POS UN 2013 (Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional tahun pelajaran 2012/2013) belum dirilis, beberapa hal kemungkinan masih dimatangkan dalam peraturan tersebut. Dibandingkan tahun 2012 publikasi POS UN tahun 2013 agak lambat, pada tahun sebelumnya dirilis lebih awal yakni tanggal 19 Desember 2011 untuk panduan ujian nasional tahun 2012. Kapan POS UN 2013 Dirilis? Belum ditentukan secara pasti tanggalnya yang jelas setelah peraturan menteri (permen) ditandatangani oleh Mendikbud.

Beberapa hal kemungkinan berubah dalam UN. Begitu juga terkait kurikulum, ujian nasional (UN) akan bisa berubah bila Kurikulum 2013 sudah benar-benar diterapkan.

“Tahun ini (2013), UN masih tetap, karena perubahan kurikulum masih Juni 2013, sedangkan UN akan dilaksanakan pada April-Mei 2013,” katanya dalam Sosialisasi Kurikulum 2013 di Bangkalan, Senin (31/12/2012).

Dalam sosialisasi di hadapan sejumlah ulama se-Madura di Pesantren Al-Hikam, Burneh, Bangkalan, ia mengemukakan “proses” dan “output” dalam Kurikulum 2013 itu sama-sama penting.

“Karena itu, proses dan output harus dikombinasikan, sehingga UN ke depan akan bisa berubah, tapi perubahan itu bukan sekarang, sebab Kurikulum 2013 masih tahap uji publik,” katanya.

Menurut dia, perubahan Kurikulum 2013 itu tidak dilandasi kepentingan politik sama sekali, melainkan murni dengan landasan akademik, karena itu pihaknya melakukan uji publik Kurikulum 2013.

“Kalau pertimbangan politik mungkin perubahan itu bisa batal, karena kami menghadapi stigma masyarakat yang seakan-akan membenarkan bahwa ganti menteri itu ganti kurikulum,” katanya.

Namun, pihaknya mengambil risiko dengan mempertimbangkan kepentingan riil untuk masa depan generasi muda yang lebih baik yakni pintar tapi benar atau benar tapi pintar.

Acara sosialisasi itu dihadiri sejumlah ulama, antara lain KH Ahmad Tijani (Sumenep), KH Drs Mas’ud MAg (Pamekasan), KH Fudloli Ruhan (Sampang), KH Darwis (Sampang), KH Basyir (Sampang), KH Ilyas (Bangkalan), KH Jazuli (Bangkalan), dan KH Busyro Dimyati (Bangkalan).

Dalam kesempatan itu, para ulama se-Madura mendukung rencana perubahan kurikulum itu, karena perubahan itu memasukkan pendidikan karakter. “Para ulama itu memprihatinkan masalah moral, karena itu kurikulum yang memasukkan karakter itu akan didukung,” kata pengasuh Pesantren Al-Hikam, Burneh, Bangkalan KH Nuruddin A Rahman.

Selain itu adanya rencana penempatan pengawas silang jenjang. Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Menengah Disdikpora Solo, Budi Setiono, menjelaskan rancangan Prosedur Operasional Standar (POS) UN telah disosialisasikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah pada Selasa (15/1/2013) lalu. Dalam sosialisasi itu direncanakan metode pengawasan UN akan dilakukan silang jenjang. Guru yang mengajar di SMP akan mengawas ujian di SMA dan sebaliknya.

Budi menilai hal itu tidak jadi kendala jika jumlah guru SMP dan SMA di satu Kota seimbang, selain itu faktor demografis juga menjadi pertimbangan sendiri agar poin pengawasan direview. Dia mencontohkan pelaksanaan UN di daerah dengan area wilayah yang luas akan menyulitkan penempatan guru itu.

“Seharusnya dengan aturan guru mata pelajaran yang di-UN-kan tidak boleh mengawas saja sudah cukup,” jelasnya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Jumat (18/1/2013).

Selain itu, perubahan lainnya adalah jumlah paket soal sebanyak 20 paket tiap ruang ujian untuk UN jenjang SMA dan SMK menurutnya sudah cukup meminimalisasi kecurangan. Karena setiap siswa akan mendapatkan soal yang berbeda, sehingga peluang untuk bertukar jawaban sangat kecil.
Demikian info tentang Pos UN. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!