IJMA’ SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Fiqh
Dosen :
Chamzawi

Disusun oleh :
Wiwin Agustina ( 08320106)
Achmad Nur Aini (09320045)
Rena Rahmawati ( 09320048 )
Ika Puspitasari Sumanjuntak ( 09320049 )

Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris
Fakultas Humaniora dan Budaya
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang 2011

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia yang dilimpahkan sehingga makalah ini dapat terselesaikan dengan baik. Makalah ini dapat terselesaikan dengan baik berkat keterlibatan berbagai pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan, motivasi, materi, atau fasilitas pendukung lainnya. Untuk itu pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terimakasih kepada:
1. Chamzawi, selaku dosen pembimbing mata kuliah Study Fiqh dan pembelajarannya.
2. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan makalah ini.

Akhirnya, ucapan terimakasih yang mendalam kepada semua pihak yang terlibat serta teman dan sahabat yang tidak pernah berhenti memberi dukungan dan semangat. Semoga Allah SWT memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang terlibat dalam menyusun dan membaca makalah ini.
Dengan kerendahan hati, kami persembahkan kepada dunia pendidikan, semoga bermanfaat untuk pengembangan pembelajaran pada bidang yang berhubungan dengan Al-Qur’an dan Hadist khususnya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Kami menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak. Untuk itu kami mohon kritik dan saran yang bersifat membangun apabila dalam penyusunan makalah ini terdapat kesalahan, demi pembuatan makalah selanjutnya.

Malang, 8 November 2011

Penulis


BAB I
PENDAHULUAN

Sudah diketahui oleh kaum muslim bahwa sumber hukum Islam ada empat, al-Qur`an dan sunnah serta Ijma’dan Qiyas. Al-Quran sebagai kitab suci menjadi sumber hukum yang utama sedangkan hadits nabi merupakan rujukan kedua untuk melengkapi hukum-hukum yang belum tersebut atau belum lengkap dalam Al-Quran. Kedudukan sumber hukum yang ketiga adalah Ijma. Ijma berlaku ketika suatu hukum suatu perkara tidak ditemukan dalam al-Quran atau Hadis, atau hukum tersebut masih belum jelas dan lengkap.
Obyek ijma` ialah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya dalam al-Qur`an dan al-Hadits, peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan ibadat ghairu mahdhah (ibadat yanng tidak langsung ditujukan kepada Allah SWT) bidang mu`amalat, bidang kemasyarakatan atau semua hal-hal yang berhubungan dengan urusan duniawi tetapi tidak ada dasarnya dalam al-Qur`an dan al-Hadits.
Meski suatu hukum tidak terdapat dalam Al-quran atau Hadits, penentuan Ijma’ tidak dilakukan tanpa rujukan atau dasar pemikiran dan rujukan. Ijma’ merujuk atau bersumber pada Al Qur`an dan Sunnah. Kedua rujukan ini diharapkan untuk menjadi penguat kandungan dan penghapus perselisihan yang mungkin akan terjadi karena perbedaan penafsiran hukum. Oleh karena itu setiap mujtahid hendaknya mengetahui dasar-dasar pokok ajaran Islam, batas-batas yang telah ditetapkan dalam berijtihad serta hukum-hukum yang telah ditetapkan.
Namun di era modern ini, pemahaman tentang hakekat sumber hukum sebagai rujukan dalam beragama mulai kabur. Sumber-sumber hukum Islam hanya menjadi slogan saja tanpa disertai pemahaman hakekat dan aplikasi yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga masih banyak hal- hal yang masih diperdebatkan mengenai hukum suatu masalah. Maka dalam makalah ini akan disampaikan pemahaman mengenai Ijtihad.

BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian

Pada masa Rasulullah masih hidup, tidak pernah dikatakan ijma’ dalam menetapkan suatu hukum, karena apabila ada hal-hal yang belum jelas atau belum diketahui hukumnya dikembalikan kepada beliau.
Ijma’ dalam pengertian bahasa memiliki dua arti. Pertama, berupaya (tekad) terhadap sesuatu. disebutkan أجمع فلان على الأمر berarti berupaya di atasnya.
Sebagaimana firman Allah Swt:
“Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu. (Qs.10:71)
Contoh:
Si fulan berijma’ terhadap sesuatu, apabila bertekad bulat igin melaksanakannya.
Makna ini ditunjukkan dalam firman Allah:
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآَيَاتِ اللَّهِ
) فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ
وَلَا تُنْظِرُونِ (71)
“Dan bacakanIah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu Dia berkata kepada kaumnya: “Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, Maka kepada Allah-lah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. (QS. Yunus [10]: 71)
Pengertian kedua, berarti kesepakatan. Perbedaan arti yang pertama dengan yang kedua ini bahwa arti pertama berlaku untuk satu orang dan arti kedua lebih dari satu orang.
Ijma’ dalam istilah ahli ushul adalah kesepakatan para mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafat Rasul Saw atas hukum syara’.
‘Kesepakatan’ itu dapat dikelompokan menjadi empat hal:
1. Tidak cukup ijma’ dikeluarkan oleh seorang mujtahid apabila keberadaanya hanya seorang (mujtahid) saja di suatu masa. Karena ‘kesepakatan’ dilakukan lebih dari satu orang, pendapatnya disepakati antara satu dengan yang lain.
2. Adanya kesepakatan sesama para mujtahid atas hukum syara’ dalam suatu masalah, dengan melihat negeri, jenis dan kelompok mereka. Andai yang disepakati atas hukum syara’ hanya para mujtahid haramain, para mujtahid Irak saja, Hijaz saja, mujtahid ahlu Sunnah, Mujtahid ahli Syiah, maka secara syara’ kesepakatan khusus ini tidak disebut Ijma’. Karena ijma’ tidak terbentuk kecuali dengan kesepakatan umum dari seluruh mujtahid di dunia Islam dalam suatu masa.
3. Hendaknya kesepakatan mereka dimulai setiap pendapat salah seorang mereka dengan pendapat yang jelas apakah dengan dalam bentuk perkataan, fatwa atau perbuatan.
4. Kesepakatan itu terwujudkan atas hukum kepada semua para mujtahid. Jika sebagian besar mereka sepakat maka tidak membatalkan kesepakatan yang ‘banyak’ secara ijma’ sekalipun jumlah yang berbeda sedikit dan jumlah yang sepakat lebih banyak maka tidak menjadikan kesepakatan yang banyak itu hujjah syar’i yang pasti dan mengikat.
Berdasarkan pengertian ini, maka setiap kesepakatan suatu kelompok terhadap suatu perkara, baik agama maupun urusan dunia bisa dinamakan dengan ijma’.
Ijma menurut istilah Ushul fiqh adalah kesepakatan atas hukum suatu peristiwa dan bahwa hukum tersebut merupakan hukum syara’. Ijma’ bisa menjadi dalil syara’. Ijma yang dipandang sebagai dalil adalah yang dijelaskan dengan dalil.
Kelompok manusia yang bisa dinyatakan bahwa kesepakatan mereka terungkap berdasarkan dalil, adalah orang-orang yang senantiasa menyertai Rasulullah dan melihat Rasul, yakni para sahabat. Oleh karenanya ijma’ sahabatlah yang bisa dinyatakan dan terungkap dari dalil.
Ijma para shahabat tidak mungkin salah, hal ini berdasar firman Allah:
وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.” (QS. At-Taubah [9]: 100).
Berdasarkan penjelasan di atas, maka ijma’ sahabat merupakan hujjah, karena terungkap dari dalil.
“Apabila disodorkan suatu perkara kepada para sahabat dan mereka tidak meriwayatkan (menyebutkan) nash Al-Quran ataupun hadits yang menyangkut perkara tersebut, kemudian mereka berkata: “Hukum syara dalam perkara ini dalah begini….” dan yang mereka katakan adalah sama, maka hukum tersebut merupakan ijma. Artinya hukum tersebut merupakan hukum syara’ yang mereka katakan dengan bersandar kepada hadits Rasulullah yang tidak diriwayatkan oleh mereka tetapi mereka semua mengetahuinya.
B. Syarat Mujtahid
Mujtahid hendaknya sekurang-kurangnya memiliki tiga syarat:
Syarat pertama, memiliki pengetahuan sebagai berikut:
1. Memiliki pengetahuan tentang Al Qur’an.
2. Memiliki pengetahuan tentang Sunnah.
3. Memiliki pengetahuan tentang masalah Ijma’ sebelumnya.
Syarat kedua, memiliki pengetahuan tentang ushul fikih.
Syarat ketiga, Menguasai ilmu bahasa.
Selain itu, Al-Syatibi menambahkan syarat selain yang disebut di atas, yaitu memiliki pengetahuan tentang maqasid al-Syariah (tujuan syariat). Oleh karena itu seorang mujtahid dituntut untuk memahami maqasid al-Syariah. Menurut Syatibi, seseorang tidak dapat mencapai tingkatan mujtahid kecuali menguasai dua hal:
1. Harus mampu memahami maqasid al-syariah secara sempurna,
2. Harus memiliki kemampuan menarik kandungan hukum berdasarkan pengetahuan dan pemahamannya atas maqasid al-Syariah.
C. Kehujjahan Ijma’
Apabila rukun ijma’ yang empat hal di atas telah terpenuhi dengan menghitung seluruh permasalahan hukum pasca kematian Nabi Saw dari seluruh mujtahid kaum muslimin walau dengan perbedaan negeri, jenis dan kelompok mereka yang diketahui hukumnya. Perihal ini, nampak setiap mujtahid mengemukakan pendapat hukumnya dengan jelas baik dengan perkataan maupun perbuatan baik secara kelompok maupun individu.
Selanjutnya mereka mensepakati masalah hukum tersebut, kemudian hukum itu disepakati menjadi aturan syar’i yang wajib diikuti dan tidak mungkin menghindarinya. Lebih lanjut, para mujtahid tidak boleh menjadikan hukum masalah ini (yang sudah disepakati) garapan ijtihad, karena hukumnya sudah ditetapkan secara ijma’ dengan hukum syar’i yang qath’i dan tidak dapat dihapus (dinasakh).

D. Macam-Macam Ijma’
Ijma’ ada dua macam : Qothi’ dan Dzonni
1. Ijma’ Qoth’i
Ijma’ yang diketahui keberadaannya di kalangan umat dengan pasti, seperti ijma’ atas wajibnya sholat lima waktu dan haramnya zina. Ijma’ jenis ini tidak ada seorangpun yang mengingkari ketetapannya dan keberadaannya sebagai hujjah, dan dikafirkan orang yang menyelisihinya jika ia bukan termasuk orang yang tidak mengetahuinya.
2. Ijma’ Dzonni
Ijma’ yang tidak diketahui kecuali dengan dicari dan dipelajari (tatabbu’ & istiqro’). Dan para ulama telah berselisih tentang kemungkinan tetapnya ijma’ jenis ini, dan perkataan yang paling rojih dalam masalah ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan dalam Al Aqidah Al Wasithiyyah : “Dan ijma’ yang bisa diterima dengan pasti adalah ijma’nya as-salafush-sholeh, karena yang setelah mereka banyak terjadi ikhtilaf dan umat ini telah tersebar.”
Ketahuilah bahwasanya umat ini tidak mungkin bersepakat untuk menyelisihi suatu dalil yang shohih dan shorih serta tidak mansukh karena umat ini tidaklah bersepakat kecuali diatas kebenaran. Dan jika engkau mendapati suatu ijma’ yang menurutmu menyelisihi kebenaran, maka perhatikanlah! Mungkin dalilnya yang tidak shohih atau tidak shorih atau mansukh atau masalah tersebut merupakan masalah yang diperselisihkan yang kamu tidak mengetahuinya.

Ijma’ ditinjau dari cara penetapannya ada dua:
1. Ijma’ Sharih
Yaitu para mujtahid pada satu masa itu sepakat atas hukum terhadap suatu kejadian dengan menyampaikan pendapat masing-masing mujtahid mengungkapkan pendapatnya dalam bentuk ucapan atau perbuatan yan mencerminkan pendapatnya.
2. Ijma’ Sukuti
Sebagian mujtahid pada satu masa mengemukakan pendapatnya secara jelas terhadap suatu peristiwa dengan fatwa atau putusan hukum. Dan sebagian yang lain diam, artinya tidak mengemukakan komentar setuju atau tidaknya terhadap pendapat yang telah dikemukakan

E. Dalil Hujjah Tentang Ijma’
Jumhur Ulama berpendapat bahwa kedudukan ijma’ menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah al-qur’an dan sunnah. Ini berarti ijma’ dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam al-qur’an maupun sunnah. Untuk menguatkan pendapatnya ini jumhur mengemukakan beberapa ayat Al-qur’an dan hadis Nabi. Diantara dalil ayat al-qur’an adalah:
1. Surat al-Nisa’ (4) 115:
ومن يشاقق الرسول من بعدماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مسيرا (النساء:115)
Dan barangsiapa yang menentang Rosul sesudah jelas kebenaran baginya; dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia kedalam ,jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat.

Dalam ayat ini, “ jalan-jalan orang mukmin” diartikan sebagai apa-apa yang telah disepakati untuk diikuti orang mukmin. Inilah yang disebut ijma’ kaum mukminin. Orang yang tidak mengikuti jalan orang mukmin mendapat ancaman neraka jahannam. Hal ini berarti larangan mengikuti jalan selain apa yang diikuti kaum mukminin, dan ini berarti disuruh mengikuti ijma’.
2. Surat al-Baqarah (2): 143:
وكذالك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداءعلى الناس ويكون الرسول عليكم……..(البقرة:143)
Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rosul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan kamu)…

Ayat ini mensifati umat Islam dengan “wasath”, yang berarti “adil”. Ayat ini memandang umat Islam sebagai dalil dan dijadikan hujjah yang mengikat terhadap manusia untuk menerima sebagaimana ucapan Rosul menjadi hujjah terhadap kita untuk menerima sumua ucapan yang ditujukan kepada kita. Ijma’ berkedudukan sebagai hujjah tidak lain artinya kecuali bahwa pendapat mereka itu menjadi hujjah terhadap yang lain.
3. Surat Ali ‘Imran (3): 110:
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر (آل عمران: 110)
Kamu adalah ummat yang terbaik yang dialhirkan untuk manusia , menyuruh kepada ma’ruf , dan mencegah dari yang mungkar…

Alif lam bila ditempatkan pada jenis menunjukkan berlaku secara umum. Kebenaran berita ini menghendaki menyuruh mereka melakukan setiap yang ma’ruf dan melarang mereka dari setiap perbuatan yang mungkar. Hal ini berarti umat dapat menetapkan suruhan dan larangan.
4. Surat Ali Imran (3) : 103:
واعتصموا بحبل الله جميعا….(آل عمران: 103)
Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) dan taatilah Rosul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu…
Perintah menaati ulil amri sesudah mematuhi Allah dan Rasulnya berarti perintah untuk mematuhi ijma’, karena ulil amri itu berarti orang-orang yang mengurus kehidupan umat, baik dalam urusan dunia maupun urusan agama, dalam hal ini adalah ulama. Kepatuhan akan ulama adalah bila mereka sepakat tentang suatu hukum. Inilah yang disebut ijma’.
Adapun dari dalil sunah, ada hadis Nabi yang berpendapat dalam beberapa periwayatannya yang berbeda perumusannya, namun sama maksudnya yaitu bahwa umat Nabi Muhammad SAW tidak akan sepakat dalam kesalahan.
Diantara rumusan hadis tersebut adalah:
أمتي لاتجتمع على الخطإ أمتي لاتجتمع على الضلالة. لم يكن الله بالذي يجمع امتي على الصلالة. لم يكن الله ليجمع امتي على الخطإ
Umatku tidak akan sepakat untuk melakukan kesalahan. Umatku tidak akan sepakat untuk melakukan kesesatan. Allah tidak akan membuat umatku sepakat untuk melakukan kesesatan. Allah tidak akan membuat umatku sepakat untuk melakukan kesalahan.
Dalam hadis ini dijelaskan bahwa umat dalam kedudukannya sebagai umat yang sama-sama sepakat tentang sesuatu, tidak mungkin salah. Ini berarti ijma’ itu terpelihara dari kesalahan, sehingga putusannya merupakan hukum yang mengikat umat Islam.
Ulama Syi’ah tidak mendudukkan ijma’ itu sebagaimana yang dialkukan ulama Ahl al-sunnah. Memang ulama Syi’ah mengakui adanya ijma’ menurut definisi yang mereka gunakan. Begitu pula ulama Syi’ah mengakui ijma’ sebagai salah satu dalil syara’; namun dalam arti ijma’ itu menunjukkan jalan untuk mengetahui adanya hokum syara’, ijma’ sama sekali bukan lembaga yang dpata menetapakan hokum syara’ sebaimana yang dianngapoleh ulama Ahl al-sunah.
Ulama Syi’ah tidak menganggap ijma’ sebagai dalil yang berdiri sendiri di samping Al-Qur’an dan sunah. Ijma’ diterima hanya dalam kedudukannya menyingkapkan atau menjelaskan adanya sunha dalam arti ucapan atau perbuatan orang-orang yang terpelihara dari kesalahan (ma’shum). Dalam hal ini, menurut ulama Syi’ah, kekuatan hujah dan keterpeliharaanya dari kesalahan buka terletak pada ijma’ itu sendiri tetapi pada sunah atau ucapan dan perbuatan yang tidak dikenahi kesalahan yang telah berhasil ditemukan dan disingkapkan oleh ijma’.
Bila ijma’ mempunyai kekuatan (hujah) dari segi dapat menyingkap ucapan seseorang yang ma’shum, maka tidak perlu adanya kesepakatan semua mejtahid sebagaimana yang didefinisikan oeh ulama Ahl al-sunah, tetapi cukup kesepakatan orang-orang yang kesepakatan mereka berjahsil menyingkap ucapan orang yang ma’shum baik jumlah nya sedikit atau banyak, asalkan pengetahuan tentang ucapan orang yang ma’shum.
Ulama Khawarij menerima ijma’ secara sangat terbatas, yaitu yang terjadi pada masa sebelum terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam yang dimulai sejak pemerintah Umar bin Khattab. Alasannya ialah bahwa semenjak timbul perpecahan tidak mungkin adanya kesepakatan menyeluruh sedangkan kekuatan ijma’ terdapat pada kesepakatan tersebut. Dengan demikian,menurut mereka, ijma’ sangat sulit terjadi.

F. Contoh-Contoh Persoalan

1. Kepemimpinan perempuan di dalam suatu negara.
Sudah disepakati oleh para ulama bahwa ar riasatul uzma, yakni dalam kepemimpinan yang sangat independen, yang mempengaruhi semua orang, maka tidak boleh perempuan menjadi pemimpin. Adapun jabatan presiden seperti yang ada saat ini, sebagian kalangan menganggap tidak termasuk dalam ar riasatul uzma.
2. Salah satu kewajiban sekaligus tanggung jawab seorang suami adalah memberi nafkah kepada istri dan anak-anak sesuai kemampuan. Kewajiban ini selain ditunjukkan dlm Al Qur’an dan As-Sunnah juga dgn ijma’.
Satu contoh kasus seorang ibu dari tiga anak mengeluhkan suami yg enggan bekerja untuk menafkahi keluarganya. Kalaupun ia bekerja maka hasil semata untuk diri sendiri untuk makan enak dan membeli kebutuhannya. Sementara untuk makan sehari-hari anak dan istri ditanggung oleh sang istri yg terpaksa berjualan makanan ringan untuk menghidupi diri dan anak-anaknya. Sesekali si suami mau mengeluarkan uang dari saku bila istri telah marah-marah dan menuntut tanggung jawabnya.
Al-Muhallab berkata: “Nafkah untuk keluarga hukum wajib dengan ijma’ .
3. Kewajiban shalat lima waktu.
Walaupun terkadang kalimatnya berbeda: “Shalat lima waktu hukumnya wajib”, ada yang mengatakan, “Jika tidak melaksanakannya berarti telah kafir”. Tanya Jawab:
1. Apa keterangan yang menandakan suatu hukum itu ijma’? Apakah ijma’ sudah dibukukan? Jawab: Tidak ada pembukuannya secara resmi. Akan tetapi Ibnul Munzir memiliki satu buku yang dinamai Al Ijma’, berisi kodifikasi permasalahan2 yang bersifat kontroversial. Pemberitahuan mengenai apakah ijma’ atau bukan adalah dengan cara tidak adanya perbedaan fatwa para ulama dimanapun.
2. Apakah boleh seseorang membaca do’a iftitah menggunakan beberapa versi dalam shalat-shalatnya? Jawab: Boleh. Yang menjadi Ijma’ adalah bahwa do’a iftitah itu hukumnya sunnah dalam shalat. Adapun isi bacaannya sendiri ada perbedaan pendapat diantara para ulama.
3. Siapa yang berhak mengeluarkan keputusan bersama/ijma’? Bagaimana dengan fatwa untuk menghindari produk-produk yang berkaitan dengan produk dari negara tertentu? Jawab: Yang berhak adalah para mujtahidin yang memenuhi kelima syarat yang disebutkan diatas. Tidak ada batas regional, dan sekarang lebih direpresentasi oleh suatu lembaga. Fatwa bukan merupakan sumber hukum, akan tetapi berupa himbauan. Sebuah fatwa yang dikeluarkan di Jeddah, misalnya, belum tentu disebut Ijma, tetapi baru merupakan Ijtihad. Kalau ijtihad ini sudah seragam dan tidak ada lagi pertentangan tentang perkara itu di seluruh dunia, maka kemudian bisa disebut sebagai ijma. Ada pun tentang fatwa pelarangan menggunakan produk tertentu itu lebih dikarenakan umat Islam disana sedang berperang secara ekonomi dengan kelompok kapitalis, dan pelarangan tersebut dibuat untuk melumpuhkan ekonomi negara kapitalis.

BAB III
KESIMPULAN

Ijma’ merupakan sumber hukum yang ketiga. Ijma’ yaitu kesepakatan para mujtahid Islam dalam suatu masa setelah wafatnya Rosul dalam menentuka hukum syara’. Ijma’ meliputi segala segala peristiwa atau kejadian yang mana dalil-dalinya tidak tercantum dalam Al-Qur’an dan Hadis. Kejadia yang dimaksudkan adalah hal-hal ibadat ghoiru mahdah (yang behubungan dengan ibadah yang tidak langsung ditujukan kepada Allah SWT), bidang mu’amalat, bidang kemasyarakatan atau urusan duniawi yang dasarnya tidak tercantum dalam Al-Qur’an an al-Hadis.
Penentuan juga berdasarkan Al-Qur’an dan al-Hadis dengan tujuan bahwa kedua sumber hukum tersebut menjadi penguat dan kandungan dan penghapus perselisihan yang meungkin terjadi dalam perbedaan penafsiran hukum. Maka sudah menjadi syarat bahwa para mujtahid haruslah mengerti dasar-dasar pokok ajaran Islam, batas-batas yang telah ditetapkan dalam berijtihad serat hukum-hukum yang telah ditetapkan.

\

DAFTAR PUSTAKA

http://fahmirusydi.multiply.com/journal/item/4/Ijma dan Qiyas Sumber Hukum Islam

http://ustadzkholid.com/ushul-fiqih/ijma-sumber-hukum-islam/

http://www.cybermq.com/pustaka/detail/doa/133/ijma%C3%A2%E2%80%99

http://sitibaizurah.multiply.com/journal/item/55

Ibn Sholeh al-’Utsaimin Muhammad, Prinsip Ilmu Ushul Fiqih, Asy-Syaikh al-’Allamah,
Syarifuddin Amir USHUL FIQH, Jilid I 2008
tholib.wordpress.com
www.asysyariah.com


Ijma’ terbagi menjadi:
1. Ijma’ Sharih : yaitu semua mujtahid harus sepakat terhadap hukum sebuah kasus dengan menampilkan semua pendapat mereka baik melalui fatwa atau keputusan.
2. Ijma’ Sukuty : yaitu sebagian mujtahid menampilkan pendapatnya dengan jelas dan lugas dalam suatu kasus, sementara yang lain diam tidak menampilkan pendapatnya dengan menyatuji pendapat yang telah dilontarkan itu.
3. Ijma’ اهل المدينة : Menurut imam Malik Ijma’ ahl al-Madinah dapat dijadikan hujjah dalam masalah hukum.
4. Ijma’ ahl al-Haramain (Mekkah dan Madinah) dan Ijma’ ahl mishriyiin (Kufah dan bashrah). Ijma’ menurut sebagian ulama tidak dapat dijadikan argumentasi (hujjah). Namun menurut sebagian pakar ushul ijma’ tersebut bisa dijadikan argumentasi.
5. Ijma’ الصحابين (Abu Bakar dan Utsman). Ijma’ yang dilakukan mereka ini dapat dijadikan acuan hukum menurut sebagian ilmuan.
Eksistensi Ijma’
Dalam mengenai persoalan ini ulama terbagi menjadi dua kubu:
1. Menurut Jumhur Ulama ijma’ bisa terjadi dikarenakan secara adat tidak mustahil untuk terjadinya ijma’
2. Menurut sebagian ulama lain yang di antaranya adalah Imam an-Nadhdham, sebagian syi’ah dan sebagian mu’tazilah, ijma’ tidak mungkin bisa terjadi secara adat. Hal ini disebabkan sulitnya terpenuhinya rukun-rukun ijma’ di atas.
Pendapat Ulama tentang Ijma’
1. Ijma’ sharih menurut jumhur dapat dijadikan hujjah Syar’iyah
2. Ijma’ sukuty menurut jumhur tidak bisa dijadikan hujjah syar’iyah