 26.497 orang (3,44 %).

No. Komponen Jumlah No Komponen Jumlah
1. Penduduk seluruh 769497 2. Penduduk 13 – 15  Tahun 28132
3 Penduduk 7 – 12 Tahun 55345 4. Penduduk 16 – 18 Tahun 39864
5. Angkatan kerja 386.537
a. Bekerja 341.378
b. Mencari  pekerjaan 45.259

  1. 3. Keadaan Geografis Kabupaten Madiun

Rencana  Umum Tata Ruang ( RUTR ) Kabupaten Madiun yang berwawasan ramah lingkungan  harus dijadikan pedoman perencanaan terpadu pembangunan, agar tatanan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya buatan (SDB) dapat dilakukan secara tepat guna, berdaya guna serta berhasil guna secara berkelanjutan.

Berhubungan dengan rencana umum tata ruang tersebut perlu diperhatikan beberapa hal yaitu :

  1. Lahan sawah beririgasi teknis tidak boleh dialih pungsikan atau dipinjamkan menjadi kawasan apapun.
  2. Kawasan budidaya dan Non budidaya serta kawasan lindung.

Faktor iklim yang mencakup antara lain aspek lamanya musim kemarau dan musim penghujan serta banyaknya curah hujan juga akan berpengarauh terhadap lingkungan seperti terhadap tingkat kesuburan lahan, kekeringan, banjir dan sebagainya, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara tidak langsung, faktor iklim juga akan mempengaruhi pendidikan.

Musim kemarau di Kabupaten Madiun biasanya pada bulan April sampai bulan Sebtember, sedangkan musim hujan terjadi bulan Oktober sampai bulan Maret, dan curah hujan rata adalah 135 mm, serta curah hujan teringgi  dan terendah masing-masing adalah 235 mm dan 30 mm.

  1. 4. Keadaan Sosial Budaya dan Agama

Adat istiadat yang sampai sekarang hidup di kalangan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut:

  1. Bersih desa, selamatan yang diselenggarakan oleh penduduk desa untuk meminta keselamatan bagi desanya masing masing.
  2. Tingkepan, yaitu mengadakan Upacara bagi ibu yang hamil 7 bulan untuk meminta berkah kepada Sang Pencipta agar persalinanya kelak berjalan lancar.
  3. Gotang royong cukup kuat

Gambaran keadaan keagamaan dapat diuraikan bahwa jumlah penduduk beragama Islam  sebanyak  764.446 orang  (99,34 %), Protestan  sebanyak  4.329 orang  (0,56 %), Katholik  637 orang  (0,08 %),  Hindu   sebanyak 47 orang  (0,006 %) dan Budha sebanyak 38 orang (0,004 %).

Untuk mengamalkan ibadahnya, pemeluk agama tersebut didukung oleh masjid,  mushalla 2.336 buah, gereja protestan 58 buah, gereja Katolik 6 buah, pura 0 buah dan 0 Vihara.

Variabel Jumlah Variabel Jumlah
Penduduk menurut agama 769.497 Orang Tempat Ibadah 2.402 Buah
a. Islam 764.146 Orang a. Mesjid/Musholla 2.336 Buah
b. Protestan 4.629 Orang b. Gereja Protestan 58  Buah
c. Katolik 637 Orang c. Gereja Katolik 6  Buah
d. Hindu 47 Orang d. Pura 1  Buah
e. Budha 38 Orang e. Vihara 1  Buah
Puskesmas Induk (TT) 25  Buah Puskesmas Pembantu 58  Buah
Rumah Sakit 3  Buah Balai Pengobatan 25 Buah

  1. E. KEADAAN EKONOMI KABUPATEN MADIUN

Bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan pengembangan kualitas SDM.

Komponen Jumlah

( RP. )

Komponen Jumlah

( Rp. )

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 27.439.735.253,67 Pendapatan per Kapita 5.030.000
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 7.972.000.000 Upah Minumum Regional (UMR) 500.000

Tingkat pendapatan suatu daerah dapat diukur antara lain dari pendapatan per kapita, penerimaan pajak bumi dan bangunan ( PBB ), pendapatan asli daerah (PAD) serta gambaran kualitatif tentang keadaan sandang, pangan dan perumahan masyarakat. Potensi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Madiun adalah sebesar Rp. 27.439.735.253,67,  penerimaan dari PBB sebesar RP. 7.972.000.000 dan rata-rata pendapatan per kapita adalah Rp.5.030.000 sedangkan UMR yang berlaku Rp. 500.000  ( lihat tabel).

Mengenai  keadaan  sandang, pangan dan perumahan dapat dijelaskan sebagai berikut :

  1. Produksi tanaman bahan makanan dari tahun ke tahun selalu meningkat rata-rata 5,52%
  2. Meningkatnya jumlah dan jenis industri dari tahun ke tahun mempengaruhi daya beli masyarakat akan sandang, pangan dan perumahan.
  3. Jumlah Surat Ijin Perdagangan (SIUP) naik 0,10% karena setelah krisis moneter, perekonomian di Indonesia sudah mulai bangkit.

Mata pencaharian penduduk adalah di sektor pertanian, perburuhan dan perikanan sebanyak 177.457 orang (30,8 persen ), di sektor pertambangan dan penggalian sebanyak 1.534 orang (0,27persen ), di sektor listrik, gas dan air sebanyak 6.512 orang (1,13persen ), di sektor bangunan sebanyak  998 orang  (0,17 persen ),  di  sektor  perdagangan  18.901 orang (3,29 persen ), di sektor perhubungan 50.923 orang (8,85 persen ), di sektor keuangan 6.102 orang (1,06 persen),  dan di sektor jasa lainnya 3.645 orang (0,63persen ).

Jenis komoditi ekspor selama ini terdaftar di Departemen Perindustrian dan Perdagangan  di Kabupaten Madiun terdapat 6 ( Enam ) Jenis yaitu :

a.         Industri Logam Dasar sebanyak  2 buah

b.         Aneka Industri sebanyak  4 buah

Jumlah Koperasi yang sudah berbadan hukum di Kab. Madiun sebanyak 255 dengan rincian KUD 15 ( lima belas ) buah, Koperasi Pegawai Negeri 80 buah, jenis koperasi lainnya 160 buah.

  1. F. PENGEMBANGAN EKONOMI KABUPATEN MADIUN MELALUI DANA PNPM MANDIRI

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur mengelurkan Rp 4,3 miliar dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan bagi 14 kecamatan yang ada, guna meningkatkan ekonomi masyarakat miskin. Alokasi dana kegiatan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ini berasal dari DIPA Tahun 2009 Kabupaten Madiun..

Masing-masing kecamatan ada di Kabupaten Madiun mendapatkan dana PNPM Mandiri, akan tetapi jumlah yang didapat tiap-tiap kecamatan tidaklah sama. Hal ini disebabakan adanya perbedaan jumlah warga sasaran yang dituju. Dari 14 kecamatan yang menerima dana PNPM Mandiri, Kecamatan Saradan, Balerejo, Pilangkenceng, Kare, Gemarang, Dagangan, Geger, dan Dolopo, masing-masing sebesar Rp 400 juta. Sedangkan Kecamatan Kebonsari dan Wungu masing-masing Rp 200 juta, dan Kecamatan Madiun, Mejayan, Sawahan, dan Wonoasri, masing-masing Rp180 juta.

PNPM Mandiri mempunyai karakteristik program tersendiri dibandingkan program pengentasan kemiskinan (taskin) sebelumnya. Program ini merupakan salah satu model kebijakan program yang berorientasi pada peningkatan partisipatisi aktif seluruh komponen masyarakat mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

Dengan demikian, masyarakat tidak lagi sebagai obyek tetapi subyek penanggulangan kemiskinan. Mereka dapat menentukan sendiri bentuk kegiatan sesuai kebutuhan, potensi dan kondisi daerahnya. Misalnya, kebutuhan akan pembangunan jembatan atau sarana transportasi, sarana kesehatan, sarana pendidikan ataupun kursus ketrampilan. Yang terpenting PNPM Mandiri dapat meningkatkan taraf hidup warga masyarakat.

Melalui dana PNPM Mandiri tersebut program penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja merupakan konsentrasi kebijakan utama dari Pemkab Madiun, dalam rangka mewujudkan peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat setempat. Terdapat tiga pilar pokok yang harus sinergi supaya pelaksanaan pembangunan berjalan lancar sesuai sasaran, yakni dukungan politik yang kuat, baik dari legislatif, eksekutif, ataupun seluruh pemangku kepentingan. Juga, adanya kebijakan yang disertai instrumen kebijakan seperti regulasi, institusi, mekanisme pendanaan, SDM, serta sosialisasi yang memadai, dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya dukungan masyarakat luas. [6]

  1. G. HUBUNGAN PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN MADIUN DENGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Telah dijalaskan sebelumnya bahwa pembangunan ekonomi daerah pada dasarnya adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk meghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Dengan adanya pembangunan ekonomi daerah inilah diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat. Indikator kesejahteraan masyarakat sendiri yang harus dipenuhi ada tiga, yaitu kecukupan (sustenance), jati diri (self-esteem), serta kebebasan (freedom).

Di era sekarang ini melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Madiun melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun. PNPM Mandiri Kabupaten Madiun berorientasi pada penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Alokasi dana PNPM Mandiri Kabupaten Madiun diutamakan untuk kegiatan ekonomi dan pembangunan di daerah pedesaan, khusunya yang tersalur melalui usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi.

Jadi, dengan adanya PNPM Mandiri masyarakat yang berpendapatan rendah, miskin, dan terbelakang, khusunya dalam kehidupan ekonominya dapat terdorong dan termotivasi membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berusaha untuk dapat mengembangkan diri dalam kehidupan.

Dalam hubungan ini, pembangunan pedesaan haruslah ditinjau dalam konteksnya yang jauh ke masa depan mengenai transformasi ekonomi dan struktur sosial, kelembagaan, hubungan, dan cara kerja di daerah pedesaan. Sasaran pembangunannya antara lain adalah penciptaan kesempatan kerja produktif yang lebih banyak, kesempatan berusaha yang lebih merata, distribusi pelayanan kesehatan, gizi dan perumahan yang lebih merata, dan kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pendidikan.[7]

BAB III

KESIMPULAN

Pembangunan ekonomi bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Jadi, pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses agar saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembanguna  ekonomi tersebut dapat dilihat dan dianalisis.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Kesejahteraan masyaraka dapat diukur dengan menggunakan tiga komponen dasar atau nilai inti. Ketiga komponen dasar tersebut adalah kecukupan (sustenance), jati diri (self-esteem), serta kebebasan (freedom). Ketiga hal inilah yang merupakan tujuan pokok yang harus digapai oleh setiap orang dan masyarakat melalui pembangunan. Ketiganya berkaitan secara langsung dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang paling mendasar, yang terwujud dalam berbagai macam manifestasi (bentuk) di hampir semua masyarakat dan budaya sepanjang jaman.

Kabupaten Madiun merupakan salah satu Kabupaten dari 38 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur dengan luas 1.010,86 km2. Secara geografis letak Kabupaten Madiun berada pada 111°25¢45² – 111°51¢ Bujur Timur dan 7°12¢-7°48¢30² Lintang Selatan, diantara gunung Lawu dan gunung Wilis. Jumlah penduduk di Kabupaten Madiun pada tahun 2008 adalah  sebesar 769.497 orang.  Dari jumlah tersebut  yang berusia  7 – 12 tahun sebanyak 55345 orang, 28132 orang berusia  13 – 15 tahun , dan  39864 orang berusia  16 – 18 tahun. Gambaran keadaan keagamaan dapat diuraikan bahwa jumlah penduduk beragama Islam  sebanyak  764.446 orang  (99,34 %), Protestan  sebanyak  4.329 orang  (0,56 %), Katholik  637 orang  (0,08 %),  Hindu   sebanyak 47 orang  (0,006 %) dan Budha sebanyak 38 orang (0,004 %).

Keadaan ekonomi Kabupaten Madiun dapat dilihat dari pendapatan per kapita, penerimaan pajak bumi dan bangunan ( PBB ), pendapatan asli daerah (PAD) serta gambaran kualitatif tentang keadaan sandang, pangan dan perumahan masyarakat. Potensi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Madiun adalah sebesar Rp. 27.439.735.253,67,  penerimaan dari PBB sebesar RP. 7.972.000.000 dan rata-rata pendapatan per kapita adalah Rp.5.030.000 sedangkan UMR yang berlaku Rp. 500.000.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan adalah program dari pemerintah Kabupaten Madiun guna meningkatkan ekonomi masyarakat miskin. Program ini merupakan salah satu model kebijakan program yang berorientasi pada peningkatan partisipatisi aktif seluruh komponen masyarakat mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

Hubungan antara PNPM Mandiri dengan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun yaitu masyarakat yang berpendapatan rendah, miskin, dan terbelakang, khusunya dalam kehidupan ekonominya dapat terdorong dan termotivasi membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berusaha untuk dapat mengembangkan diri dalam kehidupan.


[1] Lincolin Arsyad. 2004. Ekonomi Pembangunan. Cet. II. Yogyakarta: STIE YKPN. Hlm. 11.

[2] Faisal Basri. 2002. Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia. Jakarta: Erlangga. Hlm. 175.

[3] Michael P. Todaro. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga. Hlm. 21.

[4] http://ictdindikkabupatenmadiun.wordpress.com/2009/07/23/profil-pendidikan-kabupaten-madiun-tahun-20082009/

[5] http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Madiun

[6] http://www.koran-jakarta.com/berita-detail-terkini.php?id=3655

[7] Rustian Kamaluddin. 1999. Pengantar Ekonomi Pembangunan: dilengkapi dengan Analisis Beberapa Aspek Pembangunan Ekonomi Nasional. Ed. 2. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Hlm. 67.

Leave a Reply